Dimas Prasidi

Mini Mind of Me

Apa kabar Dana Pensiun?

leave a comment »

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun. PP ini menegaskan, Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib mendaftarkan seluruh Pekerjanya kepada BPJS Ketenagakerjaan sebagai Peserta, paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Pekerja tersebut mulai bekerja. Peraturan ini berlaku sejak 1 Juli 2015, badan-badan usaha swasta wajib mendaftarkan pekerjanya sejak peraturan ini berlaku.

Peraturan tersebut mengatur diantaranya kewajiban kepesertaan pada program Jaminan Pensiun yang mulai berlaku sejak Pekerja terdaftar dan Iuran pertama telah dibayarkan dan disetor oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara negara kepada BPJS Ketenagakerjaan, yang dibuktikan dengan adanya tanda bukti pembayaran dari BPJS Ketenagakerjaan,sebagaimana bunyi Pasal 3 ayat (1,2) Peraturan tersebut.

Sementara untuk Usia Pensiun, peraturan ini mengatur untuk pertama kali ditetapkan 56 (lima puluh enam) tahun. Namun mulai 1 Januari 2019, Usia Pensiun menjadi 57 (lima puluh tujuh) tahun. Usia Pensiun sebagaimana dimaksud,selanjutnya bertambah 1 (satu) tahun untuk setiap 3 (tiga) tahun berikutnya sampai mencapai Usia Pensiun 65 (enam puluh lima) tahun. PP ini menegaskan bahwa Iuran Jaminan Pensiun wajib dibayarkan setiap bulan sebesar 3% dari Upah per bulan.  Iuran sebesar 3% ini, wajib ditanggung bersama oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara negara sebesar 2% dari upah; dan 1% dari upah ditanggung oleh Peserta.

Menilik lebih jauh ke belakang, adanya peraturan pemerintah mengenai jaminan pensiun berakar dari adanya amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ( UU BPJS). BPJS adalah adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Badan ini adalah amanat dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN).  Demikian yang disebut dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

UU BPJS membentuk 2 (dua) jenis BPJS, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.

Kewajiban bagi badan-badan usaha untuk mengikutkan semua pekerjanya pada program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di atur dalam Pasal 1 angka 4 UU BPJS  yang berbunyi “Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran”. Dalam Undang-Undang yang sama ditentukan juga sanksi administratif yang berupa teguran tertulis, denda; dan/atau tidak mendapat pelayanan publik tertentu. Yang dimaksud dengan “pelayanan publik tertentu” antara lain pemrosesan izin usaha, izin mendirikan bangunan, bukti kepemilikan hak tanah dan bangunan

Perubahan PT. Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan tidak terlalu mendapatkan kendala. Penolakan justru terjadi pada kuartal awal tahun 2015, dimana pemerintah mulai merencanakan aktivasi BPJS Ketenagakerjaan dengan mewacanakan peraturan pelaksana berupa rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun. Tarik menarik kepentingan terjadi antara pemerintah melalui regulator, pengusaha melalui asosiasinya dan serikat pekerja. Isu yang muncul antara lain adalah persentasi pembayaran iuran, adanya double cover bagi perusahaan yang sudah memiliki program pensiun dan masa tunggu penarikan saldo.

Dari sekian banyak perdebatan dan isu, ada satu hal yang terlupakan. Pada tahun 1992, Pemerintah dan DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (UU Dana Pensiun). Berdasarkan UU Dana Pensiun, terdapat 3 jenis dana pensiun yakni dana pensiun pemberi kerja, dana pensiun lembaga keuangan dan dana pensiun lembaga keuntungan. Dana pensiun ini murni didirikan oleh pengusaha atau lembaga keuangan swasta seperti bank atau perusahaan asuransi. Undang-undang tentang Dana Pensiun hanya mengatur pelaksanaan dan pengelolaannya. Dalam UU Dana Pensiun diatur mengenai dua program pensiun yakni Program Pensiun Manfaat Pasti dan Program Pensiun Iuran Pasti. Program Iuran Pasti adalah program pensiun yang iurannya ditetaphan dalam peraturan Dana Pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun. Sedangkan Program Manfaat Pasti adalah pengaturan dana pensiun di luar Program Iuran Pasti.

Undang-undang inilah yang mendasari terbentuknya lembaga-lembaga pengelolaan dana pensiun, baik yang dibentuk pengusaha untuk pekerjanya maupun oleh lembaga keuangan. Keberadaan lembaga-lembaga pengelolaan dana pensiun ini yang menjadi akar permasalahan penolakan Jaminan Pensiun pada BPJS Ketenagakerjaan. Dengan diwajibkannya pengusaha untuk mengikutkan pekerja pada program Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan, maka pengusaha akan membayar dua kali jaminan pensiun bagi pekerjanya. Sementara pihak BPJS ketenagakerjaan tidak memberikan solusi tentang transisi atau alih dana dari lembaga pengelolaan dana pensiun ke rekening Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan. Berbeda dengan masa pemberlakuan Jamsostek, Pengusaha tidak diwajibkan mengikutkan pekerjanya pada program Jaminan Pensiun apabila sudah mengelola dana pensiun sendiri.

Jika kita telisik satu persatu, terdapat perbedaan-perbedaan pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Jaminan Pensiun jika dibandingkan dengan Undang-Undang Dana Pensiun. Manfaat Pensiun dalam Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan diberikan kepada peserta, satu orang istri atau suami yang sah, dua orang anak dan satu orang tua. Sementara Undang-Undang Dana Pensiun mengatur bahwa penerima manfaat pensiun adalah peserta, istri atau suami yang sah dan terdaftar pada dana pensiun dan anak yang sah  hingga usia 21 tahun.

Kemudian mengenai usia pensiun, Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan menetapkan  untuk pertama kali ditetapkan 56 (lima puluh enam) tahun. Namun mulai 1 Januari 2019, Usia Pensiun menjadi 57 (lima puluh tujuh) tahun. Usia Pensiun sebagaimana dimaksud, selanjutnya bertambah 1 (satu) tahun untuk setiap 3 (tiga) tahun berikutnya sampai mencapai Usia Pensiun 65 (enam puluh lima) tahun. Sedangkan UU Dana Pensiun menyerahkan pengaturan usia pensiun kepada lembaga pengelolaan dana pensiun dengan syarat tidak melebihi usia yang di atur oleh peraturan ketenagakerjaan. Salah satunya pada pasal 14 ayat 1 UU No.3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja menyebutkan bahwa Jaminan Hari Tua (JHT) dibayarkan kepada tenaga yang telah mencapai usia 55 tahun. Ketentuan tersebut merupakan saat timbulnya hak atas JHT yang dapat dianalogikan sebagai saat mencapai batas usia pensiun.

Perbedaan selanjutnya adalah mengenai manfaat pensiun. Manfaat Pensiun sebagaimana ditetapkan dalam Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut: a. Untuk 1 (satu) tahun pertama, Manfaat Pensiun dihitung berdasarkan formula Manfaat Pensiun; dan b. Untuk setiap 1 (satu) tahun selanjutnya, Manfaat Pensiun dihitung sebesar Manfaat Pensiun tahun sebelumnya dikali faktor indeksasi. Formula Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud adalah 1% dikali Masa Iur dibagi 12 bulan dikali rata-rata Upah tahunan tertimbang selama Masa Iur dibagi 12. Upah tahunan tertimbang  merupakan Upah yang sudah disesuaikan nilainya berdasarkan tingkat inflasi umum yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik. Sementara Manfaat Pensiun hari tua diterima Peserta yang telah mencapai Usia Pensiun dan telah memiliki Masa Iur paling sedikit 15 tahun yang setara dengan 180 bulan. Besar Manfaat Pensiun hari tua ini dihitung dengan formula 1% dikali Masa Iur dibagi 12 bulan dikali rata-rata Upah tahunan tertimbang selama Masa Iur dibagi 12. Upah tahunan tertimbang  merupakan Upah yang sudah disesuaikan nilainya berdasarkan tingkat inflasi umum yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Sementara berdasarkan Undang-undang Dana Pensiun pada prinsipnya manfaat pensiun harus dibayarkan secara bulanan pada saat peserta mencapai usia pensiun. Hanya sampai batas 20% saja yang diperkenankan untuk dibayarkan secara sekaligus dan itupun didasarkan pada pilihan pekerja/buruh. Meskipun dalam kondisi tertentu, pencairan dana pensiun dapat dipercepat apabila tercapai kondisi-kondisi tertentu yakni dalam hal peserta meninggal.

Penulis tidak menemukan satu pun peraturan perundang-undangan terkait BPJS ketenagakerjaan yang menyatakan Undang-Undang Dana Pensiun ini tidak berlaku lagi. Bahkan UUK pun tidak mengeliminir Undang-Undang Dana Pensiun meskipun di dalam UUK juga terdapat pengaturan mengenai pembayaran pensiun. Sehingga dalam hemat penulis, UU Dana Pensiun beserta peraturan-peraturan pelaksananya tetap berlaku. Pemerintah sebagai regulator wajib menengahi pertentangan antara keberadaan lembaga pengelolaan pensiun dengan BPJS Ketenagakerjaan yang merupakan kewajiban yang tidak bisa ditawar. Undang-Undang Dana Pensiun ini tidak berlaku lagi. Bahkan UUK pun tidak mengeliminir Undang-Undang Dana Pensiun meskipun di dalam UUK juga terdapat pengaturan mengenai pembayaran pensiun. Sehingga dalam hemat penulis, UU Dana Pensiun beserta peraturan-peraturan pelaksananya tetap berlaku. Pemerintah sebagai regulator wajib menengahi pertentangan antara keberadaan lembaga pengelolaan pensiun dengan BPJS Ketenagakerjaan yang merupakan kewajiban yang tidak bisa ditawar.

Written by dimasprasidi

September 7, 2015 at 6:20 am

Posted in Opini Saya

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: