Dimas Prasidi

Mini Mind of Me

Saatnya Melakukan Restrukturisasi Organisasi MA

leave a comment »

Ada kemungkinan perbedaan sistem kamar versi RUU MA dan versi SK KMA No. 017 Tahun 2012.
MYS
JUMAT, 01 MARET 2013

Memasuki tahun 2013, sejumlah jabatan pimpinan di Mahkamah Agung (MA) kosong. Jabatan Ketua Muda Pidana Khusus sudah kosong sejak Djoko Sarwoko pensiun per Desember 2012. Wakil Ketua MA Bidang Yudisial Abdul Kadir Mappong juga sudah pensiun per Januari 2013. Ketika M. Saleh terpilih menggantikan Mappong, posisi Ketua Muda Perdata Khusus yang selama ini dipegang Saleh otomatis kosong.

Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) berpendapat kosongnya sejumlah jabatan itu perlu dijadikan momentum untuk melakukan restrukturisasi organisasi di MA. “Kekosongan beberapa jabatan pimpinan ini merupakan kesempatan baik bagi MA untuk merombak dan memperbaiki struktur organisasi MA agar lebih ramping dan efisien,” demikian pernyataan LeIP di Jakarta, Kamis (28/2).

Langkah itu juga sudah dimulai Mahkamah Agung. Ketua Mahkamah Agung M. Hatta Ali mengatakan MA sedang melakukan kajian tentang perubahan organisasi. Salah satu yang sedang dipertimbangkan adalah penghapusan jabatan Ketua Muda Pidana Khusus, karena fungsinya bisa dijalankan Ketua Muda Pidana Umum.

Selama setahun terakhir, MA sudah mempersiapkan penerapan sistem kamar. HinggaApril 2014 mendatang, penerapan sistem kamar masih dalam transisi. Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) No. 017/KMA/II/2012, sistem kamar bertujuan menjaga konsistensi putusan, meningkatkan profesionalisme hakim agung, dan mempercepat proses penanganan perkara di Mahkamah Agung.

Berdasarkan SK KMA 017 tersebut, penanganan perkara kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung dibagi atas lima kamar, yaitu kamar pidana, kamar perdata, kamar tata usaha negara, kamar agama, dan kamar militer. Pada masing-masing dapat dibentuk subkamar.

Hingga kini, penerapan sistem kamar belum sepenuhnya dijalankan alias masih transisi. Menurut Darwis, Kabag Pengembangan Sistem Informatika Biro Hukum dan Humas MA, dalam masa transisi tersebut seorang hakim  masih bisa menangani perkara yang bukan di kamarnya. Misalnya, seorang hakim kamar militer masih bisa menangani perkara pidana. “Dalam masa transisi, masih tetap diperbolehkan,” ujarnya dalam media briefing di Jakarta, Kamis (28/2).

Namun, proses restrukturisasi organisasi MA bisa terhalang. Dimas Prasidi, peneliti LeIP, mencatat revisi UU Mahkamah Agung yang kini tengah dibahas DPR agak berbeda dibanding sistem kamar yang sudah ditetapkan MA. RUU Mahkamah Agung justru membagi atas tujuh kamar. Dua kamar tambahan adalah pajak dan tata negara. Dimas menilai semangat efisiensi yang diusung lewat kebijakan sistem kamar MA justru kurang mendapat dukungan dari RUU Mahkamah Agung.

Karena itu, LeIP meminta agar dalam proses penyusunan RUU Mahkamah Agung, DPR menyesuaikan dengan kebutuhan penanganan perkara yang lebih efisien.

hukum online

Written by dimasprasidi

September 23, 2014 at 3:12 am

Posted in Berita

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: