Dimas Prasidi

Mini Mind of Me

Regenerasi MA Terhambat Usia Pensiun

leave a comment »

Edisi 670 | 19 Jan 2009

Tamu kita sekarang Dimas Prasidi, peneliti hukum di Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN). Kita akan berbincang mengenai tiga lembaga yang mempunyai judicial power, yaitu Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY).

Menurut Dimas Prasidi, KRHN tetap menolak usia pensiun hakim agung 70 tahun dengan argumen hal itu akan dapat menghambat regenerasi dan reformasi di MA. Ketika usia pensiun hakim agung menjadi 70 tahun maka hakim-hakim agung yang sekarang menjabat dan seharusnya pensiun pada usia 65 atau 67 tahun akan bisa menjabat lagi sampai 70 tahun. Itu akan menghambat KY dalam menyeleksi hakim agung dalam tiga tahun ke depan, karena hakim yang harusnya diganti ternyata tidak pensiun. Dimas Prasidi menganggap KY di sini mempunyai peran menelurkan generasi-generasi hakim agung yang seharusnya lebih progresif.

Dimas Prasidi mengatakan hakim agung baru merupakan salah satu upaya pemberantasan mafia peradilan dan permasalahan sangat pelik lainnya di Mahkamah Agung (MA), seperti penumpukan perkara dan carut marutnya manajemen perkara. Itu semua karena orang-orang lama masih berkuasa di MA.

Berikut wawancara Jaleswari Pramodhawardani dengan Dimas Prasidi.

Beberapa saat lalu ada sebuah polemik yang sangat menarik tentang pro-kontra usia pensiun Hakim Agung 70 tahun. Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) dan Indonesia Corruption Watch (ICW) semangat sekali mengusulkan usia pensiun Hakim Agung 65 tahun. Apa sebetulnya dasar pemikiran kawan-kawan mengenai hal itu?

Kita di dalam koalisi sebenarnya menginginkan fokus terhadap pemberantasan mafia peradilan dan permasalahan sangat pelik lainnya di Mahkamah Agung (MA). Seperti penumpukan perkara dan carut marutnya manajemen perkara. Itu semua karena orang-orang lama masih berkuasa di MA. Kita meminta regenerasi termasuk harus lengsernya orang-orang yang masih menjabat dan digantikan oleh orang-orang baru. Orang baru atau hakim agung baru merupakan salah satu upaya untuk pemberantasan masalah tadi, yaitu mafia peradilan dan penumpukan perkara. Selain itu, kita juga berpegang pada data Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa usia produktif orang Indonesia sampai 66,5 tahun. Ketika pemerintah mengusulkan lalu disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) usia pensiun hakim agung 70 tahun, kita melihat secara logika itu tidak akan mendukung arah reformasi hukum yang kita kehendaki. Usia pensiun 70 tahun akan menghambat proses regenerasi di MA dan akan menghambat proses penyelesaian penumpukan perkara. Dulu saya pernah berbicara dengan salah satu mantan hakim agung bahwa ketika dia berusia di bawah 65 tahun masih bisa memeriksa 10 perkara setiap hari. Ketika dia berusia 67 tahun hanya bisa tiga perkara setiap hari, itupun sudah terlalu lelah.

Apa yang menyebabkan hal tersebut?

Karena faktor usia. Stamina dia sudah mulai turun, malah pada usia 67 tahun dia memutuskan untuk mengundurkan diri. Namanya Pak Arbioto.

Bagaimana argumentasi kawan-kawan hakim agung yang mempertahankan usia pensiun hingga 70 tahun?

Kita selalu memantaunya dari media. Kalau di media, MA cenderung tidak berpendapat dan hanya mengatakan kami hanya stakeholder, kami hanya pelaksana undang-undang (UU). Tapi anggota DPR beranggapan masih membutuhkan orang-orang yang sekarang ada di MA dan dinilai masihcapable untuk menjadi hakim agung karena berpandangan semakin tua semakin arif.

Apakah ada atau tidak korelasi positif antara umur dan kemampuan tertentu?

Kalau dalam konteks MA mengenai orang semakin tua menjadi semakin arif, kita tidak melihat korelasinya, bahwa MA semakin tua akan semakin memperbaiki diri dengan usia pensiun diubah dari 65 – 67 menjadi 70 tahun. Kita malah melihat terjadi penumpukan perkara. Kalau tidak salah ada 10.000 perkara yang masih menumpuk. Jadi untuk menaikkan usia pensiun tidak relevan dengan penyelesaian masalah di MA. Kalau kita di dalam koalisi melihatnya mungkin yang relevan untuk segera dilakukan MA adalah mereformasi diri dan mereformasi sistem mengadili karena kalau sekarang satu hakim bisa mengadili pidana dam perdata, jadi harusmultitalent.

Apakah memang seharusnya tidak seperti itu?

Menurut saya, harus dibagi-bagi. Ada kamar perdata dan kamar pidana sehingga kasus yang masuk akan diselesaikan di kamar khusus yang memang menangani hal itu. Hakim yang memutus perkara pidana ditaruh di kamar pidana. Itu akan berpengaruh pada penunjukan dan seleksi hakim agungnya. Ketika kamar pidana membutuhkan 30 hakim agung karena misalnya pada tahun ini yang banyak adalah kasus pidana, maka MA bisa meminta hal itu ke Komisi Yudisial (KY).

Apakah saat ini masih belum, seperti yang Anda katakan?

Ya, kecuali mungkin untuk agama mempunyai spesialis tersendiri. Tapi kalau masalah pidana dan perdata yang masuknya ke peradilan umum masih belum ada kamar tersendiri.

Selain masalah umur tadi, apakah ada hal lain yang Anda dan kawan-kawan kritisi tentang lembaga-lembaga yang mempunyai judicial power?

Saya berangkat dari mengapa ada revisi terhadap tiga paket UU tentang Mahkamah Konstitusi (MK), MA dan KY yang mulai pada September 2008. Diinisiasi pertama kali oleh MK ketika ada sekitar 30 atau 40 hakim agung mengajukan judicial review. Mereka mengatakan, “Kami tidak mau diawasi oleh KY” dengan argumen bahwa hakim dalam konstitusi yang menyebutkan kewenangan KY untuk mengawasi perilaku hakim dalam pandangan MA bukan hakim agung. Mereka menganggap kalau hakim agung adalah hakim berdasarkan “jabatan politik” karena ditunjuk oleh DPR. Hakim agung melalui uji publik di DPR kemudian disahkan oleh presiden. Sedangkan untuk hakim karier lain yang di bawah hakim agung lebih kepada melalui mendaftarkan diri sebagai hakim untuk kemudian dididik menjadi hakim sehingga merupakan jalur karier, memang benar-benar seperti pegawai negeri sipil (PNS).

Di satu sisi, MK juga mendelegasikan kepada DPR dimana di dalam salah satu keputusannya menyebutkan bahwa untuk adanya sistem peradilan yang terpadu maka perlu dilakukan harmonisasi peraturan yang mendasari terbentuknya ketiga lembaga ini, yaitu MA, MK dan KY. MK menginginkan ketiga lembaga ini memiliki korelasi yang terpadu dalam konteks pengawasan. Dalam hal ini yang diajukan uji materi adalah UU KY mengenai hakim agung di MA tidak diawasi oleh KY. MK memutus bahwa hakim agung tidak diawasi oleh KY, tapi MK juga menunjuk dirinya sendiri bahwa hakim konstitusi juga tidak diawasi oleh KY.

Apakah seharusnya KY mengawasi kedua lembaga ini?

Dalam konstitusi seharusnya KY sebagai pengawas perilaku hakim, lebih kepada pengawasan etika. Sebenarnya tarik-menariknya adalah apakah hakim agung dan hakim konstitusi itu masuk dalam definisi hakim atau tidak. Hakim agung yang mengajukan judicial review menganggap mereka tidak termasuk dalam hakim yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD). Hakim konstitusi juga menggangap seperti itu.

Kalau KY bertugas mengawasi hakim, lalu siapa yang mengawasi KY?

Sebenarnya KY dibentuk dari hasil amandemen UUD pada 1999-2004 sebagai representasi dari sistem check and balance yang ada di dalam sistem demokrasi. KY diposisikan sebagai pengawas hakim dalam konteks etika dan perilaku hakim. Sedangkan dalam teknis yudisial atau dalam konteks kewenangan memutus MA tetap tertinggi sebagai pengawas hakim. Ketika KY ingin melakukan pengawasan terhadap kedua lembaga ini maka KY harus masuk dengan koridor pengawasan etika dan perilaku. MK dan MA menolak diawasi oleh KY dengan argumen mereka melalui uji publik tadi. Sebenarnya hubungan ketiga lembaga ini lebih kepada pengawasan. MK dan MA sebenarnya pemegang kekuasaan tertinggi di kehakiman dan hubungan antara keduanya sejajar. Hubungan antara keduanya minim sebetulnya karena mereka di ranah peradilan yang berbeda. MA ada di ranah peradilan umum, sedangkan MK ada di peradilan tata negara. Dalam isu yang sekarang berkembang lebih ke konteks pengawasan. Jadi mengapa kita selalu mengatakan, “Jangan UU MA dulu dong yang diamandemen dan disahkan,” karena subyek utama dalam konteks pengawasan adalah KY. Jadi kita menginginkan UU KY yang direvisi dahulu.

Bagaimana usulan kawan-kawan di KRHN dan ICW dalam konteks reformasi ketiga lembaga tadi?

Kita menginginkan pengesahan ketiga UU tadi secara simultan. Jangan satu UU saja didahulukan untuk amandemen, atau kalaupun mau didahulukan maka UU KY dong. Itu karena KY yang sebenarnya diamputasi kewenangannya oleh MK. Jadi kalau direvisi maka KY dulu karena di dalam UU itu akan ada koridor pengawasannya nanti. Setelah itu, baru UU MK mengikuti koridor yang telah ada di UU KY, sehingga konteks pengawasan di MA selalu berkaitan dengan yang tercantum di UU KY.

Mengapa pemerintah begitu sulit untuk membuat UU secara simultan sehingga tidak tumpang tindih? Apa persoalan besarnya dalam pembuatan UU?

Kalau secara umum mungkin dalam proses pembuatannya UU kita, meskipun sudah ada UU No.10 tahun 2004 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Saya pribadi melihat tidak dijalankannya prinsip seperti partisipasi publik dan transparansi dalam proses pembuatan UU. Misalnya, apakah publik sepakat, atau akan memberikan masukan, atau penolakan terhadap RUU yang akan diundangkan. Nah ketika hal-hal itu tidak dilakukan, konsekuensinya seperti ketika UU tersebut dirilis oleh DPR maka akan selalu ada penolakan. Itu karena dalam proses pembahasannya tidak merangkum semua pendapat publik yang menginginkan seperti apa UU itu nantinya. Akhirnya kejadiannya banyak terjadi seperti sekarang dimana sebelum diputuskan menjadi UU saja sudah menimbulkan kontroversi di masyarakat, sehingga akhirnya setelah pengesahannya bisa menimbulkan kontroversi juga. Secara legal, UU yang tidak memenuhi ketentuan formil seperti tadi maka otomatis bisa diuji formil.

Kembali mengenai amandemen ketiga UU tadi, bagaimana kelanjutannya dan apakah masih memungkinkan ketiganya dibahas secara simultan seperti yang Anda usulkan?

Seharusnya ketiganya dibahas secara simultan. Seperti keinginan kita masyarakat sipil. Sekarang sudah tidak mungkin lagi karena amandemen UU MA sudah terlebih dulu disahkan pada 18 Desember 2008. Akhirnya amandemen UU KY harus ‘mengacu’ kepada UU MA yang sudah disahkan duluan. Di dalam UU MA sudah disebutkan bahwa bentuk pengawasannya, misalnya, ketika hakim melakukan pelanggaran kode etik maka dibentuk Badan Kehormatan yang diinisiasi oleh MA dan KY. Komposisi anggota Badan Kehormatan sudah diatur yaitu empat orang dari KY dan tiga orang dari MA.

Apakah formatnya tersebut berbeda dengan yang Anda dan kawan-kawan usulkan?

Kini UU MA sudah mengatur demikian. Namun kalau kita melihatnya dalam konteks pengawasan, ketentuan tersebut sudah cukup representatif karena melibatkan KY yang selama ini selalu mendapat penolakan dari MA. Jadi dengan hasil amandemen UU MA ini, KY mempunyai peran yang besar juga di situ. Jadi KY bisa berinisiasi membentuk Badan Kehormatan dan jumlah anggotanya lebih banyak dari wakil MA.

Tadi Anda mengharapkan UU KY dulu yang diamandemen atau dibahas secara simultan dengan amandemen UU MA dan UU MK. Ternyata sekarang amandemen UU MA dulu yang selesai. Apakah mempunyai implikasi atau tidak terhadap amandemen UU KY dan MK nanti?

Ya, ada implikasinya. Seperti tadi saya sebutkan bahwa amandemen UU KY nanti harus mengacu kepada sistem pengawasan yang diatur oleh UU MA.

Apakah sistem pengawasan yang diatur dalam UU MA sudah cukup representatif?

Peran KY di situ cukup representatif dan untuk penegasan peran KY sebagai pengawas eksternal dicantumkan dalam satu pasal di UU MA. Saya melihatnya di RUU terakhir sebelum dibawa ke rapat Paripurna DPR RI. Di situ disebutkan bahwa pengawas eksternal adalah KY. Nah sebenarnya peran KY di sini dan dielaborasi di UU MA adalah lebih kepada kode etik dan peran KY di sini menurut saya cukup minim. Maksudnya, ketika KY hanya bermain di kode etik dan tidak diatur secara lebih dalam mengenai apa saja yang bisa dilakukannya maka akan sulit bagi KY.

Apakah Anda dan kawan-kawan cukup puas terhadap hasil amandemen UU MA yang sudah disahkan, selain mengenai usia pensiun 70 tahun tadi?

Kalau dalam konteks pengawasan, kita cukup puas karena peran KY di situ telah terakomodasi dengan komposisi yang tadi telah saya sebutkan. Mungkin concern kita tetap pada menolak usia pensiun 70 tahun dengan argumen hal itu akan dapat menghambat regenerasi di MA dan juga akan menghambat peran KY dalam seleksi hakim agung. Ketika usia pensiun hakim agung menjadi 70 tahun maka hakim-hakim agung yang sekarang menjabat dan seharusnya pensiun pada usia 65 atau 67 tahun akan bisa menjabat lagi sampai 70 tahun. Itu akan menghambat KY tidak bisa menyeleksi hakim agung dalam tiga tahun ke depan. Hakim yang harusnya diganti ternyata tidak pensiun. Kita menganggap KY di sini mempunyai peran menelurkan generasi-generasi hakim agung yang seharusnya lebih progresif.

Sekarang mengenai KRHN. Apa saja yang Anda dan kawan-kawan lakukan di KRHN? Apakah konsorsium berarti organisasi ini gabungan dari beberapa kawan-kawan lembaga swadaya masyarakat yang tertarik tentang reformasi hukum nasioanal?

Meskipun konsorsium, KRHN lebih merupakan lembaga tersendiri. Yang kita lakukan kemarin bersama ICW terhadap paket UU peradilan adalah terus mendorong penolakan terhadap usia pensiun 70 tahun karena perhatian utama kita di situ. Kita tidak menginginkan proses reformasi peradilan di MA terhambat akibat terhambatnya regenerasi di MA. Selain itu, seperti tadi saya sebutkan usia produktif orang Indonesia cuma 66,5 tahun. Jadi ketika seseorang di atas usia 66,5 tahun maka tidak produktif lagi. Kita buktikan dengan pendapat seorang hakim agung tadi.

Apakah Anda dan kawan-kawan juga ada dialog dengan kawan-kawan di MA, KY, dan MK untuk mengajukan semacam usulan alternatif guna didiskusikan?

Kita kemarin telah menyusun daftar inventaris masalah (DIM) alternatif yang ada di UU. Itu sudah kita komunikasikan tentunya lebih ke pembuat kebijakan yaitu DPR. Kita sudah melakukan beberapa hearing dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan mereka sepakat usia pensiun 70 tahun itu tidak relevan untuk MA di Indonesia. Meskipun kita “gagal” dimana amandemen UU MA tetap disahkan duluan, kini teman-teman ICW menginisiasi untuk melakukan uji formil.

Apakah uji formil bisa atau tidak menganulir UU yang sudah berlaku?

Uji formil itu masuk dalam ranah peradilan tata negara. Suatu peraturan atau UU bisa diuji keabsahannya melalui dua cara yaitu uji materil yang mencakup subtansinya, dan uji formil yang mencakup proses pembuatannya. Jadi yang kita akan ajukan di sini adalah proses pembuatannya yang tidak partisipatif dan tidak transparan. Prinsip tersebut adalah prinsip yang ada dalam tata cara pembentukan perundang-undangan dan di Indonesia termuat dalam UU No.10 tahun 2004. Jadi itu yang akan kita lakukan karena baru disahkan kemarin.

Written by dimasprasidi

September 18, 2014 at 8:50 am

Posted in Opini Saya

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: