Dimas Prasidi

Mini Mind of Me

Simpang Siur Status Hakim

with 2 comments

Tulisan ini dapat dibaca di Koran Tempo Edisi 30 April 2012

Peningkatan kesejahteraan hakim sedang mendapatkan sorotan. Wacana ini muncul dari institusi Mahkamah Agung sendiri melalui juru bicaranya. Kesejahteraan hakim memang merupakan isu lanjutan (advance) dalam upaya pembaruan peradilan, reformasi birokrasi dan upaya pemberantasan korupsi di tubuh badan peradilan. Korelasi antara kesejahteraan hakim dengan pembaruan peradilan, terutama pemberantasan mafia peradilan, adalah guna menekan sifat koruptif individu hakim. Sifat koruptif yang dimaksud disini adalah dorongan hakim untuk mengambil keuntungan lebih dari jabatannya karena desakan ekonomi akibat minimnya kesejahteraan. Diharapkan, dengan kesejahteraan yang layak maka profesi hakim akan kembali menjadi profesi yang bermartabat, terhormat dan berwibawa.

Kesejahteraan hakim, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah kewajiban negara. Undang-undang paket peradilan yang disahkan pada tahun 2009 menyatakan bahwa kesejahteraan hakim adalah hak-hak yang melekat kepada jabatan hakim yakni gaji pokok, tunjangan (jabatan dan khusus), biaya dinas, pensiun, rumah jabatan milik negara, jaminan kesehatan, sarana transportasi milik negara dan jaminan keamanan. Sejak tahun 1999, kesejahteraan hakim di kelola oleh Mahkamah Agung sendiri berdasarkan TAP MPR Nomor X/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, terakhir dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Anggaran untuk pembiayaan pegawai yang memegang fungsi kekuasaan kehakiman yang dipegang oleh Mahkamah Agung cukup besar yakni sekitar tiga triliun Untuk tahun 2011 berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang APBN 2011. Lantas, mengapa hakim masih saja mengeluhkan pendapatan yang minim? Ada dua permasalahan besar yang berhasil penulis identifikasi. Pertama, membengkaknya jumlah pegawai dalam institusi Mahkamah Agung serta badan peradilan dibawahnya. Kedua, tidak jelasnya status hakim sejak kekuasaan kehakiman (Mahkamah Agung) menjadi satu atap.

Pertama, saat ini pegawai negeri yang bekerja di institusi Mahkamah Agung serta badan-badan peradilan dibawahnya berjumlah sekitar 30.000 orang pegawai non tekhnis dan sekitar 7.000 orang hakim. Problem utamanya ada dalam proses seleksi. Saat ini, alur seleksi untuk menjadi seorang hakim tidak sepenuhnya pada Mahkamah Agung. Proses seleksi dimulai dari usulan Mahkamah Agung kepada pemerintah atas adanya kebutuhan tertentu untuk kemudian pemerintah memberikan persetujuan atas formasi yang dibutuhkan tersebut. Setelah disetujui, Mahkamah Agung baru dapat melaksanakan proses seleksi calon hakim. Proses ini adalah alur proses berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Padahal, undang-undang ini diberlakukan pada saat proses rekrutmen pegawai Mahkamah Agung masih berada dalam wewenang Departemen Kehakiman. Saat itu, PNS di Mahkamah Agung adalah PNS organik Departemen Kehakiman. Proses seleksi dengan alur ini tentu saja sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang. Saat ini, penentuan kapan proses rekrutmen masih berada di MenPAN, padahal sejak satu atap kebutuhan rill badan peradilan tentulah berada di Mahkamah Agung. Akibatnya, proses rekrutmen tidak berbanding lurus dengan kebutuhan Mahkamah Agung. Saat ini, PNS calon hakim yang tidak lulus menjadi hakim maka akan menjadi PNS pada Mahkamah Agung. Banyaknya PNS-PNS yang tidak lulus sebagai hakim ini memberikan kontribusi kepada membengkaknya kebutuhan pembayaran upah pegawai di Mahkamah Agung.

Kedua, adanya ketidakjelasan status hakim sejak kekuasaan kehakiman menjadi satu atap. Sejak tahun 1999, semua hal yang terkait administrasi badan peradilan menjadi wewenang Mahkamah Agung. Sebelumnya, wewenang tersebut berada dalam lingkup tugas Departemen Kehakiman, artinya institusi peradilan hanya menjalankan tugas memeriksa dan mengadili sedangkan “urusan perut” para pegawai pegadilan dan pengadil ada di tangan Departemen Kehakiman. Sejak satu atap, urusan perut ini berpindah ke Mahkamah Agung secara sporadis yang sudah berlangsung pada satu dekade terakhir. Sejak itu pula, status hakim berubah menjadi pejabat negara berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian. Namun, perubahan sporadis ini tidak diikuti dengan penyesuaian peraturan perundang-undangan yang terkait dengan urusan administrasi para pegawainya, maka akibatnya status pegawai dan hakim menjadi simpang siur.

Dua masalah ini terus-menerus menjadi sumber masalah besar di institusi peradilan. Kesejahteraan hakim yang tidak layak memperbesar potensi sifat koruptif. Kondisi ini memunculkan tuduhan liar, pemerintah memang membuat kondisi badan peradilan yang statusnya simpang siur seperti ini dalam rangka melemahkan fungsi kekuasaan kehakiman sehingga dapat disetir kembali seperti jaman orde baru. Atau, telah terjadi pembiaran oleh eksekutif dan legislatif terhadap yudikatif mengenai keberlangsungan hidup lembaga yudikatif. Efek puncak dari fenomena ini adalah jatuhnya martabat dan kehormatan hakim.

Saran, pihak yang berwenang mengatur urusan perut lembaga yudikatif sudah seharusnya mempercepat pengesahan kebijakan soal kesejahteraan hakim, misalnya pembaruan kebijakan soal gaji pokok hakim, tunjangan jabatan hakim sebagai pejabat negara dan tunjangan khusus lainnya. Selanjutnya, perlu ada pendekatan mendalam soal kemungkinan perombakan sistem administrasi badan peradilan, terutama yang terkait dengan kesejahteraan, martabat dan kehormatan hakim. Dalam hal ini, peran Komisi Yudisial bisa diperluas untuk mengelola kesejahteraan hakim dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan hakim. Praktek demikian juga digunakan oleh beberapa negara lain dalam pendekatan yang berbeda-beda.

Written by dimasprasidi

April 3, 2012 at 6:06 am

Posted in Opini Saya

2 Responses

Subscribe to comments with RSS.

  1. Mantaps

    totokyuliyanto

    June 26, 2012 at 2:32 pm

  2. […] sehingga status sebagai pejabat negara pun menjadi pertanyaan yang terus mengemuka mencari jawaban https://dimasprasidi.wordpress.com/2012/04/03/simpang-siur-status-hakim/ atau http://hukum.kompasiana.com/2012/04/06/quo-vadis-status-hakim/. Pertanyaan selanjutnya […]


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: