Dimas Prasidi

Mini Mind of Me

Mencari Hakim Agung Ideal

leave a comment »

Tulisan ini disarikan dari surat yang dikirim LeIP kepada Komisi Yudisial terkait pelaksanaan seleksi CHA 2012. Surat tersebut berisi beberapa poin usulan LeIP kepada KY mengenai bagaimana seharusnya menjalankan proses seleksi CHA yang ideal.

Pada awal tahun 2012, Komisi Yudisial kembali menyelenggarakan kegiatan seleksi Calon Hakim Agung. Seleksi ini dilakukan karena lima Hakim Agung di Mahkamah Agung akan segera pensiun pada interval pertama 2012 ini. Calon-calon hakim agung yang terpilih ini akan bergabung dengan 42 Hakim-Hakim Agung yang telah bekerja di Mahkamah Agung saat ini. Seleksi hakim agung merupakan amanat konstitusional yang harus diemban oleh Komisi Yudisial sejak perubahan ketiga UUD 1945 melalui Pasal 24B. Sebelum perubahan konstitusi tersebut, seleksi hakim agung dilakukan oleh DPR setelah mendapatkan calon-calon dari Mahkamah Agung.

Berkaca pada proses-proses seleksi sebelumnya, ada beberapa poin kritis yang hendak diperhatikan oleh Komisi Yudisial agar pelaksanaan seleksi tahun 2012 ini lebih efektif, efisien dan akuntabel. Secara efektif artinya diharapkan proses seleksi yang dilakukan oleh Komisi Yudisial tepat sasaran, sesuai kebutuhan Mahkamah Agung. Secara efisien, artinya proses seleksi harus menggunakan sumber daya seperlunya. Secara akuntabel artinya proses seleksi dapat dipertanggungjawabkan dan dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemberlakuan Kebijakan-Kebijakan Baru Implementasi Sistem Kamar Mahkamah Agung telah menetapkan beberapa kebijakan terkait pelaksanaan sistem kamar di Mahkamah Agung RI. Diantaranya, SK KMA Nomor 142/KMA/SK/IX/2011 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar di Mahkamah Agung, SK KMA Nomor 143/KMA/SK/IX/2011 tentang Penunjukan Ketua Kamar dalam Sistem Kamar Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan SK KMA/144/SK/IX/2011 tentang Penunjukan Hakim Agung sebagai Anggota Kamar Perkara dalam Sistem Kamar pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Dalam kebijakan-kebijakan tersebut, terdapat aturan mengenai penunjukan Hakim Agung sebagai anggota kamar dengan persyaratan tertentu. Sehingga kedepannya, penggantian atau penambahan hakim agung pada Mahkamah Agung RI akan berpedoman kepada kebutuhan dari tiap kamar berdasarkan sistem kamar. Poin III angka 5 SK KMA Nomor 142/KMA/SK/IX/2011 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar pada Mahkamah Agung mengatur: mengenai penempatan Hakim Agung di masing-masing kamar ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung berdasarkan asal lingkungan peradilan, khusus untuk hakim yang berasal dari jalur karir, latar belakang pendidikan formal, khusus untuk Hakim Agung yang berasal dari jalur non-karir dan pelatihan yang pernah dilalui.

Sedangkan Poin III SK KMA Nomor 142/KMA/SK/IX/2011 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar pada Mahkamah Agung mengatur mengenai syarat-syarat untuk menjadi Hakim Agung yang dapat ditempatkan di setiap kamar-kamar perkara yakni, untuk hakim agung yang berasal dari karir syaratnya adalah berasal dari lingkungan peradilan yang sesuai dengan jenis perkara, bagi Hakim Agung yang berasal dari jalur kariremiliki latar belakang dan spesialisasi hukum sesuai kamar perkaranya.

Komisi Yudisial RI hendaknya memperhatikan aturan-aturan baru ini dalam pelaksanaan proses seleksi Calon Hakim Agung 2012. Komisi Yudisial harus memperhatikan latar belakang lingkungan mana calon dari karir berasal dan pendidikan formal calon yang mendaftar untuk non karir. Komisi Yudisial tidak bisa berpegang kepada minat dan pengakuan calon untuk memilih kompetensi dari calon.

Dalam formulir pendaftaran (form No.13) yang disediakan oleh Komisi Yudisial, calon yang mendaftar diharuskan mengisi pernyataan kompetensi hukum yang dimilikinya. Sebenarnya formulir tersebut tidak perlu dilakukan karena penentuan kompetensi calon harus ditentukan oleh Komisi Yudisial berdasarkan hasil rekam jejak dan latar belakang pendidikan formal.

Penerapan Metode Talent Scouting

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial mengatur bahwa proses seleksi CHA dilakukan dengan cara pendaftaran bagi calon yang berminat menjadi Hakim Agung. Hal ini mengakibatkan Komisi Yudisial akan kesulitan menentukan calon mana yang memiliki kompetensi untuk menjadi Hakim Agung. Komisi Yudisial harus melakukan proses investigasi pada setiap calon yang mendaftar. Kegiatan ini memakan waktu dan akan sulit untuk calon-calon yang memang tidak memiliki profil yang mudah dilacak. Kegiatan investigasi ini memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit dan cenderung tidak efektif.

Komisi Yudisial dapat menerapkan metode talent scouting, yakni pencarian secara aktif orang yang menurut Komisi Yudisial memiliki kompetensi untuk menjadi Hakim Agung. Komisi Yudisial dapat melakukan penelusuran calon-calon Hakim Agung sebelum dibukanya pendaftaran dan meminta calon yang merupakan hasil pantauan untuk mendaftar berdasarkan peraturan-perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melakukan metode pencarian/rekam jejak ini, Komisi Yudisial dapat bekerjasama dengan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI terkait database calon-calon yang berasal dari jalur karir. Sedangkan untuk jalur non karir, Komisi Yudisial dapat membangun metode pencarian/rekam jejak sendiri.

Dengan penerapan metode ini, Biro Seleksi Calon Hakim Agung di kesekretariatan Komisi Yudisial akan memiliki tugas rutin lebih dari sekedar panitia pelaksana seleksi Calon Hakim Agung tahunan, yakni memantau calon-calon yang kompeten dan berpotensi untuk direkomendasikan sebagai calon hakim agung.

Penerapan Database Rekam Jejak Calon Hakim Agung yang Kompeten

Berkaitan dengan metode talent scouting, Biro Seleksi Komisi Yudisial hendaknya memiliki database rekam jejak calon-calon hakim yang kompeten berdasarkan pantauan rutin Komisi Yudisial. Database ini akan memudahkan Komisi Yudisial dalam menentukan calon mana yang akan didekati dalam satu proses seleksi berdasarkan kebutuhan Mahkamah Agung pada saat yang bersamaan.

Komisi Yudisial dapat mengembangkan suatu database calon hakim agung, Komisi Yudisial dapat bekerjasama dengan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI terkait database calon-calon yang berasal dari jalur karir. Sedangkan untuk jalur non karir, Komisi Yudisial dapa tmembangun metode pencarian/rekam jejak sendiri, misalnya dengan jejaring Komisi Yudisial yang universitas-universitas dan lembaga-lembaga lain.

Kesimpulannya, dalam rangka menjadikan proses seleksi Calon Hakim Agung di Komisi Yudisial berjalan lebih efektif, efisien dan akuntabel. Maka Komisi Yudisial wajib merombak cara dan proses seleksi hakim agung. Proses seleksi hakim agung yang efektif, efisien dan akuntabel berimbas pada kualitas hakim-hakim agung yang akan menempati jabatan tertinggi dalam lingkup kekuasaan yudikatif di negara ini.

Written by dimasprasidi

March 6, 2012 at 8:59 am

Posted in Opini Saya

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: