Dimas Prasidi

Mini Mind of Me

Peradilan dan Infiltrasi Demokrasi

Beberapa waktu terakhir ini, kita mendapat kabar bahwa salah satu lembaga peradilan di Indonesia, Mahkamah Agung, baru saja mempunyai Hakim Agung yang berasal dari latar belakang partai politik. Setahun sebelumnya, lembaga peradilan lainnya, Mahkamah Konstitusi juga mulai dimasuki Hakim-Hakim yang memiliki latar belakang politik. Masuknya politisi sebagai pengadil pada lembaga peradilan menimbulkan pertanyaan penting, apakah independensi lembaga peradilan akan tercemar dengan kepentingan-kepentingan kelompok tertentu? Untuk mengetahui hal tersebut, tentu hanya waktu yang akan menjawab bagaimana kinerja hakim-hakim yang memiliki latar belakang partai politik tersebut. Namun, menarik untuk dikaji mengenai posisi lembaga pengadilan dalam era demokrasi baru, terutama di Negara yang baru mempraktekkan demokrasi seperti Indonesia dalam satu dekade terakhir.

Dinamika fungsi dan kedudukan lembaga peradilan dalam alam demokrasi yang baru, seperti di Indonesia, sangat berkaitan dengan kondisi demokratisasi yang terjadi. Dalam satu dekade ini lembaga peradilan Indonesia telah menghasilkan produk-produk hasil review (putusan, fatwa) yang menggambarkan betapa lembaga peradilan terpengaruh perkembangan demokratisasi yang tengah berlangsung, baik terhadap perubahan perannya maupun dalam akomodasi perkembangan di luar lembaga peradilan itu sendiri. Peran lembaga peradilan dalam era demokrasi ditempatkan sebagai sebagai penjaga konsistensi konsep negara berdasarkan hukum (rule of law).

Selepas 1998, lembaga peradilan Indonesia mengalami perubahan konstitusional. Lembaga peradilan tertinggi dibagi menjadi dua, yakni Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Lembaga Peradilan memiliki keleluasaan sendiri mengatur rumah tangganya, setelah sebelumnya di intervensi oleh pemerintah pada masa orde baru. Independensi peradilan dalam pengelolaan rumah tangganya sendiri meneguhkan posisi lembaga peradilan sebagai salah satu pilar utama Negara demokrasi, yudikatif. Setelah menjadi independen, perubahan pada produk-produk lembaga peradilan pun mulai terasa. Pada awal berdirinya, Mahkamah Konstitusi memutus beberapa perkara secara lugas dan pro rakyat, misalnya putusan uji materiil Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang mewajibkan Negara menyediakan anggaran pendidikan 20 persen serta beberapa putusan lain. Berdampingan dengan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung juga mulai berbenah diri dalam meraih kembali independensinya yang tercerabut pada masa orde baru. Beberapa gebrakan Mahkamah Agung adalah diterimanya gugatan warga Negara (citizen law suit) Ujian Nasional pada tahun 2006.

Memang, peran pengadilan sangat penting dalam perkembangan dan konsolidasi rezim demokratis. Peradilan memfasilitasi pemerintah dengan adanya penegakan rule of law dan pada akhirnya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang kondusif. Namun, independensi lembaga peradilan pun tidak terlepas dari tekanan-tekanan berbagai kepentingan yang perkaranya sedang ditangani oleh lembaga peradilan. Misalnya terdakwa perkara korupsi Walikota Bekasi non-aktif yang dibebaskan di Pengadilan Tipikor Bandung baru-baru ini, publik menilai majelis hakim ditengarai tidak independen. Mahkamah Agung pun telah memeriksa majelis hakim tersebut. Selain pengaruh dan tekanan kepentingan, lembaga peradilan juga berhadapan dengan ketidakpatuhan para pihak bahkan pejabat negara terhadap putusan lembaga peradilan, contoh, ketidakpatuhan Walikota Bogor atas putusan Mahkamah Agung soal sengketa lahan GKI Taman Yasmin.

Tekanan dan pembangkangan terhadap putusan lembaga peradilan tersebut telah merusak wibawa pengadilan. Lantas, apa yang akan terjadi jika lembaga yang tengah dirongrong tekanan ini dimasuki hakim-hakim yang memiliki latar belakang kepentingan? Ada dua kondisi yang mungkin terjadi, pertama, hakim-hakim tersebut menepati janjinya untuk berperilaku layaknya hakim dan terbawa kultur independensi lembaga peradilan. Kedua, hakim-hakim membawa agenda kepentingan kelompok bahkan sejak awal dia mencalonkan diri. Tentunya, kita berharap tercipta kondisi yang pertama, mengingat peran penting lembaga peradilan terhadap proses demokratisasi.

Lembaga peradilan juga merupakan aktor kunci dalam menjaga check and balance dari pemegang kekuasaan sehingga menjadi akuntabel sebagaimana rules of the game dari demokrasi dan memastikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan dibawahnya. Fungsi pengadilan yang telah berjalan dengan baik dalam system demokrasi yang sehat adalah memastikan transparansi (transparency) dari pemegang kekuasaan dengan mewajibkan pejabat publik melakukan justifikasi kinerja mereka sejalan dengan mandat mereka dan peraturan yang terkait (answerability). Pengadilan juga memainkan peran pemeriksaan terhadap pejabat publik yang bertindak melampaui kewenangan mereka, melanggar hak konstitusional warga negara atau menciderai proses demokrasi (controllability).

Apa yang harus dilakukan untuk menciptakan lembaga peradilan yang kuat, independen dan dihormati?  Martin Shapiro and Javier Couso, menyatakan bahwa jawaban atas pertanyaan tersebut tergantung dari bagaimana para hakim menggunakan kewenangan mereka dalam memutus, apakah mereka memutus secara hati-hati terhadapa perkara yang mereka tangani. Hakim dapat membangun citra dan reputasi baik dengan menerapkan strategi yang didahului dengan mengerjakan tugas rutin mereka untuk mengadili dibandingkan langsung menciptakan putusan-putusan spektakuler dan dramatis.

Oleh karena itu, hakim-hakim yang baru, baik Hakim Agung non Karir, Hakim ad hoc, terutama yang memiliki latar belakang berasal dari kelompok kepentingan (partai politik atau organisasi) harus membangun reputasi baik terlebih dahulu dengan mengerjakan tugas rutin mengadili dan menghindari sikap yang akan mengesankan keberpihakan mereka dalam menangani suatu perkara, sekecil apapun. sehingga kecurigaan masyarakat terhadap mereka akan hilang seiring dengan tumbuhnya kepercayaan terhadap kompetensi mereka.

Written by dimasprasidi

January 24, 2012 at 8:11 am

Posted in Opini Saya

%d bloggers like this: