Dimas Prasidi

Mini Mind of Me

Lembaga Baru, Upaya Hukum Baru?

leave a comment »

Oleh : Dimas Prasidi.SH[1]

Rencana Komisi Yudisial (KY) untuk mengajukan perkara Sengketa Antar lembaga Negara (SKLN) kepada Mahkamah Konstitusi perihal tidak ditindaklanjutinya rekomendasi KY oleh Mahkamah Agung (MA) menandakan babak baru perseteruan kedua lembaga ini, KY dan MA. Perseteruan yang terjadi sejak dibentuknya KY oleh amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 nampaknya belum akan mereda seiring dengan sikap pertentangan yang ditunjukkan kedua lembaga tersebut. Padahal, berbagai wacana mengenai kejelasan jatah dan posisi kedua lembaga dalam hal pengawasan perilaku hakim telah banyak mengemuka dan terpublikasikan. Friksi ini memiliki berbagai dampak buruk, salah satunya adalah upaya para pihak yang kalah di pengadilan untuk melakukan “upaya hukum” baru melalui KY.

Wacana KY memperkarakan MA di Mahkamah Konstitusi berawal dari adanya rekomendasi KY terhadap 3 hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menjadi majelis hakim dalam perkara pembunuhan dengan tersangka mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KY merekomendasikan ketiga hakim tersebut dihukum secara administratif dengan hukuman pemberhentian sementara selama 6 bulan. Sebagaimana diketahui bahwa mantan Ketua KPK dijatuhi hukuman pidana penjara selama 18 tahun. Sebelumnya, pada awal tahun ini penasihat hukum terdakwa mantan Ketua KPK mengadukan ketiga anggota Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada KY atas dasar pelanggaran perilaku yakni adanya indikasi majelis hakim telah mengabaikan fakta hukum yang diajukan untuk meringankan terdakwa, yakni tidak dipertimbangkannya keterangan saksi meringankan dalam putusan. Dalam perkembangannya, KY memutuskan untuk menindaklanjuti dan melakukan proses pemeriksaan terhadap aduan tersebut. Sampai akhirnya KY menyatakan aduan tersebut terbukti dan merekomendasikan ketiga hakim tersebut dijatuhi hukuman pemberhentian sementara. Meskipun pada akhirnya MA menolak menjatuhkan sanksi terhadap ketiga orang hakim tersebut karena rekomendasi KY dibuat atas dasar putusan hakim, sedangkan putusan hakim adalah kewenangan mutlak seorang hakim.

Salah Kaprah

Akhir-akhir ini muncul wacana untuk kembali memperkuat kewenangan lembaga pengawas hakim, Komisi Yudisial. Misalnya, Panja RUU Komisi Yudisial di DPR RI tengah menggodok penambahan kewenangan KY berupa upaya paksa penyadapan. Kemudian, Komisi Yudisial juga telah menjadi salah satu ”upaya hukum” bagi pihak-pihak yang tidak puas atas putusan pengadilan. Pada tahun 2011, telah ada dua terdakwa kelas kakap yang mencoba ”upaya hukum” ini yakni terdakwa kasus pembunuhan yang juga mantan Ketua KPK dan salah seorang politikus yang terlibat dalam kasus penyuapan pemilihan Gubernur BI yang melibatkan beberapa anggota DPR.

Namun, tanpa disadari gelombang reaktif ini menjadi salah arah dan mengancam kerangka sistem hukum terutama terhadap independensi pilar yudiaktif yakni lembaga peradilan. Satu hal yang dilupakan banyak pihak dalam upaya penguatan kewenangan KY adalah posisi KY itu sendiri dalam kerangka ketatanegaraan kita. Menurut Pasal 24B UUD 1945, Komisi Yudisial adalah mengusulkan dan mengangkat Hakim Agung serta wewenang lain dalam rangka menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim. Secara awam, kita dapat memahami bahwa KY adalah partner Lembaga Peradilan dalam hal penyediaan Sumber Daya Manusia dan lembaga pengawas perilaku hakim agar selalu terhormat, memiliki martabat yang luhur. Dalam aturan konstitusi tersebut, tidak satupun menyebut KY sebagai lembaga yang berwenang menerima ”upaya hukum” akibat ketidakpuasan pihak yang berperkara terhadap putusan peradilan atau wewenang untuk menjalankan upaya paksa seperti penyadapan yang hanya dapat dilakukan dalam sistem penegakan hukum pidana.

Sejarah KY

Sejarah keberadaan KY dapat ditelusuri sejak pembahasan RUU Kekuasaan Kehakiman sekitar tahun 1968, saat itu ada usulan dibentuknya suatu komisi khusus yang berfungsi memberikan saran dan atau usul-usul yang berkenaan dengan pengangkatan, promosi, kepindahan, pemberhentian, dan tindakan atau hukuman jabatan para hakim. Namun ide tersebut tidak berhasil direalisasikan. Pada tahun 1998 Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengeluarkan Ketetapan MPR RI No.X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara, dalam Bab V Bagian C menyatakan perlunya segera diwujudkan pemisahan yang tegas antara fungsi-fungsi yudikatif dan eksekutif. Hal ini diikuti munculnya usulan untuk membentuk suatu komisi yang mengurusi hal-hal yang saat itu dianggap tidak mampu dilakukan MA seperti rekrutmen, pengawasan dan sebagainya. Kekhawatiran akan lahirnya monopoli kekuasaan kehakiman oleh MA dirasakan oleh Tim Kerja Terpadu mengenai Pengkajian yang Tegas antara Fungsi-Fungsi Yudikatif dan Eksekutif (Tim Kerja Terpadu) yang dibentuk oleh Keppres No.21/1999 yang merekomendasikan perlunya pembentukan Dewan Kehormatan Hakim (istilah yang mereka gunakan untuk Komisi Yudisial) yang berwenang mengawasi perilaku hakim, memberikan rekomendasi mengenai rekrutmen, promosi dan mutasi hakim serta menyusun code of conduct hakim. Dalam batas-batas tertentu, konsep lembaga semacam usulan diatas lebih komprehensif dan mungkin lebih cocok untuk kondisi Indonesia dibanding terbatas hanya pengawasan hakim dan rekrutmen hakim agung semata. Dalam Sidang Tahunan 2001, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) “memveto” konsep ideal mengenai komisi Yudisial di Indonesia, lahirlah Amandemen Ketiga UUD 1945 yang mengatur keberadaan Komisi Yudisial dengan fungsi untk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.

 

Reposisi KY

Keberadaan suatu komisi yudisial dalam membudayakan perilaku check and balances di negara-negara demorkasi modern merupakan jawaban atas problematika menjaga tegangan antara independensi peradilan dan akuntabilitas peradilan. Namun, sebagai alat baru, fungsi, organisasi dan bentuknya tidak seragam diberbagai negara. Belum bisa ditemukan fungsi ideal yang universal dari suatu komisi yudisial, hal ini juga tidak terlepas dari problem bawaan masing-masing negara dalam memperbaharui sistem pengawasan dan akuntabilitas peradilannya. Ada beberapa fungsi komisi yudisial dibeberapa negara lain yang tidak dimiliki oleh KY Indonesia, salah satunya kewenangan untuk memberikan rekomendasi pengangkatan Ketua MA sebagaimana di Afrika Selatan, memberikan rekomendasi dan asistensi agar putusan pengadilan lebih konsisten sebagaimana di New South Wales, Australia atau kewenangan merekomendasikan mutasi, promosi, pengawasan terhadap administrasi pengadilan, keuangan pengadilan, manajemen perkara sampai manajemen pengadilan sebagaimana negara-negara Eropa Barat atau bahkan berkuasa atas pengelolaan keuangan pengadilan sebagaimana pernah diusulkan di Belanda.

Posisi KY dalam konstitusi kita tidaklah sulit untuk diterjemahkan. Persoalan mengenai independensi versus akuntabilitas hakim sudah berhasil dijawab oleh beberapa negara demokrasi modern. Agar tidak membuang-buang waktu berwacana dan berakrobat, tidak salah jika Indonesia memilah-milah dan mengadopsi sistem mana yang cocok dengan sistem hukum dan kultur Indonesia.


[1] Peneliti Hukum pada Lembaga Kajian dan Advokasi Untuk Independensi Peradilan (LeIP)

Written by dimasprasidi

November 4, 2011 at 6:39 am

Posted in Opini Saya

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: