Dimas Prasidi

Mini Mind of Me

Pecat Jaksa Cikeusik!

leave a comment »

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap para terdakwa perkara penghasutan dan penganiayaan (Pasal 160 & 170 Subsidair 351 & 358 KUHP) terhadap korban Warsono Kastolib dan Roni Pasaroni, anggota Jemaah Ahmadiyah Indonesia berkisar antara 6-7 bulan. Padahal, ancaman pidana maksimal untuk pasal 160 KUHP adalah 6 tahun penjara, pasal 170 KUHP adalah 5 tahun penjara sedangkan ancaman pidana maksimal untuk pasal 351 KUHP adalah  7 tahun dan pasal 358 KUHP adalah 4 tahun. Setidaknya ada dua hipotesa yakni, Jaksa Penuntut Umum melanggar hukum acara atau Jaksa Penuntut Umum melanggar pedoman perilaku.

Dalam Pasal 14 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana diatur bahwa Jaksa Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan. Acara penuntutan dilakukan setelah pemeriksaan di pengadilan dinyatakan selesai (Pasal 182 KUHAP). Dalam pedoman beracara bagi Jaksa, yakni Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-009/JA/12/1985 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Umum diatur bahwa dalam hal faktor memberatkan dominan maka tuntutan adalah pidana maksimum dan (Poin I SEJA) sedangkan dalam hal faktor meringankan dominan maka tuntutan adalah 2/3 dari pidana maksimum (Poin II SEJA). Kemudian diatur juga kewajiban JPU untuk mempertimbangkan kejelasan mengenai faktor-faktor dalam menentukan berat-ringannya tuntutan yakni; 1) pelaku (motivasi, mental dan kultur), 2) perbuatan (sifat, kedudukan, peranan), 3) akibat perbuatan (menimbulkan kerugian terhadap jiwa, badan, immaterial baik dalam lingkup lokal nasional dan internasional), 4) dan faktor-faktor lain (politik pemidanaan, mencegah kejadian terulang kembali).

Dalam pedoman lain, Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-001/J-A/4/1995 tentang Pedoman Tuntutan Pidana, diatur mengenai faktor – faktor yang harus diperhatikan dalam penyusunan tuntutan, antara lain apakah perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara yang Sadis, dilakukan dengan cara kekerasan, menyangkut SARA, menarik perhatian/meresahkan masyarakat atau menyangkut kepentingan negara, stabilitas keamanan dan pengamanan pembangunan. JPU perlu memperhatikan juga hal-hal yang merupakan dampak dari perbuatan terdakwa yakni apakah perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dan ketakutan dikalangan masyarakat, menimbulkan penderitaan yang sangat. mendalam dan berkepanjangan bagi korban atau keluarganya, menimbulkan kerugian bagi negara dan masyarakat dan menimbulkan korban jiwa.

Pedoman tersebut juga mengatur cara JPU menentukan besar kecilnya tuntutan yakni dengan memperhatikan keadaan masing – masing perkara secara kasuistis, Jaksa Penuntut Umum harus mengajukan tuntutan pidana dengan wajib berpedoman pada kriteria tertentu. JPU harus menuntut pidana mati apabila perbuatan yang didakwakan diancam pidana mati, dilakukan dengan cara yang sadis diluar perikemanusiaan, dilakukan secara berencana, menimbulkan korban Jiwa atau sarana umum yang vital dan/atau tidak ada alasan yang meringankan. Mengancam dengan tuntutan seumur hidup apabila perbuatan yang didakwakan diancam dengan pidana mati, dilakukan secara sadis, dilakukan secara berencana, menimbulkan korban jiwa atau sarana umum yang vital dan/atau terdapat hal – hal yang meringankan. Tuntutan pidana serendah – rendahnya 1/2 dari ancaman pidana, apabila terdakwa. Residivis, perbuatannya menimbulkan penderitan bagi korban atau keluarganya, menimbulkan kerugian materi, terdapat hal – hal yang meringankan. Terakhir, tuntutan pidana serendah – rendahnya 1/4 dari ancaman pidana yang tidak termaksud dalam butir 1,2,3 tersebut diatas dengan memperhatikan kondisi bahwa  tuntutan pidananya adalah bersyarat, terdakwa sudah membayar ganti rugi yang diderita korban, terdakwa belum cukup umur (pasal 45 KUHP), terdakwa berstatus pelajar/mahasiswa.

Kesimpulan, dalam perkara penyerangan terhadap Jemaah Ahmadiyah di Cikeusik, JPU menyusun surat tuntutan, tidak memperhatikan ketentuan pedoman Tuntutan Pidana sebagaimana diatur dalam dua pedoman diatas. Tuntutan Jaksa jauh dibawah batas yang diperbolehkan yakni 2/3 dari tuntutan pidana maksimal Pasal 160, 170, 351 dan 358 KUHP yakni 7 bulan.  JPU tidak menjelaskan faktor-faktor yang ia pertimbangkan dalam menentukan alasan yang meringankan bagi para terdakwa. Misalnya, JPU tidak mempertimbangkan perbuatan terdakwa dilakukan secara sadis diluar perikemanusiaan.

Dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-067/A/JA/07/2007 tentang Kode Perilaku Jaksa ada pengaturan mengenai pengaturan dan larangan. Antara lain, wajib mentaati kaidah hukum, peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku, wajib bersikap mandiri, bebas dari pengaruh, tekanan /ancaman opini publik secara langsung atau tidak langsung, wajib bertindak secara obyektif dan tidak memihak, wajib menghormati dan melindungi Hak Asasi Manusia dan hak-hak kebebasan sebagaimana yang tertera dalam peraturan perundang-undangan dan instrumen Hak Asasi Manusia yang diterima secara universal, dilarang merekayasa fakta-fakta hukum dalam penanganan perkara dan dilarang bertindak diskriminatif dalam bentuk apapun.

Dari uraian-uraian diatas, maka setidaknya ada satu indikasi pelanggaran kode perilaku oleh JPU, yakni melanggar peraturan kedinasan yang berlaku, terpengaruh tekanan publik, memihak dan tidak mempertimbangkan perlindungan HAM serta diskriminatif.

Oleh karena itu, sebaiknya Jaksa Agung segera mengganti Jaksa Penuntut Umum yang menangani terdakwa perkara penyerangan terhadap Jemaah Ahmadiyah di Cikeusik. Apabila perlu, Jaksa Agung wajib membawa para Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini ke dalam sidang etik. Jika memang terbukti melanggar kode etik, maka jangan ragu-ragu untuk memecat jaksa yang bersangkutan. Selanjutnya Jaksa Agung wajib mengawasi jalannya perkara ini. Karena perkara ini begitu penting dan menentukan apakah negara objektif dalam menuntut perkara-perkara bernuansa SARA. Lebih jauh, penyelesaian perkara ini secara objektif akan berdampak pada timbulnya kepercayaan masyarakat terhadap proses peradilan yang imparsial.

Written by dimasprasidi

July 26, 2011 at 3:06 am

Posted in Opini Saya

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: