Ingkar Janji RUU KUHAP

Hampir 3 tahun setelah tim penyusun RUU KUHAP menyelesaikan pekerjaan mereka, nasib RUU KUHAP masih gelap. Selama 3 tahun pula, pemerintah obral janji kepada masyarakat dan pencari keadilan atas harapan adanya hukum acara pidana baru yang lebih berkeadilan. Akibatnya, masyarakat terus-menerus menjadi korban pelaksanaan hukum acara pidana yang kolot dan carut-marut beserta penyimpangannya.

Terakhir, Ibu Prita Mulyasari menjadi korban inkonsistensi hukum acara pidana, yakni putusan bebas atas dirinya dikasasi oleh Jaksa. Padahal, Pasal 244 KUHAP menegaskan bahwa terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau bebas murni (vrispraak) tidak dapat dilakukan upaya hukum kasasi. Kondisi ini diperparah dengan diterimanya kasasi jaksa tersebut bahkan Mahkamah Agung memutus bahwa Ibu Prita terbukti bersalah dan menjatuhkan vonis. Contoh lain dapat kita lihat pada apa yang menimpa masyarakat miskin seperti Nenek Minah yang menjadi terdakwa dalam perkara yang seharusnya bisa diselesaikan dengan mediasi tanpa harus melakukan upaya paksa terhadap perempuan tua itu. Selain itu, masih banyak korban pelaksanaan sistem hukum acara pidana yang tidak naik ke permukaan, namun dampaknya terasa secara langsung oleh masyarakat.

Isu-Isu Penting dalam RUU KUHAP

RUU KUHAP (versi pemerintah) yang baru mengatur hal-hal yang dapat mengisi kekosongan hukum dan mencegah malpraktek dalam pelaksanaan hukum acara pidana. Ada beberapa hal penting yang diatur dalam RUU ini. Pertama, penghapusan proses penyelidikan., proses penyelidikan tidak lagi dianggap sebagai proses pro justisia karena dalam proses ini upaya paksa tidak dimungkinkan. Oleh karena itu, RUU KUHAP mengatur bahwa proses penegakan hukum pidana diawali dengan penyidikan. Dalam penyidikan dimungkinkan adanya upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan dan lain-lain. Kedua, penghapusan Diskresi Penyidik dalam Upaya Paksa, jangka waktu penangkapan dalam KUHAP sekarang adalah 1×24 Jam, setelah itu penyidik dapat melakukan upaya paksa seperti penahanan, penyitaan dan lain-lain tanpa harus dapat persetujuan kecuali dari atasannya. Dalam RUU KUHAP yang baru, semua proses penyidikan harus melalui perintah hakim komisaris. Ketiga, merubah mekanisme pra peradilan menjadi hakim komisaris, dalam pengaturan RUU KUHAP yang baru, lembaga hakim komisaris adalah lembaga yang menentukan dapat diproses atau tidaknya suatu proses penyidikan. Lembaga ini akan menggantikan fungsi pra-peradilan sebagai penjaga hukum acara. Semangatnya adalah merubah upaya represif pelanggaran hak-hak tersangka, terdakwa, saksi dan korban menjadi upaya preventif.

Perkembangan Pembahasan RUU KUHAP

Tim penyusun RUU KUHAP telah merampungkan tugasnya sejak semester pertama tahun 2009. Sejak selesai disusun RUU ini telah mengalami beberapa sosialisasi kepada para calon user yakni para aparat penegak hukum, pengadil dan masyarakat. Pada tahun 2010, RUU KUHAP masih belum jelas nasibnya. Meskipun masuk daftar prioritas pembahasan dalam program legislasi nasional (prolegnas) 2009-2014, RUU KUHAP belum juga diserahkan oleh pemerintah kepada DPR RI. Total hampir 3 tahun RUU ini terkunci rapih dalam laci pemerintah. Kabar RUU ini pun tidak terang, pemerintah tidak pernah benar-benar memberikan kejelasan kapan RUU ini akan diserahkan kepada DPR.

Berdasarkan fakta-fakta diatas, pemerintah telah lalai memenuhi janjinya untuk memperjuangkan pengesahan RUU KUHAP. Agar RUU ini tidak terkatung-katung nasibnya, Presiden sebaiknya sebegra mengeluarkan Surpres mengenai penyerahan RUU KUHAP kepada DPR agar proses legislasi terhadap RUU ini segera dapat dilaksanakan. Presiden harus memberikan prioritas lebih kepada RUU KUHAP agar malpraktek pelaksanaan hukum acara pidana, yang berpotensi menimbulkan pelanggaran hak-hak tersangka, terdakwa, saksi dan korban dapat segera dicegah.