Dimas Prasidi

Mini Mind of Me

LSKAR: Polisi Harus Tangkap Philipus dan Takashi

leave a comment »

Koran Jakarta

Senin, 21 Maret 2011,  Penegakan Hukum

AKARTA – Aparat kepolisian harus segera menangkap Phiong Philipus Dharma (Direktur Utama PT Mekar Perkasa, induk perusahaan keluarga Salim) dan Takashi Yao (warga negara Jepang, wakil dari Marubeni), dua tersangka kasus pengalihan aset eks BPPN yang telah disita jamin pengadilan yang buron ke luar negeri. Penangkapan terhadap kedua buronan tersebut penting dilakukan karena Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pekan lalu, di Bogor, menginstruksikan seluruh jajaran penegak hukum untuk menangkap seluruh buronan yang kabur dan merugikan negara.

Penegasan tersebut diungkapkan Ketua Lembaga Studi Kebijakan dan Advokasi Rakyat (LSKAR) Syamsuddin Rajab saat dihubungi Koran Jakarta di Jakarta, Minggu (20/3). Menurut Syamsuddin, Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo harus segera mengambil tindakan tegas dengan menangkap kedua tersangka yang telah buron ke luar negeri. Apalagi dalam pernyataan akhir tahun lalu, Timur pernah berjanji akan menyelesaikan semua kasus pelanggaran hukum. Akhir Desember lalu, Timur mengatakan bahwa semua kasus pelanggaran hukum akan menjadi perhatiannya. Kalau pelakunya masih di luar negeri, harus diburu.

“Kita tidak pernah menghentikan, tentunya harus ditangani sesuai dengan hukum yang berlaku,” kata Timur saat itu. Menurut Syamsudin, dalam pelanggaran pidana murni dengan tersangka Philipus dan Takashi tersebut, patut dipertanyakan kenapa status red notice dicabut. ”Yang perlu ditanyakan adalah pencabutan status red notice tersebut. Kenapa dicabut? Apa alasannya dicabut?” tukas Syamsuddin. Menurutnya, status red notice baru boleh dicabut bila tersangka sudah ditemukan dan ditangkap serta sudah diproses hukum. ”Jadi kenapa dicabut?” kata mantan Ketua PBHI Pusat ini.

Hal senada ditanyakan Direktur Inisiatif Institut Hermawanto. Menurutnya, merupakan hal yang aneh bila seorang tersangka yang telah ditetapkan sebagai buronan dicabut status red notice-nya. ”Apalagi ini menyangkut kasus yang sangat besar, kenapa status red notice-nya dicabut?” tanya Hermawanto. Sebagaimana diketahui, kasus pemalsuan akta autentik dan pengalihan aset eks BPPN yang disita jamin di pengadilan ini ditangani Polda Metro Jaya. Polda Metro telah menjadikan Philipus dan Takashi tersangka. Bahkan, atas laporan Polda Metro, keduanya dijadikan buron dan diberi status red notice oleh Interpol.

Namun, tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan, diduga atas desakan Bareskrim, status red notice buron Philipus dan Takashi dicabut. Akhirnya Bareskrim mengambil alih dengan melakukan gelar perkara. Dalam empat kali gelar perkara, 4 Januari, 2 Februari, 18 Februari, dan 9 Maret 2011, semuanya tidak dihadiri tersangka. Berdasarkan informasi, ada rekomendasi untuk mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), padahal tersangka masih buron dan belum pernah diperiksa.

Surat undangan gelar perkara tanggal 18 Februari ditandatangani Karo Wassidik Bareskrim Mabes Polri Brigjen Pol Ronny F Sompie. Harus di Pengadilan Peneliti hukum dari Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), Dimas Prasidi, mengatakan, rekomendasi pemberian SP3 oleh Bareskrim terhadap Philipus dan Takashi adalah ilegal. Salah atau tidaknya seorang tersangka dalam kasus pidana murni dengan bukti yang cukup hanya dapat dibuktikan di muka pengadilan.

Menurut Dimas, kesaksian tersangka dalam penyidikan kasus pidana sangat penting dalam penuntasan berkas perkara. ”Jadi, tersangka harus datang dan memberikan keterangan dalam penyidikan. Kuasa hukum tidak bisa mewakili tersangka dalam penyidikan kasus pidana,” katanya. Bila tersangkanya buron ke luar negeri, penyidik harus terus mengusahakan agar tersangka dapat hadir.

Meski tersangka itu buron dan tidak dapat diketahui keberadaannya, polisi harus terus berusaha kehadiran tersangka dalam proses penyidikan. Keterangan tersangka penting untuk melengkapi berkas yang nanti dilimpahkan ke pengadilan. ”Karena hanya pengadilan saja yang dapat menentukan apakah seorang tersangka itu salah atau tidak dalam pelanggaran pidana murni dengan bukti yang cukup ,” tukas Dimas.

Dijelaskannya, pengalihan aset yang telah disita jamin di pengadilan dengan tersangka Philipus dan Takashi merupakan pidana murni, bukan delik aduan. Rekomendasi SP3 oleh Bareskrim dalam kasus tersebut melalui gelar perkara ilegal itu sama artinya melindungi kejahatan. Seperti diketahui, dalam gelar perkara yang empat kali dilakukan Bareskrim, kedua tersangka, Philipus dan Takashi, sama sekali tidak pernah hadir.

Padahal kehadiran tersangka dalam gelar kasus tersebut sifatnya penting dan tidak dapat diwakilkan. Dalam Pasal 112, 113 jo Pasal 115 KUHAP, diatur tentang kehadiran tersangka dalam gelar kasus bahwa seorang terlapor (tersangka) harus hadir tanpa boleh diwakilkan kepada penasihat hukum. Penasihat hukum hanya diperbolehkan mendampingi secara pasif. Jika terlapor tidak datang, penyidik dapat membawa petugas untuk memaksa datang.
eko/AR-2

Written by dimasprasidi

March 21, 2011 at 3:28 am

Posted in Berita

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: