Dimas Prasidi

Mini Mind of Me

Negara vs Fundamentalis

leave a comment »

Upaya “mengharamkan” para Jema’ah Ahmadiyah untuk bisa bernafas lega di bumi Indonesia terus digulirkan oleh seterunya, para fundamentalis. Terakhir, muncul tren baru melegalkan pengharaman tersebut, yakni dengan menggerakkan para pemimpin daerah agar engeluarkan Peraturan Daerah soal pelarangan penyebaran Ahmadiyah. Upaya ini membuahkan hasil, diawali oleh Bupati Pandeglang dan yang terakhir Gubernur Jawa Timur.  Jika kita runut, upaya ini sistematis, Serangan-serangan terhadap pluralitas ini terus menerus menggerus demokratisasi dan melunturkan nilai-nilai konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Timbul pertanyaan, mengapa kejadian-kejadian seperti ini muncul di negara yang sejak berdirinya mempercayai pluralitas dan kebhinnekaan? Apakah kepecercayaan itu hanya mitos semata? Apakah tidak ada legalisasi dan penormaan perlindungan terhadap pluralitas dan kebhinnekaan?

Satu hal yang pasti, kita tidak hidup di wilayah kosong, kita memiliki (secara de jure) sebuah negara lengkap dengan pemerintahannya. Sekedar menggali ingatan saya, fungsi negara, hakekat keberadaan negara beserta ”ornamen” yang melekat padanya, adalah mengelola hak para individu yang sepakat menyerahkan sebagian hak dan kebebasannya kepada negara dengan jaminan perlindungan atas keamanan dan kesejahteraan dirinya (Rousseau, Du Contrat Social :1762). Lantas, mengapa negara yang secara de jure hadir dan diakui oleh warga negaranya untuk melindungi keamanan dan kesejahteraan dirinya tidak hadir dan ikut campur dalam pertarungan ini? Bahkan “ornamen-ornamen” negara seperti Menteri dan Kepala Daerah berubah menjadi alat segelintir warga negara yang mencoba mengganggu keamanan dan kesejahteraan warga negara lain? Jika fenomena ini saya ilustrasikan dalam olah raga sepakbola, warga negara adalah supporter timnas, negara adalah tim nasional dan fundamentalis adalah lawan. Supporter menaruh asa yang besar terhadap timnas andalan mereka, sedangkan timnas merupakan representasi dari supporter. Jadi, berapakah skor pertandingan antara negara vs fundamentalis?

Pertandingan ini diawali dengan gol pertama fundamentalis ke gawang negara. Peristiwa kekerasan yang terjadi dalam satu dasawarsa terakhir mengawali terjadinya peristiwa tragis yang memakan korban jiwa di Cikeusik, Pandeglang Banten. Dalam peristiwa ini, negara berkilah bahwa dirinya kecolongan. Padahal, negara telah melengkapi dirinya dengan resource yang memadai dilihat dari keberadaan regulasi dan sumber daya manusia. Secara regulasi negara memiliki norma umum seperti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum dan norma tekhnis seperti Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian dan Prosedur Tetap Kapolri Nomor 1 tahun 2010. Semua regulasi tersebut memberikan kewenangan kepada aparat negara menggunakan upaya paksa apabila ada sekumpulan individu yang hendak menyatakan sikap dibarengi dengan tindak kekerasan, negara melalui aparatnya, polisi, berhak menggunakan senjata apabila kekerasan itu mengancam nyawa orang lain (Pasal 8 Perkap 1/2009). Negara juga mampu mengerahkan kekuatan aparatnya ke Cikeusik, mengingat informasi aksi penyerangan telah diketahui jauh-jauh hari oleh aparat dan mengingat pula jarak Jakarta – Cikeusik hanya 120 kilometer. Beralasan apabila banyak pihak menganggap negara telah lalai dan absen dalam menjalankan tugasnya, satu kosong untuk fundamentalis.

Negara tidak juga mengambil pelajaran dari peristiwa tragis Cikeusik. Tidak lama kemudian, negara kembali gagal mempertahankan serangan fundamentalis yang merongrong dari sisi dalam wilayah negara. Bola perlawanan warga negara atas kekerasan di Cikeusik berubah menjadi blunder pada saat beberapa “ornamen” negara malah mengamini dan mahfum terhadap peristiwa tersebut. Saya mencatat, mulai dari pejabat publik setingkat menteri agama hingga gubernur Banten berpendapat absurd dengan menyalahkan individu-individu warga negara korban kekerasan tersebut. Tuntutan warga negara agar gerombolan warga negara yang kerap kali melakukan kekerasan atas nama agama dibubarkan menghasilkan serangan balik dari para fundamentalis. Gerombolan tersebut mengancam akan membubarkan negara apabila mereka dibubarkan. Negara pun diam terhadap ancaman ini. Padahal negara memiliki instrumen berupa ketentuan Bab I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, norma ini mewajibkan negara mengadili ancaman terhadap negara (pasal 107 jo 110 ayat (2) KUHP). Nampaknya, warga negara masih harus hidup dengan keresahan di negara ini, karena masih harus hidup berdampingan gerombolan tersebut. Sehingga, negara kembali absen dalam menjawab keresahan warga negaranya. Dua kosong untuk fundamentalis.

Gol terakhir dari fundamentalis kembali menyesak ke gawang negara setelah mereka berhasil mengelabui para kepala daerah agar mengesahkan peraturan daerah tentang larangan terhadap aktivitas pengikut Ahmadiyah. Berdasarkan pemberitaan di media massa, tercatat tiga pejabat daerah telah merencanakan penyusunan peraturan daerah yang pada intinya melarang adanya aktifitas pengikut Ahmadiyah, mereka adalah Bupati Pandeglang, Walikota Samarinda dan Gubernur Jawa Timur (kompas.com, 2 Maret 2011). Terakhir, Gubernur Jawa Barat menyatakan akan mengikuti jejak koleganya di daerah lain dengan menyusun SK Gubernur tentang pelarangan aktifitas Ahmadiyah di daerahnya. Bukan mustahil, tren ini akan mempengaruhi daerah lain melakukan hal yang sama. Pertanyaan kembali timbul, apakah hak konstitusional kebebasan berkeyakinan masih menjadi hak warga negara? Secara norma, keberadaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai staat fundamental norm menjawab pertanyaan tadi. lebih rinci, nilai-nilai kebebasan beragama diatur dalam Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I Konstitusi. Namun, pengejewantahan hak kebebasan berkeyakinan tersebut mengalami deprivasi nilai di tahap penyusunan general norm atau undang-undang, misalnya dengan keberadaan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama,Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 – Kep-033/A/JA/6/2008 – Nomor 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat. Regulasi ini dianggap menjadikan peraturan daerah tentang larangan terhadap Ahmadiyah menjadi sahih. Padahal, kenyataannya peraturan yang demikian adalah cacat secara konstitusional. Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pemerintah daerah tidak berhak mengatur hal-hal yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yakni urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama. Dari paparan tersebut, saya menyimpulkan bahwa ada upaya pelanggaran undang-undang oleh beberapa pejabat daerah dan negara mengetahuinya. Namun, setidaknya sampai saat ini, lagi-lagi negara diam dan absen melihat potensi pelanggaran ini. Tiga kosong untuk fundamentalis.

Skeptis kiranya, jika mengatakan negara tidak melakukan upaya apapun dalam inisiatif serangan balik kepada fundamentalis yang mengancam konstitusionalitas negara. Kita harus memberikan apresiasi atas proses hukum (pidana) yang mulai dilakukan untuk menguak tabir dibelakang peristiwa kekerasan di Cikeusik dan Temanggung. Kita berharap, negara tidak lagi memberikan asa dan harapan kosong kepada warga negaranya. Negara wajib menyelesaikan proses hukum ini dan negara wajib pula menahan laju tren pelanggaran kewenangan daerah berupa melarang pengesahan peraturan daerah terkait soal agama dan kebebasan berkeyakinan. Jika tidak, negara akan gagal menjalankan perannya dan warga negara berhak memutus kontrak sosialnya terhadap negara.

 

Written by dimasprasidi

March 7, 2011 at 2:54 am

Posted in Opini Saya

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: