Dimas Prasidi

Mini Mind of Me

Diskresi Penegak Hukum

leave a comment »

Sejak akhir tahun 2010 hingga awal 2011, dunia penegakan hukum negeri ini, khususnya peradilan pidana, mengalami goncangan keras. Rapuhnya tiang-tiang penyangga sistem  penegakan hukum pidana mulai terkuak. Isu-isu utama yang memaparkan proses penelanjangan sistem yang bobrok dan korup ini adalah pengakuan para pesakitan yang sedang menjalani pemeriksaan pengadilan, seperti terdakwa perkara pidana perpajakan Gayus Tambunan dan terdakwa perkara pidana penyuapan dan korupsi Susno Duadji dan beberapa temuan-temuan di media massa seperti joki tahanan di Bojonegoro, pelantikan tersangka korupsi menjadi Bupati dan lain-lain. Setidaknya ada sejumlah borok penegak hukum yang dibeberkan oleh keduanya, antara lain, mudahnya keluar masuk ruang tahanan bagi terdakwa yang membayar, lemahnya sistem pengawasan terdakwa/tersangka yang ditahan baik oleh Jaksa Penuntut Umum maupun oleh Pengadilan.

Selama ini para penegak hukum selalu memiliki alibi-alibi berdasarkan otonomi masing-masing. Misalnya, korps jaksa selalu menolak bersikap terhadap suatu perkara yang menimbulkan kontorversi di masyarakat dengan alasan perkaranya belum dilimpahkan dari penyidik. Lebih konkrit, perkara-perkara pelanggaran HAM berat Seperti peristiwa Trisakti (1998), Semanggi I (1998), Semanggi II (1999), kasus penghilangan orang secara paksa (1997), kasus Talang Sari-Lampung (1989), dan kasus Wasior-Wamena (2001), penanganannya mandeg dengan alibi keketidaklengkapan data dari penyelidik (Komnas HAM). Kemudian, mengenai kontroversi putusan-putusan pengadilan yang dianggap tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, seperti putusan perdata mengenai gugatan ganti rugi dari manajemen RS Omni International kepada Prita Mulaysari yang dikabulkan Pengadilan Tinggi Banten atau pengetahuan umum mengenai ketimpangan antara putusan-putusan Pengadilan Negeri terhadap perkara korupsi dengan putusan-putusan Pengadilan Tipikor. Putusan-putusan yang kontroversial ini tentunya tidak bisa dilihat secara lepas. Putusan pengadilan adalah salah satu produk dari alur sistem peradilan pidana; penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan dan pemasyarakatan. Tidaklah berlebihan jika kondisi ini adalah efek dari ketidakpaduan sistem peradilan pidana.

Otonomi Informasi

Memang, alur peradilan pidana nasional menempatkan setiap agen penegak hukum pada posisi yang otonom meski tidak independen. Pasal 5,6 dan 7 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) dengan jelas mengatur kewenangan penyelidik dan penyidik. Kewenangan penyidik termasuk didalamnya upaya paksa badan dan benda berupa penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan (badan dan tempat). Dalam menjalankan kewenangannya ini penyidik dapat memerintahkan diri sendiri, mengeluarkan surat izinnya dan eksekusinya. Di tahap selanjutnya, penuntut memiliki kewenangan-kewenangan paksa berupa menahan, mendakwa dan menutup perkara (dikesampingkan demi kepentingan hukum atau tidak cukup bukti). Dalam menjalankan kewenangan ini pun penuntut mengeluarkan izin sendiri dan melakukan eksekusi sendiri, tanpa pengawasan pengadilan.

Diskresi yang terlalu besar ini menyebabkan perilaku korup tidak terhindarkan. Informasi mengenai perkara mutlak menjadi otoritas dari tiap-tiap penegak hukum. Penegak hukum lain baru mendapatkan informasi tentang perkara jika berkas telah dilimpahkan atau dengan permintaan. Pengawasan antar penegak hukum pun, jika dilakukan, hanya dapat dilakukan di hilir. Disaat perkara telah “digarap” oleh penegak hukum sebelumnya.

Sistem Informasi Peradilan Pidana Terpadu

Secara umum, alur sistem peradilan pidana yang berlaku sekarang memperlihatkan dengan jelas otonomi wewenang dari masing-masing agen penegak hukum. Penyelidik dan penyidik mempunyai wewenang absolut dalam hal penyidikan atas suatu perkara. Semua upaya paksa yang mendukung penyidikan adalah merupakan otonomi penyidik. Misalnya, dalam sistem hukum Indonesia tidak dikenal yang namanya court warrant dalam hal penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan. Padahal, court warrant adalah perangkat penting dalam hal penyelenggaraan sistem peradilan pidana yang terpadu. Artinya, setiap upaya atau tindakan agen penegak hukum harus melalui proses verifikasi dan pengesahan dari pengadilan. Semua negara, baik yang menganut civil law ataupun common law, menerapkan sistem pengawasan terpadu pada sistem peradilan pidana mereka. Sistem peradilan pidana yang terpadu juga ditopang oleh sistem informasi yang terpadu atau yang lazim dikenal sebagai integrated criminal justice information system.

Informasi yang terpadu merupakan poros penting dalam pelaksanaan sebuah sistem, termasuk sistem peradilan pidana. Tren penerapan informasi terpadu dalam sistem peradilan pidana bermula dari kebutuhan adanya kesamaan penerapan preseden dalam sistem hukum common law. Namun, dalam perkembangannya, penerapan informasi terpadu bukan saja berkutat dengan isu efisiensi namun juga menyentuh aspek check and balance diantara penegak hukum. Hal ini berjalan beriringan dengan perkembangan reformasi sistem peradilan pidana kearah yang lebih terpadu. Di Belanda dan Prancis, sistem peradilan pidana terpadu ditandai dengan adanya hakim komisaris. Pembangunan satu perangkat lunak yang bisa memadukan seluruh informasi dan accessible bagi semua agen penegakan hukum adalah langkah awal dari penerapan sistem informasi terpadu pada peradilan pidana. Informasi yang tersedia termasuk semua data perkara seperti foto, sidik jari, catatan identifikasi DNA, berkas-berkas perkara, jadwal sidang dan dokumen-dokumen lainnya yang terkait. Langkah kedua adalah membuka akses bagi para agen penegak hukum untuk mengisi sistem informasi ini dengan data perkara segera setelah data tersebut mereka buat. Misalnya, informasi mengenai jadwal sidang dari pengadilan akan menjadi informasi yang dapat diakses secara online oleh petugas lembaga pemasyarakatan atau informasi mengenai masa tahanan dimana tahanan harus segera dibebaskan demi hukum. Di Turki, selain para agen penegak hukum, para akademisi dan masyarakat yang berkepentingan juga dapat memiliki akses terhadap sistem informasi ini, namun sebatas informasi yang menurut peraturan perundang-undangan merupakan informasi yang dapat diakses oleh publik atau demi kepentingan penelitian.

Urgensi penerapan sistem informasi peradilan pidana terpadu ini tentu bukanlah solusi sapu jagat. Informasi terpadu hanyalah tool untuk menunjang sistem peradilan pidana terpadu yang efektif dan efisien. Pertanyaan selanjutnya perlukah kita menerapkan sistem peradilan pidana yang efisien dan efektif? Proses peradilan pidana adalah seluruhnya berkelindan dengan hak asasi tersangka/terdakwa, Dalam proses pemidanaan, negara memiliki hak untuk merampas hak fundamental warga negaranya melalui upaya paksa. Pada prinsipnya, proses pemidanaan seseorang harus dilakukan dengan sesegera mungkin agar pelanggaran hak oleh negara dilakukan seminim mungkin. Penyatuan informasi dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana akan menghasilkan immediate result berupa peningkatan kualitas dan keakuratan informasi. Harapannya, jika para agen penegak hukum yang telah memiliki informasi yang akurat, maka akan tercipta pelaksanaan proses peradilan pidana yang cepat, sederhana dan murah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Sistem informasi yang terpadu akan meningkatkan kualitas pengawasan diantara para agen penegak hukum. Para agen penegak hukum akan saling mengawasi, baik secara internal institusi sendiri maupun dari institusi penegak hukum lain. Tentu saja, harapan besarnya, perilaku korup dari para agen penegak hukum dapat diminimalisir.karena penegakan hukum pidana yang terintegrasi tidak akan pernah terjadi apabila perilaku korup masih menjadi budaya para agen penegak hukum.

 

Written by dimasprasidi

January 25, 2011 at 5:07 am

Posted in Opini Saya

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: