Dimas Prasidi

Mini Mind of Me

Sudah Saatnya Jaksa Agung dari Kalangan Eksternal

leave a comment »

Kamis, 14 Oktober 2010 – 14:38 wib

Susi Fatimah – Okezone

JAKARTA- Gabungan 10 lembaga yang menamakan diri Koalisi Pemantau Peradilan menolak Jaksa Agung dari kalangan internal. Koalisi berkesimpulan kinerja Jaksa Agung rezim terdahulu yang berasal dari kalangan internal memiliki catatan buruk. Koalisi beranggotakan Indonesia Legal Roundtabel (ILR), ICW, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KHRN), Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Masyarakat Pemantau Peradilan (MAPPI), Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Transparansi Internasional Indonesia (TII), dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI. “Sudah bukan saatnya lagi mengambil jaksa agung berdasarkan karir, wajib hukumnya presiden memberi kesempatan jaksa agung dari luar lingkungan kejaksaan,” ujar Dimas Prasidi, peneliti hukum LeiP di kantor TII di Jalan Senayan Bawah No 17 Blok S, Jakarta Selatan, Kamis (14/10/2010). Koalisi mencatat setidaknya terdapat tujuh kasus korupsi kelas kakap yang dihentikan dan 40 kasus korupsi yang tidak jelas perkembangannya. Salah satunya upaya memburu uang Tommy Soeharto di Guerney Inggris. ICW mencatat sebanyak 54,82 % koruptor divonis bebas dipengadilan umum. Dalam perkara HAM, Hendarman Supandji catatannya tidak kalah buruk. Di antaranya, tidak serius menuntaskan perkara pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib, perkara Semanggi I dan II, pelanggaran HAM berat di Timor Timur, kasus Abepura. Juga memutus berbagai kebijakan kontroversi, seperti pelanggaran penertiban dan peredaran lima buah buku yang dianggap mengganggu. “Penuh dinamika, selama Hendarman menjabat sangat menyakitkan hati masyarakat. Rapor merah sangat luar biasa, contohnya yang paling momental adalah menetapkan tersangka Bibit-Chandra sebagai tersangka,” ujar Jamil Mubarok, peneliti MTI. “Dengan jaksa agung berasal dari eksternal akan sangat membantu membuka keterbukaan di lembaga kejaksaan,” imbuh Dimas Prasidi. Sementara itu peneliti ILR, Maria Louisa menyatakan tidak ada yang bisa menjamin jaksa agung dari eksternal tidak melakukan hal yang sama seperti yang sudah-sudah. “Tapi akan lebih efektif jika dari eksternal,” ujarnya. Koalisi menilai ada enam kriteria yang wajib dimiliki jaksa agung. Yaitu memiliki integritas, kompetensi, keberanian, dapat bekerjasama antar institusi hukum, komitmen, dan independen.(ful)

Written by dimasprasidi

October 14, 2010 at 3:51 am

Posted in Berita

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: