Dimas Prasidi

Mini Mind of Me

Pesan Untuk Kapolri

leave a comment »

Oleh : Dimas Prasidi
Opini ini dapat Dibaca di : Koran Tempo Edisi Sabtu, 9 Oktober 2010

Harapan masyarakat kepada morat-maritnya penegakan hukum oleh kepolisian nasional negara ini telah mencapai titik jenuh. Tak dinyana, publik dihantam oleh peristiwa-peristiwa tragis hancurnya penegakan hukum di negeri ini dalam interval dua tahun belakangan ini. Gelombang peristiwa-peristiwa kebobrokan penegakan hukum mulai muncul bergantian. Tindakan-tindakan malpraktek dalam proses penyidikan dalam perkara mafia pajak, kriminalisasi terhadap rakyat jelata seperti dalam kasus Aan, kasus pencurian buah kakao, pencurian buah semangka dan kriminalisasi Prita Mulyasari yang pernah mencuat pada interval pertama tahun 2010 mengiringi kehancuran kepercayaan publik atas institusi penegak hukum. Ditambahkan dengan perkara-perkara individual yang dialami secara langsung oleh masyarakat sehari-hari, seperti pemerasan, penyiksaan, penjebakan dan tindakan-tindakan malpraktek aparat kepolisian lainnya, runtuhlah sudah harapan publik akan integritas penegakan hukum di Indonesia.

Musim penggantian pucuk pimpinan beberapa lembaga penegak hukum yang tengah berlangsung sengit saat ini diharapkan berujung pada perbaikan proses penegakan hukum di Indonesia. Dua lembaga yang akan berganti kepemimpinan adalah Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia. Dua lembaga ini menjalankan peran utama di hulu proses penegakan hukum di Indonesia. Bahkan kedua lembaga ini memiliki diskresi yang besar dan dapat menentukan apakah suatu proses penegakan hukum atas suatu pelanggaran hukum dapat dilanjutkan atau tidak. Maka tidaklah salah, apabila corong kritik dan tuntutan perubahan diarahkan kepada kedua lembaga ini. Maka, tidak salah kiranya, jika saya menitipkan sedikit pesan kepada para pemimpin baru kedua lembaga ini.

Gerbang Penegakan Hukum

Proses yang dilakukan oleh kepolisian adalah penyelidikan dan penyidikan. Kedua proses ini adalah gerbang dari sistem peradilan pidana dan sangat menentukan kapan suatu perkara dapat diproses dan melalui perjalanan panjang sistem peradilan pidana yang bermuara di pengadilan. D Pasal (5) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan, yang dimaksud dengan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Dalam posisi yang demikian strategis, maka sudah sepantasnya proses ini dijaga agar tidak menyimpang dan menimbulkan malpraktek. Malpraktek penegakan hukum pidana dapat berakibat fatal, yakni perampasan hak konstitusional terdakwa secara tidak sah. Hal ini terkait dengan adanya proses perampasan kemerdekaan terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga melakukan suatu tindak pidana. Dalam rangka menjaga proses yang sah dalam proses peradilan pidana (due process of law), maka pada ranah ini perlu ada perimbangan pelaksana wewenang penyelidikan dan penyidikan. Artinya, diskresi yang terlampau besar pada satu pelaksana wewenang adalah haram hukumnya. Lebih jauh lagi, proses yang menentukan untuk menerapkan perlakuan yang tepat bagi warga negara yang melanggar hukum haruslah ditentukan lebih dari satu pilar kekuasaan negara dalam rangka perimbangan kekuasaan (check and balances).

Sejarah Indonesia telah mencatat perjalanan kelam sistem peradilan pidana akibat adanya diskresi yang terlampau besar pada kepolisian dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Dalam hukum acara yang berlaku sekarang, Penyidikan dipegang penuh oleh lembaga penyidik yang terdiri dari kepolisian untuk perkara-perkara pidana umum, kejaksaan untuk perkara sebagian perkara khusus, KPK untuk sebagian perkara korupsi dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk perkara-perkara sektoral seperti perkara kehutanan, perikanan dan pajak.

Ketidakpuasan masyarakat atas kinerja penegak hukum di kepolisian dalam melaksanakan penyidikan terbukti setidaknya dapat tercermin dari kuantitas laporan yang masuk ke Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Kompolnas menemukan bahwa dari 1000 laporan yang masuk 72 persennya adalah terkait proses penyidikan yang dilakukan oleh divisi reserse dan kriminal Kepolisian. Data ini menguatkan adanya indikasi malpraktek dalam upaya penegakan hukum dalam proses penyidikan dan penyelidikan. Hasil rekap statistik Laporan Pengaduan dari Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum pun menggambarkan bahwa institusi Kepolisian masih menempati posisi “favorit” masyarakat sebagai institusi yang dicantumkan dalam aduan mereka. Per 24 Agustus 2010, sebanyak 439 laporan mengenai ketidakpuasan masyarakat kepada institusi Kepolisian masuk ke Satgas. Praktek-praktek menyimpang seperti, pemerasan, penyiksaan, jual beli perkara, kriminalisasi, dan lain-lain tumbuh subur dalam proses penyidikan di Kepolisian. Laporan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta pada tahun 2008 menegaskan bahwa 83,65 persen tahanan di Kepolisian mengalami penyiksaan. Angka tersebut mengagetkan karena hal tersebut terjadi di wilayah pusat pemerintahan (Jabodetabek).

Permasalahan diatas muncul dan telah mengakar dalam sistem peradilan pidana kita. Kita tidak bisa lagi skeptis dengan mengatakan bahwa problematika diatas muncul akibat kesalahan pribadi para “oknum” penegak hukum saja. Akar dari permasalahan diatas adalah besarnya kewenangan dari institusi kepolisian untuk “menggarap” tersangka atau terdakwa suatu tindak pidana, yakni 61 hari tanpa adanya institusi yang berwenang mengawasi proses tersebut. Tradisi pendampingan hukum dan keberadaan penasehat hukum pun telah berhasil dihilangkan dalam proses peradilan pidana nasional. Perubahan sistem dan regulasi harus dilakukan dengan menempatkan suatu sistem pengawasan terpadu terhadap setiap proses dalam sistem peradilan pidana. Tidak bisa tidak, perubahan ini akan menyentuh tradisi proses berperkara yang selama ini telah berjalan dengan aturan hukum acara yang ada.

Pada masa awal pemberlakuannya, hukum acara pidana digadang-gadang sebagai masterpiece. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang diundangkan melalui UU No.8 Tahun 1981 memperoleh gelar sebagai peraturan yang ramah terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa. Namun, dalam perjalanannya mendasari jalannya proses peradilan pidana di Indonesia, KUHAP tidak bisa lagi menjaga proses peradilan pidana berjalan secara prinsipil. Ide-ide baru seperti ide membentuk lembaga hakim pengawas (komisaris) untuk mengawal proses peradilan pidana dari hulu sampai hilir perlu dijajaki. Lembaga ini dinilai sebagai salah satu jalan keluar konkrit terhadap pengawasan preventif dalam proses peradilan pidana, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, penahanan, pemasyarakatan dan lain-lain. Undang-undang, sebagaimana Konstitusi haruslah dinamis dan bisa mengikuti perkembangan jaman. Oleh karena itu, perubahan adalah suatu hal yang lumrah, bahkan wajib.

Written by dimasprasidi

October 11, 2010 at 5:48 am

Posted in Opini Saya

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: