Dimas Prasidi

Mini Mind of Me

PENGADILAN YANG TERJANGKAU BAGI MASYARAKAT

with one comment

Tulisan ini dapat dibaca secara lengkap di Jurnal Konstitusi, Mahkamah Konstitusi RI, Edisi Juni 2010

Cita-cita pembaruan hukum, khususnya peradilan, memiliki agenda besar yakni menjadikan Pengadilan terjangkau bagi masyarakat. Adagium tersebut mengandung prinsip-prinsip pengadilan yang cepat, mudah diakses, biaya terjangkau dan menjadi pilihan bagi masyarakat dalam penyelesaian sengketa. Kunci utama untuk menciptakan kondisi ideal tersebut terletak pada kemampuan pengadilan untuk menjadikan dirinya sebagai forum penyelesaian sengketa yang dipilih oleh masyarakat. Pengadilan perlu mengakomodasi kebutuhan pencari keadilan di tingkat lokal.

 

Namun, dalam banyak kasus Hakim di Pengadilan utamanya di tingkat pertama yang berhubungan langsung dengan masyarakat, sering kali tidak memahami secara utuh penyebab konflik yang seringkali melibatkan konteks problematika kedaerahan dan nilai-nilai lokal di masyarakat setempat. Karena itu masyarakat pun tidak memandang Pengadilan sebagai forum pilihan bagi masyarakat untuk menyelesaikan sengketa.

 

Selain itu persepsi masyarakat mengenai prosedur pengadilan yang kompleks, biaya yang mahal dan sarat atas intervensi kepentingan menyebabkan Pengadilan semakin dihindari oleh masyarakat. Berdasarkan Laporan Tahunan MA tahun 2008, dalam periode tahun 2008 pengadilan tingkat pertama menerima perkara sejumlah 3.530.042 perkara, sedangkan pada tahun 2007 pengadilan menerima sebanyak 3.514.709 perkara. Perkara tersebut didominasi oleh perkara pada lingkungan peradilan umum sebanyak 92,92 % yang terdiri dari perkara Pidana Cepat, Ringan dan Lalu lintas sebanyak 88,51 %, dan perkara pidana Umum dan Khusus serta Perdata Umum dan Khusus hanya sejumlah 4,41 % dari total seluruh perkara. Sedangkan sisanya sebanyak 6,94% adalah perkara pada peradilan Agama, perkara pada peradilan TUN 0,04% dan perkara pada peradilan Militer 0,10 %. Namun dari angka tersebut, jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan tingkat pertama masih didominasi oleh perkara tindak pidana ringan yang sebagian terbesarnya adalah perkara lalu lintas yang mencapai 3.190.131 perkara.[1] Hal ini menunjukkan bahwa perkara sengketa yang dialami masyarakat yang masuk ke Pengadilan jumlahnya sangat kecil apalagi jika dibandingkan dengan total penduduk Indonesia yang diperkirakan mencapai 213 juta pada tahun 2010. Bandingkan dengan India misalnya yang jumlah perkara pertahunnya mencapai 40 juta perkara.

 

Permasalahan akses keadilan bukan hanya permasalahan orang miskin namun juga masyarakat dengan berbagai kepentingan lainnya. Beberapa karakteristik dari proses pengadilan “biasa” mungkin cocok bagi para advokat atau masyarakat yang melek hukum, namun belum tentu cocok bagi orang biasa. Selain biaya yang tidak kecil, formulir-formulir dan prosedur yang rumit, ruang sidang & hakim serta jaksa yang mengintimidasi seringkali membuat masyarakat berusaha menghindari lembaga formal peradilan untuk menyelesaikan sengketa. Untuk itu pengadilan harus menyediakan forum lain yang lebih mudah diakses. Karena itulah perkara dengan nilai ekonomi kecil harus diperlakukan berbeda dari perkara biasa, melalui proses peradilan cepat dan pembatasan upaya hukum. Sampel perkara individu memperlihatkan bahwa pokok sengketa seringkali sangat kecil nilai ekonominya misalnya perkara sengketa yang terjadi di Papua mengenai pohon mangga, tepatnya 2 buah pohon mangga yang dalam petitumnya pun penggugat tidak menuntut ganti rugi sejumlah uang tetapi hanya  menuntut agar tergugat menebang 2 buah pohonnya.[2] Atau ada beberapa perkara lain yang dikaji oleh LeIP hanya melibatkan nilai gugatan sebesar Rp 2 juta atau Rp 3 juta rupiah.[3]

 

Dari paparan angka-angka di atas, menjadi jelas bahwa, apapun alasannya, Pengadilan belum menjadi pilihan bagi masyarakat untuk menyelesaikan sengketanya. Pengadilan belum mampu memegang peran utamanya sebagai lembaga penyelesaian sengketa di masyarakat.

 

Ambruknya Pengadilan Adat

Terkait dengan keengganan masyarakat menggunakan mekanisme peradilan untuk menyelesaikan sengketa diantara mereka, perlu dikemukakan mengenai peran pengadilan adat yang pada jaman kolonial pernah ada dan berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang memiliki konteks kedaerahan.  Pengadilan-pengadilan adat kala itu, menggunakan tenaga-tenaga asli dari daerah, bahkan menggunakan aturan-aturan materiil adat daerah dalam menyelesaikan perkaranya. Sebagaimana dikemukakan Daniel S Lev:

 

“Selama kurun kolonial, Islam dan berbagai kekuasaan adat diupayakan agar terpisah dan saling menjauh, sementara hukum selular kolonial itu sendiri menawarkan perantaraan saling hubungan yang cukup netral yang dikendalikan oleh kekuasaan luar. Hukum kolonial, hukum Islam, dan hukum adat dibedakan tidak hanya oleh aturan-aturan materiilnya melainkan juga sumber-sumber keabsahannya yang sangat berbeda.”[4]

Namun, dalam perjalanan sejarah, pengadilan adat mulai ambruk dan digantikan sistem pengadilan nasional. Hal ini tidak terlepas dari arus unifikasi hukum yang mulai bergaung sejak pergantian abad kedua puluh sampai saat penyerbuan jepang pada tahun 1942. Derap kea rah unifkasi tampak pada tahun 1914, tatkala diciptakan landgerrecht (Pengadilan Pidana) bagi semua penduduk tanah jajahan dan pada tahun 1918 kitab undang-undang hukum perdata yang berlaku bagi semua golongan rakyat diundangkan. Namun, gerakan unifikasi hukum itu terhenti pada tahun 1920. Sejak itu, pemerintah kolonial memperkuat pengadilan-pengadilan adat, terutama diluar jawa, dan ditempat-tempat dimana lembaga peradilan adatnya sudah berhenti.

 

Arus unifikasi mulai mencuat lagi sejak revolusi kemerdekaan. Politik hukum saat itu memilih untuk menghancurkan lembaga-lembaga pengadilan adat dengan cita-cita mewujudkan modernisasi Indonesia.  Dan Lev mengemukakan:

 

…cita-cita gerakan kemerdekaan yang kini dijabarkan secara khusus bertalian dengan organisasi pengadilan. Dorongan kearah kesatuan nasional juga tercermin di setiap jenis kegiatan organisasi dan lambing pemerintahan dari masa revolusi.[5]

 

 

Daniel S Lev juga menjelaskan:

“Sampai seberapa jauh pengadilan adat dipengaruhi oleh pendudukan, atau belakangan oleh revolusi, tergantung kepada dua faktor: apakah kekuasaan atas pengadilan itu oleh kelompok yang memerintah merupakan persoalan pokok konflik sosial, dan apakah oposisi terhadap kelompok yang memerintah itu terorganisasi atau tidak. Kondisi yang pertama itu saja lazimnya tidak cukup untuk mengakibatkan terjadinya penghancuran pengadilan adat selama masa pendudukan, tetapi tambahan kondisi yang kedua selama revolusi mengakibatkan kesirnaannya hampir tidak terelakan.[6]

 

“Pengadilan adat, yang mencerminkan perbedaan horizontal masyarakat Indonesia, ambruk dalam dua tahap: pertama melalui kekerasan, selama revolusi dan kedua melalui proses bertahap, tetapi merupakan akibat dari sebab-sebab revolusioner. Sekalipun demikian unifikasi dimasa silam (dan sekarang pun masih) belum selesai dengan sempurna, karena pengadilan agama Islam masih tetap bertahan. Perbedaan antara pengadilan adat dan pengadilan agama Islam yang terpenting, mengapa yang belakangan tetap bertahan sedang yang pertama tidak, adalah politik.”[7]

 

Daniel Lev juga menceritakan bahwa, pada tahun 1950-an sekalipun, menghadapi kemungkinan ambruknya administrasi peradilan, pengadilan-pengadilan adat harus dipertahankan, bahkan dibentuk kembali di beberapa daerah. Walaupun masa peralihan penghapusan semua pengadilan adat secara hukum sudah berakhir pada tahun 1961 (dengan perkecualian Irian Jaya), pada kenyataannya banyak dari pengadilan itu yang masih berfungsi.[8]

Restorative Justice

Percepatan akses kepada keadilan dapat juga diwujudkan dengan implementasi prinsip restorative justice. Prinsip ini memiliki cita-cita perbaikan kondisi sosial yang telah dirusak akibat adanya perbuatan menyimpang. Tujuan dari prinsip ini adalah menjadikan pelaku tindak pidana bertanggung jawab memperbaiki kerugian yang ditimbulkan akibat kesalahannya, memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana membuktikan kapasitas dan kualitasnya disamping mengatasi rasa bersalahnya secara konstruktif, melibatkan korban, keluarga dan pihak-pihak lain dalam hal penyelesaian masalahnya, menciptakan forum untuk bekerjasama dalam menyelesaikan masalah dan menetapkan hubungan langsung dan nyata antara perbuatan yang dianggap salah atau jahat dengan reaksi sosial yang formal.

 

Tujuan pembaruan hukum untuk mewujudkan sistem hukum yang terjangkau bagi masyarakat, yakni pengadilan yang cepat, mudah diakses, biaya terjangkau dan menjadi pilihan bagi masyarakat dalam penyelesaian sengketa. Akan mudah dicapai dengan penerapan prinsip restorative justice. Mekanisme resolusi dengan prinsip restorative justice antara lain, mediasi, pendekatan adat, ombudsman, alternative dispute resolution, arbitrase, negosiasi dan litigasi.

 

Selama ini penegakkan HAM dan keadilan hanya dipandang sebagai penghukuman bagi si pelaku, sementara pemulihan korban diabaikan. Dengan kata lain, keadilan belum bersifat restorative (restorative justice). Sebenarnya bila mengacu pada instrumen hukum internasional – baik hukum HAM maupun hukum internasional – Hak atas Reparasi telah dinela dan selalu terintegrasi dalam setiap substansi instrumennya. Bahkan umurnya pun setua Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia atau Konvensi Jenewa, uda tonggak instrument hukum internasional.[9]

 

Penguatan Akses pada Pengadilan

Penyelesaian sengketa melalui Pengadilan memakan biaya yang mahal. Bahkan dalam perkara pidana dimana biaya perkara ditanggung oleh Negara, pencari keadilan tetap harus mengeluarkan biaya lain yang tidak kecil antara lain biaya pengacara dan biaya berperkara lainnya. Resiko atas pengeluaran biaya yang diperlukan di pengadilan sulit untuk diprediksi, apalagi karena sulitnya memprediksi waktu penyelesaian suatu perkara dan bervariasinya biaya serta jasa yang diperlukan. Bahkan jika salah satu pihak memenangkan perkara dalam gugatan perdata hal tersebut bukan berarti yang bersangkutan tidak mengalami kerugian apapun, terutama dalam hal biaya berperkara yang dikeluarkan. Di Indonesia hal ini diperburuk dengan ketidakpercayaan terhadap lembaga peradilan yang dinilai memiliki integritas rendah, rawan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Salah satu ilustrasi permasalahan mengenai akses dapat dilihat dalam penelitian LDF tentang Access & Equity. Penelitian mengenai interaksi dengan Pengadilan Agama oleh perempuan kepala keluarga menunjukan bahwa jarak rata-rata ke pengadilan agama adalah 20km dari tempat tinggal mereka dimana responden umum lain tinggal dalam jarak 10km. Dari sisi pembiayaan, biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi panggilan sidang adalah 45 – 90% dari rata-rata pendapatan mereka perbulan. Sementara transport sekali jalan untuk sidang bagi perempuan kepala keluarga rata-rata sebesar 8% dari pendapatan perbulan dibanding dengan ongkos yang sama bagi responden lain yang kurang dari 1% pendapatan perbulan. Kelompok ini juga cenderung lebih merasa terindimidasi dengan proses hukum serta menghadapi tantangan bahasa.

Perdebatan mengenai akses pada pengadilan pada umumnya masih berkisar mengenai permasalahan akses pada penasehat hukum, sehingga solusi yang dipergunakan cenderung berkisar pada upaya meningkatkan akses bantuan hukum. Dari segi penasehat hukum hal ini mungkin memberikan keuntungan tapi tidak selalu demikian dipandang dari segi pencari keadilan. Namun selain bantuan hukum, dalam banyak segi, strategi paling memungkinkan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pengadilan adalah dengan menyederhanakan proses persidangan. Penyederhanaan proses berdampak besar pada pengurangan biaya, termasuk menekan biaya penasehat hukum yang seringkali menjadi sumber pembiayaan terbesar yang harus dikeluarkan, baik oleh para pihak dalam hal dia membiayai sendiri penasehat hukum, maupun dari segi Negara yang menyediakan anggaran bantuan hukum.

 

Small Claim Court

Salah satu rekomendasi yang patut dipertimbangkan adalah menjadikan Pengadilan Banding sebagai pengadilan tingkat akhir bagi perkara tertentu sebagai bagian dari upaya pembatasan perkara kasasi dan penguatan fungsi dari Pengadilan Banding sendiri. Untuk perkara pidana, kriteria perkara yang final di tingkat banding dapat didasarkan pada besaran ancaman hukuman badan atau besaran ancaman denda. Sedangkan untuk perkara perdata beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk membatasi perkara yang selesai di tingkat banding dapat dilihat dari nilai perkara atau nilai gugatan. Untuk perkara perdata dengan nilai gugatan yang relatif kecil seharusnya dapat diselesaikan melalui proses pengadilan dengan acara cepat (small claim court) yang memiliki upaya hukum terbatas.

 

Tantangan dari penyelesaian perkara small claim adalah untuk menciptakan forum penyelesaian sengketa yang menarik, bukan hanya secara ekonomis namun juga secara fisik dan psikologis, dimana mereka merasa nyaman dan percaya diri menggunakan forum tersebut. Untuk itu penyelesaian perkara small claim dilakukan dengan acara cepat dalam sub kamar perdata pada pengadilan umum tingkat pertama. Dalam perkara sejenis ini, upaya hukum dibatasi dengan melihat nilai ekonomis perkara. Untuk perkara yang nilai ekonominya kecil dan tidak memerlukan proses adminsitrasi perkara dan pembuktian yang kompleks, sebaiknya mengutamakan proses oral dan tidak menitikberatkan pada pengajuan dokumen-dokumen. Perkara tersebut dapat diperiksa dan diputus oleh Hakim Tunggal. Penggunaan Hakim tunggal bermanfaat dalam dua hal: Pertama dari segi proses akan mempercepat proses pengambilan keputusan; Kedua dengan mekanisme pengambilan keputusan yang lebih informal dengan penekanan penggunaan oral dibandingkan dokumen tertulis, Hakim Tunggal akan membantu para pihak yang memiliki hambatan psikologis dan hukum untuk merasa lebih “nyaman” dalam proses persidangan. Dalam hal para pihak tidak puas dengan putusan Hakim tersebut, maka ia dapat mengajukan banding atau minta diperiksa kembali oleh Hakim dalam majelis, pada pengadilan yang sama. Perkara jenis ini akan selesai di tingkat pertama dan tidak dimungkinkan untuk mengajukan upaya hukum ke pengadilan tingkat banding.

 

Sedangkan perkara small claim yang dinilai lebih kompleks proses pembuktiannya dan memerlukan proses administrasi perkara yang lebih kompleks maka penyederhanaan proses beracara tetap dapat dilakukan dengan cara membatasi upaya hukum. Perkara sejenis ini akan ditangani oleh Hakim dalam majelis dan pada para pihak yang tidak puas atas putusan majelis hakim akan diberikan kesempatan untuk mengajukan upaya hukum ke pengadilan banding. Perkara jenis ini akan final di tingkat banding dan tidak dapat diajukan ke MA. Dengan perubahan proses beracara melalui penyederhanaan tahapan maka selain mempermudah penyelesaian perkara, juga mengurangi biaya negara maupun biaya para pihak dalam menyelesaikan perkara.

 

Cara lain untuk mendorong kemudahan bagi masyarakat mengakses pengadilan ini untuk menyelesaikan sengketa keseharian mereka adalah dengan memberikan kemudahan mengakses secara fisik, yaitu dengan menempatkan pengadilan yang mengadili perkara-perkara keseharian (small claim) di tengah-tengah masyarakat sehingga kegunaannya mudah disosialisasikan dan pada akhirnya dapat diterima oleh masyarakat sebagai pilihan untuk menyelesaikan sengketa. Kemudahan lain yang dapat diberikan adalah dengan adalah dengan membuat pengadilan tersebut buka pada malam hari sehingga pekerja tidak perlu membolos untuk hadir di pengadilan. Hal ini penting mengingat pengadilan ini akan melayani masyarakat kebanyakan umumnya terdiri dari kaum pekerja. Apalagi di daerah perkotaan dengan masyarakat kelas pekerja yang diduga akan muncul potensi sengketa perdata cukup besar, maka membuat pengadilan buka setelah jam kerja dapat menjadi suatu terobosan akses yang bermanfaat.

 

Berbagai kemudahan akses akan membuat masyarakat mendapat encouragement untuk menyelesaikan perkara bernilai ekonomis relatif kecil, yang merupakan perkara keseharian masyarakat, ke pengadilan. Selain penyederhanaan tahapan dan kemudahan akses secara fisik, small claim court juga harus didesain untuk melayani kepentingan orang biasa, yang ditandai dengan biaya rendah, informalitas dan kapasitas untuk mengelola hubungan antara pihak yang bersengkata yang seringkali kompleks dan berkelanjutan.

 


[1] Data statistik perkara dalam Laporan Tahunan MA tahun 2008 ini tidak akurat karena terdapat perbedaan dua penghitungan. Di satu bagian menunjukkan bahwa perkara pada klasifikasi perkara lalu lintas dan tindak pidana ringan mencapai jumlah 3.124.559 perkara, tetapi di bagian lain menyebutkan bahwa jumlah perkara lalu lintas (saja) mencapai 3.190.131 perkara. Namun figur prosentase perkara tindak pidana ringan dan lalu lintas sebesar 92,9% menunjukkan data secara kasar bahwa perkara lalu lintas memang mendominasi secara signifikan anatomi perkara yang masuk ke Pengadilan tingkat pertama.

 

[2] Putusan MA No. 1022 K/Pdt/2006

[3] Putusan MA No. 159/K/Pdt/2006 dan Putusan MA No. 288/K/Pdt/2006

[4] Hukum dan Politik Di Indonesia, Kesinambungan dan Perubahan, Daniel S Lev, LP3ES, 1990, Hal 262

[5] [5] Hukum dan Politik Di Indonesia, Kesinambungan dan Perubahan, Daniel S Lev, LP3ES, 1990, Hal 271

 

[6] Ibid, hal 258

[7] Hukum dan Politik Di Indonesia, Kesinambungan dan Perubahan, Daniel S Lev, LP3ES, 1990, Hal 250

[8] Institutional Collapse, Sebastian Pompe

[9] Panduan Bantuan Hukum di Indonesia, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Yayasan Obor Indonesia, 2006, hal 302

Written by dimasprasidi

July 26, 2010 at 6:51 am

Posted in Opini Saya

One Response

Subscribe to comments with RSS.

  1. materi tentang peradilan adat sangat saya sukai karena menumbuhkan kembali nilai budaya bangsa sendiri.baik kalau bisa ada lagi yang lain

    azis

    July 5, 2012 at 5:23 am


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: