Dimas Prasidi

Mini Mind of Me

Pembatasan Kasasi Tidak Melanggar Hak Asasi

with 2 comments

Salah seorang Hakim Agung pernah mengingatkan salah satu calon Hakim ad hoc Tipikor pada tingkat kasasi untuk mempersiapkan diri menghadapi tumpukan perkara di tingkat kasasi. Hakim Agung tersebut menggambarkan bahwa setiap hari dirinya harus membaca bertumpuk-tumpuk berkas perkara. Dia merentangkan tangannya selebar setengah meter sebagai ilustrasi berapa kuantitas halaman permohonan kasasi yang harus ia baca setiap hari. Gambaran tersebut memberikan kita informasi betapa penumpukkan perkara menjadi permasalahan yang kian hari menjadi semakin serius. Penumpukkan perkara bukanlah permasalahan baru di Mahkamah Agung. Sejak tahun delapan puluhan, Mahkamah Agung pernah menempuh dua kebijakan untuk meniadakan atau mengurangi penunggakan perkara kasasi. Kebijakan itu adalah penambahan jumlah hakim agung menjadi 51 orang yang dibagi kedalam 17 majelis, kemudian hakim-hakim agung tersebut melakukan apa yang disebut “operasi kikis”. Kedua upaya itu tidak benar-benar mampu menyelesaikan tunggakan perkara secara keseluruhan. Sehingga, pada saat operasi ini dihentikan, tunggakan perkara kasasi semakin meningkat. Sejak tahun 2001, Mahkamah Agung mulai menyadari hal ini dan melakukan beberapa upaya untuk mengatasi penumpukkan perkara ini, antara lain menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Permohonan Kasasi Perkara Perdata yang tidak memenuhi persyaratan formal. PERMA ini mengatur, dalam hal perkara perdata yang akan diajukan permohonan kasasi tidak memenuhi persyaratan formal sebagaimana diatur dalam pasal 46 dan pasal 47 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka panitera Pengadilan Tingkat Pertama yang memutus perkara yang dimohonkan kasasi, tidak perlu meneruskan kepada Mahkamah Agung permohonan kasasi yang tidak memenuhi persyaratan formal tersebut.  Namun, upaya-upaya Mahkamah Agung belum mampu mengurangi jumlah perkara secara signifikan. Sejak tahun 2001 hingga kini, penumpukkan perkara pertahunnya tetap stagnan di angka tujuh ribu hingga dua belas ribu.

Kedatangan Ketua Mahkamah Agung Kerajaan Belanda beberapa waktu yang lalu, membawa pemikiran berarti bagi perbaikan sistem hukum Indonesia. Salah satunya adalah perkara pembatasan Kasasi.  Pada saat pembatasan kasasi diamini sebagai salah satu instrumen pembaruan yang paling taktis dalam hukum acara Indonesia, muncul pandangan bahwa intrumen pembatasan kasasi ini melanggar hak asasi dan hak konstitusional warga negara, terutama hak persamaan didepan hukum Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Padahal, jika ditelaah lebih lanjut, pembatasan kasasi tidak melanggar hak (konstitusional) sebagaimana dimaksud tersebut dan malah menempatkan diri sebagai instrumen pendukung hak atas kepastian hukum dan hak atas peradilan yang cepat, murah dan ringan (akses kepada keadilan).

Isu ini mengemuka sejak Ketua Mahkamah Agung Belanda menemui beberapa pejabat tinggi negara, terutama dibidang yudikatif. Pejabat yang ditemui adalah Ketua Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Beberapa pejabat negara yang ditemui mengemukakan, instrumen pembatasan kasasi patut diterapkan dalam sistem peradilan nasional. Alasannya, pembatasan kasasi merupakan cara paling efektif untuk mengatasi beberapa problematika di Mahkamah Agung; penumpukkan perkara, kualitas rendah dari putusan dan inkonsistensi putusan.

Secara konstitusional, pembatasan kasasi pernah diuji di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2007 Dalam putusannya (Putusan No.23-PUU-V-2007) Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pelaksanaan pembatasan kasasi tidak melanggar hak asasi warga negara. Pembatasan kasasi dinyatakan konstitusional. Menurut Mahkamah Konstitusi, Pembatasan ini, di samping dimaksudkan untuk mengurangi kecenderungan setiap perkara diajukan ke Mahkamah Agung sekaligus dimaksudkan untuk mendorong peningkatan kualitas putusan pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding sesuai dengan nilai-nilai hukum dan keadilan dalam masyarakat. Sehingga memenuhi prinsip penyusunan kebijakan hukum; aspek keadilan (gerechtigkeit), aspek kepastian   hukum  (rechtszekerheit),  aspek kemanfaatan (zweckmassigkeit). Putusan Mahkamah Konstitusi ini membawa dasar hukum baru bagi konstitusionalitas pelaksanaan pembatasan kasasi di Indonesia.

Permasalahan selanjutnya, muncul pandangan bahwa pembatasan kasasi menciderai hak warga negara untuk melakukan banding dalam proses pemeriksaan dipengadilan (rights to appeal). Praktik yang lazim di negara- negara hukum yang demokratis, baik yang menganut tradisi common law maupun civil law, baik yang menganut sistem juri maupun sistem non-juri. Pembatasan demikian tidak tepat dianggap sebagai diskriminasi sepanjang terhadap putusan pengadilan tingkat pertama itu telah diberikan kesempatan untuk mengujinya pada tingkat yang lebih tinggi in casu pengadilan tingkat banding yang berperan bai k sebagai judex facti maupun judex juris.

Sejalan dengan pendapat Mahkamah Konstitusi dan realitas tunggakan perkara di tingkat kasasi, maka pelaksanaan pembatasan kasasi penting artinya untuk mengembalikan fungsi Mahkamah Agung sebagai penjaga konsistensi putusan pengadilan. Pada tahun 2009, sekira 12.540 perkara kasasi masih menumpuk di Mahkamah Agung. Dengan load perkara yang demikian, fungsi MA dalam menjaga konsistensi putusan menjadi tidak berfungsi karena hakim-hakim agung lebih menfokuskan diri untuk menyelesaikan tunggakan perkara. Hal ini mengakibatkan terabaikannya kualitas putusan yang pada akhirnya putusan-putusan yang dihasilkan MA tidak konsisten. Perkara-perkara yang serupa dapat diputus berbeda ditingkat kasasi. Hal ini berbahaya bagi perkembangan hukum, khususnya kepastian hukum dan keadilan di Indonesia.


[1] Peneliti Hukum Pada Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP)

Written by dimasprasidi

July 26, 2010 at 6:52 am

Posted in Opini Saya

2 Responses

Subscribe to comments with RSS.

  1. Saya ingin memperoleh artikel tulisan tentang optimalisasi peradilan banding untuk kperluan bahan disertasi, seperti pembatasan kasi, implementasi judex facti dan judex juris…mohon bantuannya dan jika ada biya saya siapkan mentranfernya tks bantuannya

    m amir hamzah

    September 20, 2010 at 4:21 am

  2. Saya ada beberapa bahan hasil penelitian LeIP mengenai Pembatasan Perkara. Riset ini baru saja kami selesai kan bulan lalu. Jika berminat mas Amir bisa datang ke Kantor LeIP di Puri Imperium Office Plaza, Upper Ground UG 11-12 Kuningan Madya Jakarta Selatan (belakang Menara Imperium Kuningan). tlp 021-8302088.

    Atau kasih saya alamat email mas Amir, nanti kita bisa korespondensi lewat email

    Salam

    Dimas

    dimasprasidi

    September 20, 2010 at 6:02 am


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: