Dimas Prasidi

Mini Mind of Me

Menggagas Kembali Peranan Komisi Yudisial

leave a comment »

Akhir-akhir ini peranan Komisi Yudisial mencuat sebagai salah satu ujung tombak pemberantasan mafia peradilan. Komisi Yudisial kembali memainkan perannya sebagai penjaga perilaku hakim ditengah euforia tekanan-tekanan terhadap lembaga peradilan yang tengah terpuruk citranya saat ini. Perkara-perkara yang muncul sebagai isu publik akhir-akhir ini mengemukakan bobroknya lembaga peradilan, dalam kasus “Mafia Pajak”, tiga orang hakim digadang-gadang sebagai “oknum” mafia peradilannya. Beberapa hari kemudian, Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap seorang hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKI Jakarta yang tengah menerima suap dan terakhir, muncul tekanan untuk memeriksa hakim yang memenangkan gugatan pra peradilan Anggodo W terhadap SKPP dua Komisioner KPK. Respon Komisi Yudisial terhadap isu-isu ini cukup cepat, bahkan terkesan saling susul-menyusul dengan Mahkamah Agung.

Melihat peran dan sepak terjang Komisi Yudisial saat ini, muncul pertanyaan, apa yang dapat dilakukan oleh Komisi Yudisial terhadap para “oknum” hakim tersebut? Sebagaimana kita ketahui kewenangan Komisi Yudisial untuk mengawasi perilaku hakim direnggut oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2006. Namun pada tahun 2009 Undang-Undang No.3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung mencoba mengembalikan peran Komisi Yudisial sebagai pengawas eksternal terhadap perilaku hakim. Saat ini revisi terhadap UU No.22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial tengah digodok di DPR sebagai salah satu undang-undang prioritas dalam pembahasan undang-undang di masa sidang tahun ini. Melihat momen ini,  dan juga habisnya masa jabatan Komisioner Komisi Yudisial periode 2005-2010 pada bulan Agustus nanti, sebaiknya DPR dan pemerintah mulai memikirkan bagaimana menata ulang kewenangan dan kelembagaan Komisi Yudisial agar dapat lebih berperan banyak sebagai salah satu lembaga penjaga keluhuran, martabat lembaga peradilan.

Sedikit mengenai perjalanan revisi undang-undang tentang Komisi Yudisial, pada pertengahan bulan Februari Badan legislasi DPR RI telah mengesahkan 10 Rancangan Undang-Undang Prioritas Tambahan 2010. Salah satu Rancangan Undang-Undang yang akhirnya mendapatkan jatah untuk diprioritaskan pembahasannya adalah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang No.22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Rancangan Undang-Undang ini sebenarnya merupakan luncuran dari Prolegnas Prioritas 2009 dan telah dibahas pada tahun 2007-2008 sebagai salah satu Rancangan Undang-Undang dalam Prolegnas Prioritas 2007. Namun, pembahasan Rancangan Undang-Undang ini tidak pernah mendapatkan treatment sebagai Rancangan Undang-Undang Prioritas. Komisi III, yang membidangi Hukum dan HAM, memilih untuk mendahulukan pembahasan Rancangan Undang-Undang Paket Peradilan, yakni Rancangan Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, Rancangan Undang-Undang tentang Peradilan Umum, Rancangan Undang-Undang tentang Peradilan Agama, Rancangan Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Rancangan Undang-Undang tentang Peradilan Militer dan Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Rancangan Undang-Undang Perubahan UU No.22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang No 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi praktis tertunda pembahasannya. Padahal, jika melihat urgensi dan demi harmonisasi sistem pengawasan lembaga peradilan, seharusnya Rancangan Undang-Undang Komisi Yudisial mendapatkan prioritas terlebih dahulu. Karena Rancangan Undang-Undang Komisi Yudisial merupakan “undang-undang payung” dari segi pengaturan skema besar dalam pengawasan eksternal terhadap perilaku hakim. Akibatnya, pengaturan mengenai pengawasan yang terdapat dalam Undang-Undang Paket Peradilan yang telah disahkan berbeda dengan pengaturan pelaksanaan kewenangan Komisi Yudisial menurut Undang-Undang No.22 Tahun 2004. Misalnya, pengaturan anyar mengenai Majelis Kehormatan Hakim dalam Undang-Undang Mahkamah Agung yang baru berbeda dengan Undang-Undang No.22 Tahun 2004 yang mengatur bahwa kewenangan Komisi Yudisial adalah menerima laporan masyarakat, melakukan pemeriksaan terhadap dugaan perlanggaran perilaku hakim, memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku hakim dan membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada Mahkamah Agung, sedangkan dalam Undang-Undang No.3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung mengatur bahwa Komisi Yudisial bersama-sama Mahkamah Agung membentuk Majelis Kehormatan Hakim dan komposisinya terdiri dari 3 hakim agung dan 4 komisioner Komisi Yudisial.

Kondisi tersebut menimbulkan ketidaktertiban dalam proses legislasi Rancangan Undang-Undang Paket Peradilan. Sekilas mengenai pembahasan Rancangan Undang-Undang Paket Peradilan, pembahasan mengenai perubahan dalam beberapa undang-undang yang terkait dengan peradilan ini salah satunya memang dipicu dengan adanya pencabutan kewenangan pengawasan hakim oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusannya No.005/PUU.IV/2006. Jika demikian, dalam konteks pembaruan aturan soal pengawasan perilaku hakim, maka tentu Rancangan Undang-Undang Komisi Yudisial sebagai ketentuan yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dan memiliki pengaturan soal pengawasan terhadap perilaku hakim paling pantas untuk dibahas terlebih dahulu. Faktanya, DPR memberikan prioritas untuk membahas Rancangan Undang-Undang perubahan kedua Undang-Undang No.14/1985 tentang Mahkamah Agung. Meski akhirnya dalam Undang-Undang Mahkamah Agung yang baru terkesan menambahkan kewenangan Komisi Yudisial untuk terlibat dalam proses memutus sanksi etik bagi hakim, namun hal ini menimbulkan ketidakpastian pelaksanaan kewenangan Komisi Yudisial yang telah diatur dalam Undang-Undang Komisi Yudisial yang berlaku sekarang.

Kemudian, jika kita melihat kembali khitah keberadaan lembaga Komisi Yudisial selama lima tahun kebelakang sejak didirikan, nampaknya lembaga ini terbelenggu dalam posisi yang selalu absurd. Ketika wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim diterjemahkan dalam Undang-Undang No.22/2004 hanya sebatas memanggil, memeriksa hakim dan memberikan rekomendasi. Dengan minimnya kewenangan tersebut Komisi Yudisial mencoba beberapa improvisasi, salah satunya melakukan pengawasan terhadap putusan hakim, tentu saja hal ini mendapatkan resistensi dari Mahkamah Agung. Kedua lembaga ini akhirnya terlibat dalam perseteruan yang dipuncaki dengan adanya judicial review atas Undang-Undang No.22/2004 sepanjang pasal-pasal mengenai pengawasan ke Mahkamah Konstitusi. Akibatnya, Komisi Yudisial kehilangan wewenang pengawasannya selama 2006-2008 sebelum “dikembalikan” lagi oleh DPR sejak Undang-Undang Mahkamah Agung disahkan awal 2009. Kemudian, dalam rangka menjalankan khitah-nya pula lah pada tahun 2006, Komisi Yudisial mengusulkan ada “kocok ulang” hakim agung di Mahkamah Agung, dimana hakim-hakim agung yang telah menjabat di MA diseleksi ulang kembali. Hal ini pun ditanggapi dingin oleh MA, keterbatasan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang juga menyebabkan Komisi Yudisial kehilangan wibawa didepan counterpart-nya, Mahkamah Agung.

Namun, kondisi tersebut hanya sebagian problematika dalam mencari konsep pengawasan yang ideal sebagai bagian dari upaya menciptakan konsep peradilan yang ideal (baca: independen, transparan dan akuntabel). Dalam hal ini, proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Komisi Yudisial hendaknya diarahkan pada evaluasi akan kinerja Komisi Yudisial selama lima tahun didirikan, tidak hanya membaca kebutuhan konkrit namun juga melangkah lebih jauh untuk mendorong konsep-konsep peradilan yang ideal.

Sejarah keberadaan Komisi Yudisial dapat ditelusuri sejak pembahasan Rancangan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman sekitar tahun 1968, saat itu ada usulan dibentuknya suatu komisi khusus yang berfungsu memberikan saran dan atau usul-usul yang berkenaan dengan pengangkatan, promosi, kepindahan, pemberhentian, dan tindakan atau hukuman jabatan para hakim. Namun ide tersebut tidak berhasil direalisasikan. Pada tahun 1998 Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengeluarkan Ketetapan MPR RI No.X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara, dalam Bab V Bagian C menyatakan perlunya segera diwujudkan pemisahan yang tegas antara fungsi-fungsi yudikatif dan eksekutif. Hal ini diikuti munculnya usulan untuk membentuk suatu komisi yang mengurusi hal-hal yang saat itu dianggap tidak mampu dilakukan Mahkamah Agung seperti rekrutmen, pengawasan dan sebagainya. Kekhawatiran akan lahirnya monopoli kekuasaan kehakiman oleh Mahkamah Agung dirasakan oleh Tim Kerja Terpadu mengenai Pengkajian yang Tegas antara Fungsi-Fungsi Yudikatif dan Eksekutif (Tim Kerja Terpadu) yang dibentuk oleh Keppres No.21/1999 yang merekomendasikan perlunya pembentukan Dewan Kehormatan Hakim (istilah yang mereka gunakan untuk Komisi Yudisial) yang berwenang mengawasi perilaku hakim, memberikan rekomendasi mengenai rekrutmen, promosi dan mutasi hakim serta menyusun code of conduct hakim. Dalam batas-batas tertentu, konsep lembaga semacam usulan diatas lebih komprehensif dan mungkin lebih cocok untuk kondisi Indonesia dibanding terbatas hanya pengawasan hakim dan rekrutmen hakim agung semata. Dalam Sidang Tahunan 2001, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) “memveto” konsep ideal mengenai komisi Yudisial di Indonesia, lahirlah Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur keberadaan Komisi Yudisial dengan fungsi untk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.
Keberadaan suatu komisi yudisial dalam membudayakan perilaku check and balances di negara-negara demorkasi modern merupakan jawaban atas problematika menjaga tegangan antara independensi peradilan dan akuntabilitas peradilan. Namun, sebagai alat baru, fungsi, organisasi dan bentuknya tidak seragam diberbagai negara. Belum bisa ditemukan fungsi ideal yang universal dari suatu komisi yudisial, hal ini juga tidak terlepas dari problem bawaan masing-masing negara dalam memperbaharui sistem pengawasan dan akuntabilitas peradilannya. Ada beberapa fungsi komisi yudisial dibeberapa negara lain yang tidak dimiliki oleh Komisi Yudisial RI, salah satunya kewenangan untuk memberikan rekomendasi pengangkatan Ketua Mahkamah Agung sebagaimana di Afrika Selatan, memberikan rekomendasi dan asistensi agar putusan pengadilan lebih konsisten sebagaimana di New South Wales, Australia atau kewenangan merekomendasikan mutasi, promosi, pengawasan terhadap administrasi pengadilan, keuangan pengadilan, manajemen perkara sampai manajemen pengadilan sebagaimana negara-negara Eropa Barat atau bahkan berkuasa atas pengelolaan keuangan pengadilan sebagaimana pernah diusulkan di Belanda.

Maka, sebaiknya pembahasan Rancangan Undang-Undang Komisi Yudisial diarahkan tidak hanya terbatas pada perubahan akibat dari adanya putusan Mahkamah Konstitusi saja, namun harus mempertimbangkan kinerja Komisi Yudisial selama periode pertama. Berangkat dari sejarah pembentukan Komisi Yudisial yang tidak terlepas dari kompromi dan tarik menarik kepentingan, maka proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Komisi Yudisial harus menawarkan konsep tentang suatu komisi yudisial yang ideal untuk sistem peradilan Indonesia yang ideal dan faktual saat ini. Konsep ideal tentang suatu komisi yudisial yang mencakup fungsi, kelembagaan dan kedudukan yang ideal bagi perkembangan peradilan di Indonesia.

Written by dimasprasidi

May 17, 2010 at 4:37 am

Posted in Opini Saya

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: