Dimas Prasidi

Mini Mind of Me

Momentum perubahan keterbukaan informasi

leave a comment »

Dimuat di PrimairOnline 12 April 2010

Tanggal 1 Mei 2010 merupakan momentum perubahan bagi pelayanan informasi publik di birokrasi. Momentum ini ditandai dengan berlakunya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Kebebasan informasi telah menjadi salah satu isu yang seksi dalam proses reformasi birokrasi. Isu ini ditingkahi dengan pengesahan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik pada tahun 2008. UU Nomor 14 Tahun 2008 diklaim sebagai kunci pembuka gerbang ke arah perubahan yang signifikan atas performa dari pelayanan-pelayanan publik dan bertujuan untuk mempermudah akses publik dan transparansi, termasuk birokrasi di institusi-institusi peradilan.

Undang-undang ini menjamin akses publik untuk memperoleh informasi dari badan publik dan mewajibkan badan-badan publik untuk menyediakan informasi yang dikategorikan sebagai informasi publik yang menjadi kewenangannya. Undang-Undang ini telah melalui proses pembahasan yang cukup lama. Sejak dorongan muncul dari masyarakat sipil kepada pemerintah untuk mengeluarkan satu undang-undang sakti guna menguak tabir kronis ketertutupan birokrasi. Terhitung, undang-undang ini telah terkatung-katung selama 9 tahun sebelum akhirnya disahkan secara aklamasi oleh Komisi I DPR pada pertengahan tahun 2008.

Akses kepada keadilan adalah barang yang mahal di Indonesia. Perilaku korup para penegak hukum dan pejabat publik pada lembaga-lembaga penegak hukum menyebabkan hilangnya akses publik untuk memperjuangkan hak-haknya melalui jalur peradilan. Pengabaian hak publik untuk mengejar keadilan ini (omission) merupakan pelanggaran HAM secara sistematis, putusnya akses masyarakat kepada keadilan.

Pasal 19 Deklarasi Umum Hak-Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, hak ini mencakup kebebasan untuk menganut pendapat tanpa ada tekanan dan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan gagasan melalui media apapun tanpa memperdulikan batas negara. Kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 19 ayat 1 Kovenan Internasional mengenai Hak Sipil dan Politik yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berekspresi, termasuk hak untuk mencari, menerima dan menyebarkan informasi dan ide atau sejenisnya dalam bentuk lisan ataupun tertulis, cetakan atau karya seni  dan media lain sebagaimana dia inginkan.

Lebih lanjut, ketentuan dalam kovenan ini juga mewajibkan adanya norma hukum yang mengatur soal hak dan tanggung jawab dalam melakukan hak ini. Pelanggaran terhadap hal ini menyebabkan hilangnya perangkat yang seharusnya dapat mereka gunakan untuk memperjuangkan hak-hak konstitutional mereka. Adalah wajar jika dikatakan bahwa hak untuk memperoleh informasi merupakan jaminan bagi pemenuhan hak asasi manusia lainnya.

Kebebasan berpendapat (termasuk kebebasan pers) misalnya, hanya bisa dirasakan manfaatnya secara optimal jika ada jaminan bahwa setiap orang (dan media massa) dapat memperoleh informasi. Karena pertimbangan itu pula dalam putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat.

Amendemen Pertama Konstitusi Amerika -yang secara redaksional hanya menjamin kebebasan pers, beragama, berpendapat dan membuat petisi terhadap pemerintah- diartikan pula sebagai landasan konstitusional atas hak untuk memperoleh informasi dengan alasan bahwa hak berpendapat dan hak memperoleh informasi merupakan dua sisi mata uang yang sama.

Realitas dan Perkembangan Transparansi Birokrasi
Perilaku korup ini merupakan warisan dari rezim otoritarian yang berkuasa sebelum terjadi reformasi, yakni rezim otoritarian Suharto. Pada saat itu, pejabat publik, terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik, seringkali mempergunakan jabatannya untuk mendatangkan keuntungan pribadi.

Masyarakat yang datang untuk meminta pelayanan publik kepada pejabat-pejabat tersebut selalu dihadapkan pada beban-beban biaya yang harus mereka tanggung sejak dimulainya proses pelayanan yang mereka inginkan hingga muaranya. Contoh yang paling sering digunakan adalah pelayanan pengurusan dokumen seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), Akta Kelahiran dan lain-lain. Tak heran, orang sering menyebut bahwa kantor pelayanan publik, seperti kelurahan, kecamatan dan kantor polisi terdiri dari beberapa meja yang tiap-tiap meja tersebut memiliki tarif dan harga tersendiri. Masyarakat tidak bisa memperoleh haknya atas pelayanan publik dan akhirnya menjadi terbiasa dengan perilaku ini.
Kemudahan menjadi balasan yang setimpal atas bayaran yang diberikan kepada pejabat yang tanpa sadar membawa perilaku masyarakat menjadi korup.

Di ranah yudisial, kiranya kita tidak asing dengan istilah mafia peradilan. Sulitnya mengakses dokumen yang terkait dengan proses beracara di persidangan pengadilan, menimbulkan tiga kerugian konstitutional bagi masyarakat pada umumnya dan pengguna pengadilan pada khususnya. Kerugian itu adalah hilangnya hak atas pelayanan publik, akses terhadap keadilan dan hak untuk memperoleh informasi.

Ada berbagai alasan yang dapat menjelaskan mengapa publik begitu sulit memperoleh informasi di pengadilan. Pertama, pada dasarnya budaya ketertutupan memang masih kuat di lembaga peradilan. Dalam budaya demikian, orang-orang yang berpikiran terbuka pun jadi cenderung untuk takut/ragu membuka informasi yang seharusnya terbuka untuk umum. Kedua, adanya kesengajaan pejabat-pejabat tertentu di pengadilan, termasuk hakim, untuk menutup informasi, baik untuk menghindari sorotan publik atas kesalahan atau praktek negatif yang dilakukannya, untuk dapat “memeras” peminta informasi atau karena motif-motif lain. Ketiga, adanya kelemahan dalam peraturan perundang-undangan yang membuka penafsiran bahwa informasi tertentu tidak boleh dibuka untuk umum.

Transparansi dan Prinsip-Prinsip Pemerintahan yang Baik
Dalam prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, ada dua prinsip yang saling berkelindan, yakni akuntabilitas dan transparansi. Adanya transparansi akan menyediakan bahan-bahan untuk mengukur akuntabilitas suatu institusi publik. Dalam tingkatan administrasi, lembaga-lembaga publik harus bertanggung jawab pada publik mengenai penggunaan anggaran dan bagaimana penyelenggaraan dari kekuasaan oleh negara, dengan tidak menutup diri dari audit pemakaian anggaran yang telah dikelolanya secara mandiri, yang akan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Transparansi, hal yang harus dilakukan dalam mentransformasi sistem admnistrasi lembaga publik yang transparan agar lebih terukur adalah dengan menciptakan kejelasan waktu, dalam lembaga peradilan misalnya harus ada kejelasan mengenai Jadwal Persidangan, Proses Pemeriksaan Persidangan. Kedua, Kejelasan mengenai akses terhadap dokumen publik dan dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait, mana yang bersifat publik dan mana yang bersifat rahasia. Ketiga, kejelasan mengenai penggunaan anggaran.

Kesimpulan
UU Keterbukaan Informasi Publik memberikan jaminan akses publik atas informasi yang diproduksi oleh badan publik yang ditandai dengan menegaskan sifat dari informasi tersebut menjadi informasi yang bersifat terbuka. Hal ini sejalan dengan prinsip sederhana kebebasan memperoleh informasi (freedom of information) yakni hak yang dimiliki masyarakat untuk memperoleh atau mengakses informasi yang dikelola negara.

Istilah “dikelola” negara, bukan “dimiliki” atau kalimat lain yang sejenis, karena memang pada dasarnya informasi yang dikelola negara -selain informasi mengenai pribadi seseorang atau badan hukum privat- bukanlah milik negara, namun milik masyarakat (baca:warga negara). Negara hanya berfungsi mengelolanya demi kepentingan masyarakat sesuai prinsip negara demokrasi.

http://www.primaironline.com/interaktif/opini/momentum-perubahan-keterbukaan-informasi

Written by dimasprasidi

April 29, 2010 at 5:30 am

Posted in Opini Saya

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: