Dimas Prasidi

Mini Mind of Me

Meretas Kelahiran Pengadilan Tipikor

leave a comment »

Pada tanggal 29 Oktober 2009, pemerintah telah mengesahkan UU Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Proses Penyusunan undang-undang ini dipicu oleh adanya permohonan Pengujian Undang-Undang (Judicial Review) terhadap Pasal 53 Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dari Nazzaruddin Syamsuddin, ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) kala itu, dan Mulyana W Kusumah kepada Mahkamah konstitusi.

Terhadap permohonan itu, MK menyatakan dalam putusannya bahwa Pasal 53 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) bertentangan dengan UUD 1945, namun tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat sampai diadakan perubahan paling lambat tiga tahun terhitung sejak putusan diucapkan. Hal ini didasari pertimbangan agar proses pemberantasan korupsi tidak terhambat. Menurut MK, ketentuan Pasal 53 ini terang bertentangan dengan UUD 1945, sebab kehadiran pasal tersebut nyata-nyata telah menimbulkan dualisme penanganan perkara tindak pidana korupsi. Pasal ini menyebabkan perkara korupsi diperiksa oleh dua lembaga peradilan yang berbeda, Pengadilan Korupsi dan Pengadilan Umum. Keadaan ini berimplikasi pada terlanggarnya hak-hak konstitusional warganegara, khususnya para tersangka kasus korupsi. Permohonan pengujian itu diputus oleh Mahkamah Konstitusi pada akhir Desember 2006.

Perubahan yang diinginkan Mahkamah konstitusi adalah dibentuknya suatu pengadilan khusus yang menjadi satu-satunya pengadilan yang menangani perkara tindak pidana korupsi dan pembentukan pengadilan ini harus didasari oleh undang-undang. Oleh karena itu, pemerintah dan DPR sepakat untuk menyusun satu undang-undang yang mengatur tentang lembaga peradilan ini.

Proses legislasi RUU Pengadilan Tipikor sangat lambat dan terkesan ditunda-tunda. Dimulai dengan lambatnya langkah presiden dalam mengajukan inisiatif RUU Pengadilan Tipikor kepada DPR. Meski putusan MK dibacakan pada 2006, namun presiden baru menindaklanjuti amar dari putusan tersebut pada akhir 2008. Akibatnya periode untuk melakukan pembahasan RUU Pengadilan Tipikor menjadi sangat terbatas, hanya menyisakan waktu satu tahun pembahasan hingga batas waktu yang diberikan oleh MK. DPR pun kurang memberikan respon positif atas inisiatif yang pembahasan RUU yang diajukan presiden. Hal ini dapat dilihat dari berlarut-larutnya sikap untuk memberikan persetujuan atas inisiatif presiden tersebut. Namun, Akhirnya DPR ternyata dapat menyelesaikan RUU ini sebelum Masa Sidang Terakhir DPR RI Periode 2004-2009 selesai, RUU ini selesai setelah melalui pembentukan Panja RUU Pengadilan Tipikor dan berhasil disepakati dan disahkan di Sidang Paripurna 1 Oktober 2009.

Namun, keberhasilan Pemerintah dan DPR menyusun undang-undang ini menyisakan beberapa permasalahan. Melihat Substansi dari UU No.46 Tahun 2009, setidaknya ada dua isu utama yang patut mendapat sorotan.

Pertama, terkait dengan isu mempertahankan keberlangsungan proses peradilan khusus korupsi yang memiliki catatan prestasi yang bagus. Sebagaimana kita ketahui, saat ini lembaga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi hanya ada di Jakarta. Pengadilan ini merupakan pengadilan khusus yang menjadi bagian dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara kelembagaan. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat memiliki catatan prestasi yang prima, yakni tidak pernah memutus bebas, secara substansial, terdakwa yang diajukan sampai saat ini. Asumsi yang diyakini, bahwa performa tinggi ini dipengaruhi oleh keberadaan Hakim Ad hoc yang dominan, baik dalam komposisi hakim dan dalam performa para hakim ad hoc di persidangan. Hakim Ad hoc Pengadilan Tipikor memeriksa perkara dengan menguak bukti secara tajam dan mengena secara substantif.

Prestasi yang membanggakan ini terancam dengan pengaturan mengenai komposisi hakim dalam UU No.46 Tahun 2009. Pasal 26 ayat (2) mengatur bahwa komposisi Hakim Pengadilan Tipikor adalah 1:2 atau 2:3 yang berkomposisikan hakim karir dan hakim ad hoc. Selanjutnya dalam Pasal 26 ayat (3) disebutkan bahwa perihal mana yang lebih banyak, hakim karir atau hakim ad hoc dalam satu majelis Pengadilan Tipikor ditentukan oleh Ketua PN dimana Pengadilan Tipikor berada atau oleh Ketua MA dengan mempertimbangkan kebutuhan pemeriksaan terhadap suatu perkara. Pengaturan seperti ini berpotensi menimbulkan dualisme (inskonstitutional) dalam pemeriksaan di Pengadilan Tipikor. Sebagian terdakwa nantinya akan diadili oleh majelis hakim yang didominasi hakim ad hoc sementara sebagian lain didominasi hakim karir.

Kedua, hendaknya Pengadilan-Pengadilan Tipikor yang akan dibentuk ini menjadi percontohan dari sosok pengadilan yang excellence. Sosok pengadilan yang sempurna tersebut diukur melalui independensi dan akuntabilitas yang dipraktekkan oleh lembaga ini. Independensi pengadilan tipikor akan terwujud apabila pengadilan ini berhasil mempertahankan diri dari rongrongan pihak lain yang mencoba mempengaruhi putusan-putusannya sedangkan Pengadilan Tipikor yang memiliki akuntabilitas adalah pengadilan yang prestasinya dapat diukur dan diawasi. Terkait hal ini, Pasal 35 UU No.46 Tahun 2009 mengatur bahwa Pengadilan Tipikor akan dibentuk untuk pertama kali di 33 provinsi terhitung dua tahun sejak undang-undang ini disahkan. Masalah-masalah yang berpotensi akan timbul antara lain adalah lokalisir perkara, Pengadilan Tipikor di daerah rentan terhadap rongrongan dari penguasa lokal yang menjadi tersangka perkara korupsi. Penguasa-penguasa lokal memiliki kemampuan untuk memobilisasi kekuatan untuk melakukan upaya intimidasi terhadap pengadilan tipikor apabila mereka terkena perkara korupsi dan diadili di Pengadilan Tipikor. Kemudian, apabila pengadilan ini dibentuk di seluruh provinsi tanpa diikuti dengan kesiapan lembaga-lembaga pengawas pengadilan seperti Komisi Yudisial, Ombudsman RI, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan lainnya, maka pengawasan menjadi tidak efektif. Faktor pengawasan menjadi kunci penting dalam keberlangsungan institusi pengadilan yang akuntabel. Sebagai contoh, salah satu faktor yang menjadikan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat memiliki prestasi bagus adalah karena pengadilan ini mudah diawasi dan dijaga independensinya.

Dominasi hakim ad hoc dalam satu komposisi Majelis Hakim Pengadilan Tipikor adalah mutlak dalam menjaga keberlangsungan proses pemberantasan korupsi. Satu-satunya harapan mempertahankan hal tersebut adalah melalui pengaturan pemilihan komposisi Majelis Hakim Pengadilan Tipikor di internal Mahkamah Agung. Oleh karena itu mari kita berharap Mahkamah Agung berani membuat terobosan yang dilandasi semangat menjaga proses pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menyusun Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) mengenai komposisi Majelis Hakim di Pengadilan Tipikor dengan semangat menjaga dominasi hakim ad hoc. Kemudian guna menjawab probematika kedua, sebaiknya disusun satu strategi bersama diantara para pemantau peradilan untuk mengawal pembentukan Pengadilan-Pengadilan Tipikor. Pemantau peradilan ini tidak terbatas pada masyarakat sipil saja, namun insitusi dan lembaga negara layaknya Komisi Yudisial, Komisi Informasi, Ombudsman Republik Indonesia, Lembaga Perlindungan Saksi Korban, perlu terlibat dalam upaya menjaga lembaga pengadilan yang baru akan dilahirkan ini.

Written by dimasprasidi

March 22, 2010 at 3:52 am

Posted in Opini Saya

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: