Dimas Prasidi

Mini Mind of Me

Plea-Bargaining: Sebuah Jalan Permisif bagi Keadilan

with 2 comments

A. Pendahuluan

Perkara-perkara seperti perkara pencurian minor seperti Nenek Minah yang mencuri 3 biji kakao, pencurian dua buah semangka yang tidak bermotif mencuri dan beberapa perkara lain yang menyita perhatian dan menyentuh rasa keadilan publik. Dalam perkara-perkara ini, publik menunjukkan kepentingannya yang berbenturan dengan hukum positif. Benturan ini merupakan ketidakpuasan publik terhadap cara sistem hukum dijalankan, khususnya hukum pidana. Aspek yang menrik dari perkara-perkara ini adalah kontradiktif antara hukum positif dan keadilan publik, dimana publik sebenarnya tidak melihat adanya celah hukum yang digunakan oleh salah satu pihak untuk menjerat pihak lain yang menjadi lawannya. Salah satu modusnya adalah untuk mengaburkan inti masalah sebenarnya. Dalam perkara Prita, inti permasalahannya adalah keluhan Prita terhadap pelayanan RS. Omni Internasional yang mengakibatkan adanya gangguan fungsi kesehatannya, yang jika ditilik lebih lanjut bisa berujung kepada malpraktek. Namun RS Omni bergerak cepat dengan melaporkan Prita dengan tuduhan pencemaran nama baik. Kemudian dalam perkara-perkara pidana minor, yang berdimensi motif “innocent”, hakim dihadapkan pada dilema.

Celah hukum untuk perkara Prita adalah norma pencemaran nama baik versus hak konsumen dan kebebasan berekspresi dan untuk beberapa perkara kriminalisasi pers adalah norma pencemaran nama baik versus kebebasan pers dan kebebasan berekspresi. Sedangkan dalam perkara tindak pidana minor yang berdimensi motif ketidaktahuan dari si terdakwa, hakim menghadapi dilema. Disatu sisi hakim harus taat kepada delik dan memberikan vonis apabila delik itu terbukti dalam proses persidangan. Disisi lain, hakim juga mempertimbangkan motif dari tindak pidana yang didakwakan tersebut. Jalan tengah yang lazim digunakan adalah memutus dengan hukuman minimal yang disyaratkan dalam pasal yang mengatur delik tersebut. Dalam teori hukum responsif, celah hukum ini harus segera ditutup dengan melakukan revisi atau bahkan medelegitimasi aturan yang memiliki celah hukum itu. Namun, kita tidak bisa berharap banyak adanya upaya responsif dari lembaga legislatif, mengingat “kelakuan” lembaga ini diawal masa jabatannya yang gemar merespon yang terkait dengan insiden di tubuh eksekutif.

Jika kita mencoba mencari jalan untuk menyelesaikan kontradiksi antara keadilan yang diinginkan publik dan kenyataan hukum positif yang berlaku, maka perlu dicari suatu mekanisme permisif bagi perkara-perkara yang ada dimensi “kriminalisasi” atau menciderai rasa keadilan publik. Menarik untuk dipertimbangkan untuk mengadopsi mekanisme yang telah dipraktekkan lama dinegara -negara yang menggunakan sistem hukum common law, yakni mekanisme Plea Bargain.

B. Pengertian, Prinsip Dasar dan Jenis

Plea Bargain atau negosiasi atas tuntutan adalah suatu mekanisme kesepakatan dalam perkara pidana antara Penuntut Umum dengan Terdakwa, dimana terdakwa harus mengaku bersalah sebagai ganti dari tawaran Penuntut atau ketika Hakim telah menyebut secara informal bahwa Hakim akan mengurangi hukuman jika terdakwa mengaku salah1 Plea Bargain biasanya digunakan di negara-negara yang menganut sistem hukum common law. Prinsip natural dari Plea bargain ini didasari dari pemikiran bahwa untuk mencegah terjadinya ketidakmampuan dari institusi pengadilan untuk menangani perkara-perkara yang semakin lama semakin banyak dan masif. Kemudian mekanisme ini diyakini tidak melanggar asas hukum dan secara moral dapat diterima, karena kedua belah pihak sepakat secara sukarela untuk menerima keuntungan dari mekanisme ini.

New York State Supreme, Court Justice Carolyn E. Demarest (1994) mengatakan Plea bargain adalah konsep yang menarik efisien dan tidak melanggar etik. Tidak semestinya dilihat sebagai ketidakmampuan atau kemalasan para penuntut umum, penasihat hukum atau hakim. Dia menegaskan bahwa kesaksian dan eksaminasi silang bisa menjadi sangat sulit untuk anak-anak, orang tua, orang yang rentan atau korban perkosaan atau pelecehan seksual, yang sangat jarang mau menjalani proses persidangan, khususnya dalam perkara-perkara perkosaan dikarenakan malu dan kehilangan harga diri.

Mekanisme Plea bargain diyakini membawa keuntungan, baik untuk terdakwa maupun untuk masyarakat. Keuntungan bagi terdakwa adalah dirinya bersama penuntut umum bisa menegosiasikan hukuman yang pantas baginya. Masyarakat diuntungkan karena mekanisme ini akan menghemat biaya pemeriksaan di pengadilan, dimana terdakwa mengakui perbuatannya dan tetap akan mendapatkan hukuman. Meskipun hukuman yang diberikan rata-rata lebih sedikit dari apa yang akan diputus hakim jika melalui proses pengadilan konvensional, namun disisi lain mekanisme ini dapat memberikan efek terhadap proses peradilan pidana karena penuntut umum mempunyai waktu lebih banyak dan bisa menangani lebih banyak perkara.

Penuntut umum tidak memiliki kewajiban untuk melakukan mekanisme plea bargain. Saat perkara yang ditanganinya menyita perhatian publik atau memiliki dimensi politik, penuntut umum biasanya akan jarang melakukan penawaran apapun kepada terdakwa yang menjadi perhatian publik. Sebagai contoh pelaku pembunuhan, genosida atau tindakan kriminal lain yang sepatutnya mendapatkan hukuman maksimum.

Jenis-jenis Plea Bargain antara lain:

  • Charge Bargaining, negosiasi dakwaan, dapat digunakan dalam tuntutan ganda (dakwaan kumulatif) atau dakwaan gabungan. Dalam tuntutan ganda, beberapa dakwaan bisa dihilangkan jika terdakwa mengaku bersalah atas salah satu dakwaan yang didakwakan kepadanya.
  • Fact Bargaining, negosiasi fakta persidangan, dalam mekanisme ini penuntut umum menegosiasikan fakta mana saja yang disepakati akan diungkapkan atau tidak dalam persidangan. Hasilnya adalah kesepakatan untuk memaparkan fakta-fakta secara selektif sebagai balasan dari pengakuan bersalah dari terdakwa.
  • Specific Fact Bargaining, negosiasi fakta tertentu, dalam negosiasi tipe ini, terdakwa sepakat untuk menerima sanksi tanpa harus mengaku bersalah, atau biasa dikenal “nolo contendere”.
  • Sentence Bargaining, negosiasi hukuman, biasanya majelis hakim, memilih untuk memutus tidak lebih dari yang direkomendasikan oleh penuntut umum atau hal lain yang dapat mengakibatkan terdakwa menarik pengakuan bersalahnya.

Meski dalam perkembangannya mengalami pro dan kontra, Plea Bargain tetap merupakan cara terbaik untuk mengurangi tumpukan perkara dan efisiensi biaya proses peradilan yang biasanya memakan waktu berbulan-bulan.

C. Praktek di Berbagai Negara

Di pengadilan federal Amerika Serikat, mekanisme Plea bargain diatur oleh sub bagian (e) dari rule 11 dari the Federal Rules of Criminal Procedure. Berdasarkan Rule 11 (e) ini, penuntut umum dan terdakwa dapat menyepakati suatu perjanjian dimana terdakwa mengakui kesalahannya (pleads guilty) dan penuntut umum menawarkan apakah tuntutannya akan dicabut, merekomendasikan kepada pengadilan usulan vonis tertentu atau sepakat untuk tidak melawan keinginan terdakwa atas vonis ia harapkan. Mekanisme ini harus dilakukan sebelum proses pengadilan dimulai.

Jika melihat statistik dari United States Departement of Justice (2000), 37,188 terdakwa melakukan mekanisme ini, yakni sebanyak total 87,1% sementara hanya 5,2% melanjutkan ke pengadilan. Sebanyak 18, 709 terdakwa yang menggunakan penasihat hukum, 84,6% melakukan mekanisme plea bargain, sedangkan 6,4% meneruskan ke pengadilan.2 Supreme Court Amerika Serikat telah menyatakan mekanisme plea bargain adalah elemen esensial dan diinginkan dalam sistem peradilan pidananya.3 sebanyak 95% dakwaan di Amerika serikat diselesaikan dengan pengakuan bersalah dari terdakwa. Peradilan sendiri merasa diuntungkan dari resiko dan ketidakpastian proses peradilan.

Mekanisme plea bargain dikenal di India sejak ditegaskan pengaturannya dalam Section 265A dari BAB XXIA Criminal Procedure Code. Aturan ini mengatur tentang penggunaan dari meknaisme plea bargaining. Beberapa persyaratan Plea bargain bervariasi disetipa negara yang mempraktekkan mekanisme ini, di India persyaratan Plea bargain antara lain4:

  • Plea Bargaining hanya dapat digunakan dalam perkara yang hukumannya dibawah 7 tahun.
  • Tidak dapat diaplikasikan untuk perkara yang bisa mempengaruhi kondisi sosial-ekonomi negara atau telah didakwa melakukan pidana terhadap seorang perempuan atau seorang anak dibawah 14 tahun
  • Permohonan untuk mengajukan Plea bargain harus secara sukarela oleh terdakwa

Konsep ini tidak berlaku bagi pelaku kriminal yang ancaman hukumannya diatas 7 tahun, tindak pidana yang mempengaruhi kondisi sosial ekonomi dari negara sebagaimana dinyatakan oleh Central Government, dan tindak pidana yang korbannya adalah perempuan dan anak-anak dibawah 14 tahun. Ketentuan ini juga tidak berlaku bagi pelaku tindak pidana dengan ancaman hukuman mati dan seumur hidup. Dalam section 265L CrPC, disebutkan bahwa ketentuan-ketentuan mengenai plea bargaining bagi pelaku tindak pidana anak-anak diatur dalam Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000.5

meskipun mekanisme plea bargain tidak pernah diakui dalam praktek peradilan pidana di Kanada, namun terdapat beberapa mengenai proses ini. Aturan ini mengatur bagaimana fungsi dari mekanisme ini muncul dari relasi yang tumbuh antara Magistrate, Crown attorney dan defence counsel di daerah tertentu di Kanada6

D.Kesimpulan

Terobosan hukum adalah hal salah satu jalan keluar bagi transisi dari sistem hukum warisan kolonial menuju sistem hukum modern yang progresif dan pro-keadilan. Apa yang bisa dipahami dari mekanisme yang dijelaskan sebelumnya, plea bargain mungkin menjadi salah satu terobosan hukum yang efektif bagi penyelesaian perkara-perkara “innocent” yang menjadi perhatian publik akhir-akhir ini. Selain itu, beberapa fungsi dari mekanisme plea bargain yang telah diidenfikasi adalah mengurangi penumpukan perkara (backlog), kelebihan kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan (overcorwded), efisiensi penanganan perkara dan membuka peluang bagi penuntut umum untuk menangani lebih banyak perkara dalam kurun waktu tertentu. Plea bargaining pada dasarnya adalah kontrak antara dua pihak, yang bisa diharapkan dari mekanisme ini adalah timbal balik antara dua pihak secara sukarela. Namun sebaiknya praktek atas mekanisme ini dibatasi dan diawali dengan pemenuhan suatu persyaratan-persyaratan sebagaimana dipraktekkan di India. Dalam perkara Indonesia, sebaiknya hanya digunakan untuk perkara-perkara pelanggaran dan tindak pidana kejahatan yang berdimensi ketidaktahuan dari si pelaku akan perbuatannya (Innocent), namun demikian, diperlukan suatu ukuran-ukuran yang jelas mengenai persoalan mens rea ini dan tidak semata-mata diserahkan kepada keyakinan hakim.

1Terjemahan bebas dari: Martin Elizabeth A, Oxford dictionary of law. 5th edition, Oxford University Press

3Santobello v New York, 404 US 257, dalam artikel berjudul “Plea Bargain: A Unique Remedy, Sidhartha Mohapatra & Hailshree Saksena, indlaw.com, 17 Desember 2009

5Op cit 3

6 Hedieh Nasheri, Betrayal of Due Process: 1998

Written by dimasprasidi

December 23, 2009 at 3:50 am

Posted in Opini Saya

2 Responses

Subscribe to comments with RSS.

  1. artikel bagus, sangat membantu kami dalam memahami plea-bargaining. kalau bisa dijelaskan juga dari sudut hukum Islam.

    Jookut dkk.

    July 6, 2011 at 2:43 am

    • terima kasih apresiasinya, setahu saya dalam hukum islam ada alasan pemaaf (amnesti) bagi pelaku kejahatan yg diberikan oleh wali/ahli waris korban kejahatan. Terima kasih masukannya.

      dimasprasidi

      July 6, 2011 at 2:55 am


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: