Dimas Prasidi

Mini Mind of Me

Peran Komisi Yudisial dalam Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

leave a comment »

PENDAHULUAN

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pada tanggal 29 Oktober 2009, pemerintah telah mensahkan UU Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dari segi batas waktu yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi (3 tahun sejak putusan dibacakan—19 Desember 2006) maka pengesahan UU Pengadilan Tipikor ini adalah tepat. Dengan demikian tidak ada kekhawatiran bahwa pengadilan Tipikor yang telah ada akan bubar dan kasus korupsi yang sedang ditanganinya akan dilimpahkan ke pengadilan negeri.

Jika kita memperhatikan substansi pasal demi pasal, maka sedikitnya ada dua persoalan penting, yaitu pasal 26 tentang komposisi hakim karir dan ad hoc dan pasal 35 tentang pembentukan pengadilan tipikor di ibu kota propinsi selama 2 tahun. Mengenai pembentukan pengadilan di 33 Propinsi, Ketua MA di beberapa media yang menyatakan bahwa MA sudah menyiapkan 750 hakim karier yang sudah tersertifikasi dan akan merekrut 54 calon hakim ad hoc. Bahkan MA telah mengeluarkan Perma Nomor 4 tahun 2009 tentang aturan main Pansel dalam menyeleksi para calon hakim ad hoc tipikor.

Pengadilan Tipikor akan dibentuk untuk pertama kali di tujuh propinsi yaitu Medan, Jakarta, Makassar, Semarang, Bandung, Palembang, Samarinda, dengan pertimbangan semua sudah masuk katagori 1A khusus. Pembentukan tahap kedua di sepuluh propinsi, namun belum disebutkan di mana saja. Materi penting yang perlu diusulkan pada Perma adalah yurisdiksi pengadilan tipikor, sehingga jika selama dua tahun tidak terbentuk di seluruh propinsi, semua propinsi tetap terjangkau oleh pengadilan tipikor, sehingga tidak akan muncul persoalan dualism hukum. Ini sejalan dengan substansi yang selama ini diusulkan masyarakat (regionalisasi). Materi lain adalah kriteria dalam menentukan komposisi hakim dan jaminan bagi masyarakat untuk berperan serta dan mendapatkan informasi.

Tegangan antara independensi kekuasaan kehakiman yang melekat pada MA dan kewajibannya dalam menjalankan prinsip akuntabilitas, pertanggung jawaban publik, sebagaimana layaknya lembaga negara lain, memunculkan diskursus tentang pembentukan Komisi Yudisial. Dalam Prinsip Dasar PBB tentang Independensi Peradilan Prinsip 20, diatur mengenai proses pemeriksaan pelanggaran kode etik hakim harus dilakukan melalui proses yang independen. Dalam Piagam Universal Hakim diatur bahwa jika tidak ada sistem pengawasan yang telah terbangun dan terbukti dapat diandalkan, maka pemeriksaan terhadap pelanggaran etik oleh hakim harus dilakukan oleh lembaga independen yang juga berisi perwakilan yudisial. Oleh karena itu, sejak terjadinya tren reformasi hukum dumulai, digagas suatu lembaga pengawasan eksternal untuk lembaga pengadilan, yaitu dibentuknya suatu Komisi Yudisial.

Peran Komisi Yudisial dalam Proses Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Setidaknya ada 2 peran yang bisa dilakukan oleh Komisi Yudisial untuk mengawal pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang rencananya akan dibentuk di setiap ibukota propinsi. Yakni:

  1. Pengawasan dan Terlibat dalam Proses Seleksi Hakim Ad hoc dan Hakim Karir
  2. Melakukan Proses Pengawasan terhadap Hakim Ad hoc dan Hakim Karir Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam proses Memeriksa Perkara

Pemilihan hakim pada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi adalah sepenuhnya merupakan kewenangan MA berdasarkan undang-undang, termasuk hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana kita ketahui bahwa Mahkamah Agung telah mengeluarkan Perma Nmr 4 tahun 2009 tentang tata cara pemilihan hakim ad hoc, yang diikuti dengan SK Nmr 154 tahun 2009 tentang pembentukan pansel hakim ad hoc dan SK MA Nmr 155 tahun 2009 tentang 3 pokja (pokja penyusunan surat edaran, perma, pokja pansel dan pokja pelatihan hakim ad hoc). Berdasarkan keterangan Ketua Pansel Hakim Ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Mahkamah Agung akan melakukan beberapa tahapan yakni penjaringan calon, tes tertulis, dan diklat. Komisi Yudisial kabarnya akan dilibatkan dalam tahapan diklat hakim ad hoc.

Namun, demi kepentingan pengawasan, Komisi Yudisial bisa mengawal proses seleksi ini dan memberikan rekomendasi yang diperlukan agar proses seleksi ini berjalan dengan mengindahkan penilaian terhadap integritas hakim.

Kewenangan pengawasan eksternal terhadap kode etik dan perilaku hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ada pada Komisi Yudisial. Dalam merespon keberadaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di 33 propinsi, Komisi Yudisial dihadapkan pada tantangan menjaga integritas Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang selama ini menjadi salah satu lembaga terdepan dan tersukses memberantas dan menghukum korupsi bersama-sama dengan KPK. Oleh karena itu, dibutuhkan perlakuan khusus dalam melakukan pengawasan terhadap hakim-hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang akan dibentuk di 33 propinsi.

Beberapa problem yang mungkin muncul akibat disebarkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di 33 propinsi adalah:

  1. Lokalisir perkara, Hakim-hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi harus tetap dijaga integritasnya dan independensinya dari rongrongan penguasa lokal yang menjadi tersangka perkara korupsi.

  2. Pengawasan tidak efektif, karena pengadilan ini dibentuk di 33 propinsi, maka pengawasan terhadap para hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi akan lebih sulit dibandingkan dengan sekarang, dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi hanya ada satu di Jakarta.

Written by dimasprasidi

December 15, 2009 at 4:14 am

Posted in Opini Saya

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: