Dimas Prasidi

Mini Mind of Me

LEGISLASI UNTUK PEMBARUAN HUKUM NASIONAL

with one comment

Gerbang masa jabatan Dewan Perwakilan Rakyat periode 2009-2014 baru saja dibuka. Di awal masa jabatannya, para wakil rakyat yang baru terpilih ini telah melakukan berbagai aksi dan reaksi terhadap gelombang permasalahan penyelenggaraan negara yang menyita atensi publik. Diantaranya, isu kriminalisasi KPK dan polemik kasus Bank Century. Selain itu, mereka dihadapkan pada kisruh internal, yakni ketika Ketua DPR “menveto” beberapa agenda Raker seperti Raker Komisi IX dengan Menteri Kesehatan yang baru dilantik. Berbagai permasalahan ini telah direspon oleh DPR secara reaktif, namun tidak seharusnya membuat DPR melupakan fungsi utamanya, bahkan saatnya para wakil rakyat menjalankan fungsinya sebagai amanat rakyat yang dititipkan dipundaknya. Gelombang permasalahan yang muncul seharusnya direspon dengan mekanisme yang tepat dan sudah menjadi fungsi utama DPR. Para anggota dewan ini mengemban tiga tugas utama, yakni menyusun undang-undang bersama dengan pemerintah, menyusun rencana anggaran bersama dengan pemerintah dan mengawasi kinerja pemerintah dalam menjalankan peraturan perundang-undangan. Ketiga fungsi ini tercantum dalam Konstitusi Amandemen kedua Pasal 20A ayat (1) yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Di awal masa jabatan DPR yang baru terpilih ini, wajib hukumnya menyusun suatu rencana bagi pelaksanaan ketiga fungsi tersebut.

Salah satu fungsi yang melekat dan inheren pada parlemen adalah fungsi legislasi. Fungsi ini dilakukan dengan menjalankan proses legislasi, yakni proses penyusunan dan pembahasan suatu undang-undang. Proses legislasi nasional mengalami transformasi, baik secara sosial, hukum dan politik, seiring dengan perubahan fundamental peta politik kekuasaan sejak jatuhnya rezim otoritarian orde baru sejak lebih dari satu dekade lalu. Secara sosial, keberadaan lembaga parlemen setelah terjadinya perubahan peta politik nasional, menjadikan Dewan Perwakilan Rakyat tidak lagi menjadi kaki tangan rezim kekuasaan yang dikuasai oleh cabang eksekutif untuk menelurkan peraturan perundang-undangan sebagai upaya melanggengkan keberlangsungan kekuasaan rezim. Otoritarianisme politik yang dilaksanakan oleh Soeharto telah memandulkan sedemikian rupa lembaga legislatif ini dalam melaksanakan fungsinya untuk melakukan pengawasan (check and balances) terhadap lembaga eksekutif. Saat itu, para calon wakil rakyat diseleksi dulu oleh presiden, dan calon-calon yang mempunyai catatan buruk atau terlalu kritis terhadap pemerintah tidak akan mempunyai kesempatan menjadi anggota DPR. Kondisi pecahnya kekuatan politik harus diakui mendukung kembali jalannya salah satu khitah lembaga legislatif sebagai penyeimbang kekuatan cabang kekuasaan eksekutif (check and balances), kondisi ini mulai membangun kepercayaan publik bahwa demokrasi telah dimulai kembali di Indonesia, bahwa lembaga legislatif kembali menemukan posisinya sebagai “lawan main” eksekutif sebagai organisator negara.

Produk dari proses legislasi adalah peraturan perundang-undangan (regeling). Peraturan perundang-undangan adalah alat utama bagi suatu negara hukum untuk menjalankan penyelenggaraan negara yang berbasis hukum (rule of law). Fungsi legislasi harus membawa misi tercapainya cita-cita tegaknya reformasi hukum, sehingga nantinya hukum akan menjadi kontrol efektif bagi penyelenggaraan negara dan menjadi sarana untuk pemenuhan hak-hak konstitutional warga negara. Dalam proses legislasi inilah seharusnya DPR menjawab tantangan dan permasalahan carut marutnya sistem hukum kita. Beberapa permasalahan yang timbul secara faktual diantaranya disebabkan ketiadaan sistem yang tidak harmonis. Antara lain, sistem peradilan pidana yang tidak bisa lagi mengakomodasi kondisi kekinian dari permasalahan yang terkait dengan hal itu. Sejak tahun 2004, DPR mengawali proses legislasi dengan menyusun acuan berupa rencana pembahasan undang-undang secara tahunan (Program Legislasi Nasional).

Trend legislasi bidang hukum yang direncanakan dalam Prolegnas 2006-2009 tercatat ada 27 RUU. Diantaranya ada beberapa RUU yakni, RUU tentang KUHAP, KUHP, Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor, Hukum Pidana Militer, Pemasyarakatan dan lain-lain. Tercatat ada 13 RUU yang dimaksudkan untuk pembaruan peradilan (justice system) pada umumnya dan sistem peradilan pidana (criminal justice system) pada khususnya. Namun, sampai selesainya masa jabatannya, DPR RI periode 2004-2009 baru berhasil mengesahkan sekitar 21 RUU bidang hukum, namun diantaranya merupakan RUU yang merupakan implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi dan tidak masuk prolegnas 2006-2009. Diantaranya, UU Pengadilan Tipikor, UU Peradilan Militer, UU Peradilan Agama, UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Peradilan Umum. Produk legislasi bidang hukum tidak menyentuh beberapa RUU yang krusial untuk pembaruan sistem hukum dan reformasi peradilan nasional. Padahal beberapa RUU, yang menjadi jangkar bagi penegakan sistem peradilan pidana dan telah direncanakan untuk dibahas sejak digulirkannya Propenas tahun 1999-2004. Diantaranya adalah RUU tentang Perubahan UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan RUU tentang Perubahan UU No.4 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Sedangkan beberapa RUU seharusnya memiliki prioritas untuk segera dibahas karena memiliki posisi penting dalam pembaruan sistem peradilan. Dalam rangka perbaikan pengawasan sistem peradilan adalah RUU tentang Komisi Yudisial, dalam rangka perbaikan hukum acara peradilan konstitusi adalah RUU tentang Perubahan UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan dalam upaya perbaikan sistem peradilan pidana khusus korupsi adalah RUU perubahan atas UU No. 31 tahun 1999.

Ketiadaan pengaturan dasar dalam upaya penyelenggaraan sistem peradilan ini menimbulkan berbagai masalah pelik yang timbul akhir-akhir ini. Seperti kontroversi peninjauan kembali yang diajukan oleh Jaksa, penggunaan pasal-pasal karet warisan kolonial seperti pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan dan penghinaan terhadap penguasa yang sudah tidak sesuai lagi diterapkan di alam demokrasi. Bahkan skandal terbaru mengenai perseteruan Kepolisian dengan Komisi Pemberantasan Korupsi juga memiliki dimensi carut-marutnya sistem peradilan pidana nasional. Peraturan hukum harus digunakan sebagai agen untuk memfasilitasi pembangunan, perubahan sosial dan transformasi sosial. Konteks kepentingan sosial dari legislasi adalah kebutuhan bagi legislator untuk selalu menyadari tanggung jawab etik yang inheren dalam posisinya sebagai legislator. Tanggung-jawab ini didasari pada kepercayaan dan posisi profesional dari legislator sebagai pejabat publik. Tanggung jawab legislator yang pertama adalah loyalitas, setiap profesional, termasuk legislator, mempunyai tugas dan loyalitas terhadap instruksi dari klien dan puncaknya pada publik. Kedua adalah kompetensi, Kebijakan harus secara efektif dikomunikasikan dan bahasa yang jelas dan tidak ambigu dan harus sesuai dan harmonis dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada. Legislator harus memiliki kompetensi cukup untuk mampu memnyusun peraturan perundang-undangan yang efektif. DPR RI periode 2009-2014 yang baru dilantik memiliki tugas berat memperbaiki sistem peradilan nasional melalui proses legislasi. Maka sebaiknya upaya ini dimulai dengan menyusun prioritas pembahasan RUU yang selalu berjalan dalam konteks memperbaiki sistem peradilan dari akarnya dengan mengindahkan prinsip-prinsip demokrasi dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Dengan demikian kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislasi ini akan kembali tumbuh.

Written by dimasprasidi

December 8, 2009 at 6:40 am

Posted in Opini Saya

One Response

Subscribe to comments with RSS.

  1. TERIMAKASIH ATAS INFORMASI DAN TULISANNYA, CUKUP BERMANFAAT BUAT BACAAN/REFRENSI UNTUK REGENERASI. KUNJUNGI JUGA SEMUA TENTANG PAKPAK DAN UPDATE BERITA-BERITA DARI KABUPATEN PAKPAK BHARAT DI GETA_PAKPAK.COM http://boeangsaoet.wordpress.com

    SAUT BOANGMANALU

    January 24, 2010 at 5:01 pm


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: