Dimas Prasidi

Mini Mind of Me

Catatan Kritis Perubahan UU Paket Peradilan

leave a comment »

Meskipun hampir dapat dikatakan adanya proses pembahasan mengenai 4 RUU ini ‘nyaris tak terdengar’, KRHN akan menyampaikan pendapat proses pembahasan RUU bidang Peradilan (RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan RUU tentang pencabutan atas UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Ada beberapa pandangan kritis mengenai keempat RUU ini yang bisa dicermati.

Tentang Konteks Kebutuhan Pembahasan RUU Bidang Peradilan. Keempat RUU ini tidak ada dalam prolegnas 2006-2009, seharusnya proses legislasi konsisten dengan Prolegnas yang sudah ditentukan sebagaimana disyaratkan UU Nomor 10 Tahun 2004. Jika alasannya adalah penyesuaian dengan sistem pengawasan dalam RUU KY, kenapa RUU KY tidak didahulukan untuk dibahas terlebih dahulu. Ada baiknya lebih memberikan porsi pembahasan lebih pada RUU Pengadilan Tipikor, KY dan MK. Mengenai urgensi atau sifat mendesak dari Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Hal pertama yang terlintas adalah apakah pembahasan 4 RUU ini telah dijadwalkan dalam Prolegnas atau tidak. Setelah melihat Rincian RUU yang akan dibahas dalam Prolegnas 2006-2009, dari 230 RUU yang masuk prioritas pembahasan dalam Prolegnas 2006-2009, empat RUU bidang Peradilan ini tidak disebutkan. Namun setelah melihat Prolegnas Prioritas 2009 dan Prolegnas 2009 (perubahan) keempat RUU ini dicantumkan sebagai RUU yang tengah dalam pembahasan dan merupakan luncuran tahun 2008 bersama dengan RUU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, RUU Komisi Yudisial dan RUU Mahkamah Konstitusi. (Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Nomor : 02A/DPR RI/II/2008-2009, Tanggal : 16 Desember 2008). Dari draft keempat RUU, melihat kebutuhan untuk melakukan revisi terhadap ketiga RUU bidang peradilan, Peradilan Agama, TUN dan Umum, merupakan konsekuensi dari adanya penambahan beberapa fungsi Komisi Yudisial yang diatur dalam UU No.3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yaitu diperjelasnya tugas Komisi Yudisial sebagai pengawas eksternal Hakim atas perilaku Hakim. Kewenangan-kewenangan ini memperjelas fungsi Komisi Yudusial yang ada dalam Pasal 24B Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Sehingga proses pengawasan Hakim dilakukan oleh dua lembaga, pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung meliputi pelaksanaan tugas yudisial, administrasi, dan keuangan, sedangkan pengawasan yang menjadi kewenangan Komisi Yudisial adalah pengawasan atas perilaku hakim, termasuk Hakim Agung. Jika agenda revisi terhadap ketiga RUU bidang peradilan ini. Peradilan Agama, TUN dan Umum, dimaksudkan untuk melakukan harmonisasi terhadap semua undang-undang yang mengatur mengenai bidang peradilan khususnya dibidang pengawasan dan terkait dengan akuntabilitas personil peradilan, maka seharusnya RUU KY yang mengatur wewenang KY dalam pengawasan dibahas dan disahkan terlebih dahulu.

Tentang RUU Pencabutan UU Kekuasaan Kehakiman Pencabutan atas UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, kami berpendapat setuju dan sudah tepat, dengan alasan :

1. UU Nomor 4 Tahun 2004 merupakan undang-undang payung (umbrella act) dibidang peradilan. Sedangkan UU Nomor 10 Tahun 2004 tidak mengakui lagi keberadaan undang-undang yang bersifat payung ini, karena tidak ada dalam tata urutan perundang-undangan (Pasal 7 UU Nomor 10 Tahun 2004).

2. Prinsip-prinsip peradilan yang ada dalam UU Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sudah dan akan dielaborasi secara eksplisit dan implisit dalam semua peraturan perundang-undangan di bidang peradilan lainnya, sehingga tidak perlu lagi diatur secara tersendiri.

Konsekuensi dari adanya Putusan 005/PUU-IV/2006 mengenai Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (selanjutnya disebut UU KY) dan Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU KK) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dimana Pasal 34 ayat (3) dinyatakan tidak mengikat. Tentang Prinsip-Prinsip Peradilan Ideal Pembahasan substansi dari RUU tentang atas UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.  jika memang pembahasan mengenai ketiga RUU ini tetap akan dilakukan maka kami memutuskan tidak akan memberikan pendapat secara rinci pasal per pasal. Kami hanya akan menjabarkan beberapa prinsip yang seharusnya dijadikan acuan dan diakomodasi dalam pembahasan ketiga RUU ini, yakni prinsip independensi, akuntabilitas dan transparansi.

Independensi Peradilan secara umum dipakai untuk mewakili lembaga peradilan, termasuk individu-individu hakimnya, sebagai lembaga yang bebas dari intervensi dari pihak lain. Prinsip 2 dari Prinsip Dasar Independensi Peradilan Versi PBB menjelaskan bahwa imparsialitas peradilan ditentukan oleh perilaku hakim yang selalu memutus perkara yang diajukan kepada mereka berdasarkan fakta-fakta dan kaitannya dengan hukum yang berlaku, tanpa adanya pembatasan-pembatasan, pengaruh-pengaruh yang tidak seharusnya ada, tekanan-tekanan, ancaman-ancaman, atau intervensi-intervensi, baik secara langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun dan dengan alasan apapun. Independensi peradilan merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dari keberadaan suatu lembaga peradilan yang ideal. Jika hal ini absen, maka peranan dari lembaga peradilan akan terdistorsi dan mengakibatkan turunnya kepercayaan publik kepada lembaga peradilan khususnya dan penyelenggara negara pada umumnya. Sayangnya, hal ini tengah dialami oleh lembaga peradilan Indonesia. Reduksi kepercayaan publik secara konstan adalah diakibatkan absennya prinsip independensi peradilan dalam upaya melindungi hak warga negara untuk mendapatkan keadilan dan akses terhadap keadilan. Penyebabnya, adalah perilaku korup dari institusi peradilan. Intervensi terhadap independensi peradilan dapat datang dari eksekutif, legislatif, pemerintah lokal, aparat pemerintah atau anggota parlemen, elit politik, kekuatan ekonomi, militer, akademisi dan bahkan dari dalam institusi peradilan itu sendiri. Montesquieu menegaskan, tidak seorang pun bisa dikatakan bebas dalam teori pemisahan kekuasaan jika kebebasan terpenting tidak ada, kebebasan terpenting itu adalah independensi peradilan.

Dalam konteks demokrasi, kekuasaan yudikatif yang independen dan imparsial memberikan manfaat bagi keseimbangan yang stabil antara dirinya dengan eksekutif. Kekuasaan yudikatif memastikan hak-hak dasar warga negara yang rentan dari kemungkinan diabaikan oleh eksekutif. Independensi peradilan juga merupakan faktor kunci dari pemberantasan korupsi, mengurangi manupulasi politik dan meningkatkan kepercayaan publik kepada penyelenggara negara. Oleh karena itu, aspek-aspek dasar dari independensi peradilan mencakup;

1. penunjukkan hakim dan aparat peradilan secara non-politik

2. jaminan remunerasi yang pantas bagi hakim

3. absennya intervensi eksekutif dan legislatif dalam proses peradilan atau penyelenggaraan peradilan dan

4. otonomi dalam penyelenggaraan administrasi peradilan dan penggunaan anggaran.

Transparansi Peradilan, yang harus dilakukan dalam mentransformasi sistem admnistrasi peradilan yang transparan agar lebih terukur adalah:

1. Kejelasan Waktu: Jadwal Persidangan, Proses Pemeriksaan Persidangan, ditolak atau diterimanya permohonan akses terhadap informasi terhadap dokumen persidangan yang bersifat publik.

2. Kejelasan mengenai akses terhadap dokumen persidangan dan dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait dengan institusi peradilan: mana yang bersifat publik dan mana yang bersifat rahasia.

3. Kejelasan mengenai penggunaan anggaran: APBN dan Biaya Perkara, baik melalui laporan tahunan maupun melalui laporan terhadap pihak yang berperkara.

Berbicara tentang penataan peradilan di Indonesia, yang dibutuhkan adalah legal framework tentang peradilan yang sempurna, yang akan menjadi penduan bagi DPR untuk menentukan arah regulasi, panduan bagi pemerintah untuk memberikan dukungan dan bagi lembaga peradilan itu sendiri. Ketika ini tidak terjadi maka penataan peradilan akan kehilangan arah. Akibat nya justru tingkat kepercayaan masyarakat yang rendah terhadap peradilan dan jumlah masyarakat yang menggunakan pengadilan untuk menyelesaikan masalahnya juga rendah.

Written by dimasprasidi

August 6, 2009 at 8:16 am

Posted in Opini Saya

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: