Dimas Prasidi

Mini Mind of Me

Anak dalam Sistem Peradilan Pidana: Catatan Kritis

with one comment

Anak dalam Sistem Peradilan Pidana: Catatan Kritis

Perubahan mind set mengenai adanya diskresi penegak hukum untuk memperlakukan anak sebagai pelaku kejahatan/pelanggaran sebagaimana layaknya orang dewasa. Dalam konsep HAM. anak digolongkan sebagai vurnerable groups bersama dengan kelompok minoritas, difable, perempuan dan manula dan konteks perlindungannya masing-masing. Anak harus selalu dipandang sebagai korban, karena belum memiliki pola pikir dewasa dan masih memiliki disorientasi akan jati dirinya. Sehingga mudah dan rentan untuk terpengaruh budaya-budaya dalam lingkungannya termasuk budaya melakukan kejahatan/pelanggaran dimana dia belum bisa membedakan apakah hal tersebut tindak pidana atau bukan.

Diperlukan perubahan pola pikir mengenai anak yang melakukan tindak pidana kejahatan/pelanggaran, anak harus selalu diposisikan sebagai korban dan bukan pelaku. Hubungan antara pelaku dan korban kejahatan yang oleh Stephen Schafer dinyatakan sebagai teori criminal-victim relationship tidak tergambar secara nyata dalam tindak pidana penyalanhgunaan narkotika ini.

Menjawab permasalahan tersebut, Sellin dan Wolfgang memberikan kualifikasi jenis-jenis korban kejahatan sebagai berikut:

  1. Primary victimization adalah korban individual, jadi korban disini adalah korban perorangan bukan korban kolektif atau kelompok;
  2. Secondary victimization, maksud dari korban dengan bentuk seperti ini adalah, korbannya badan hukum atau kelompok;
  3. Tertiary victimization yang menjadi korban adalah masyarakat luas, boleh juga dikatakan, bahwa korbannya abstrak dan tidak berhubungan langsung dengan kejahatan;
  4. Mutual victimization, yang menjadi korban adalah pelaku sendiri, korban tidak
    menyadari bahwa dirinya adalah korban dari kejahatan yang dilakukannya sendiri;
  5. No victimization, istilah no victimization bukan berarti tidak ada korban.
    Akan tetapi tidak dapat segera diketahui keberadannya atau posisinya sebagai korban.

Berbeda dengan Sellin dan Wolfgang, Stephen Schafer memiliki kriteria tersendiri dalam membagi korban kejahatan. Pembagian menurut Stephen Schafer adalah sebagai berikut:

  1. Unrelated victims adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena potensial. Untuk itu dari aspek tanggung jawab sepenuhnya berada di pihak korban;
  2. Provocative victims, merupakan korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku bersama-sama;
  3. Participating victims, hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Pertanggung jawaban sepenuhnya berada di tangan pelaku;
  4. Biologically weak victims adalah kejahatan karena faktor fisik korban. Pertanggungjawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya;
  5. Socially weak victims adalah korban yang yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti para gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. Pertanggungjawabannya terletak pada penjahat atau masyarakat;
  6. Self victimizating victims adalah korban yang dilakukan sendiri (korban semu).
    Untuk itu pertanggung jawabannya terletak pada korban sepenuhnya karena sekaligus sebagai pelaku;
  7. Political victims, adalah korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis,
    korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecualiada adanya perubahan konstelasi politik. (Lilik Mulyadi, 2004: 115)

Schafer manyatakan,bahwa korban mempunyai tanggungjawab fungsional yakni secara aktif menghindari untuk menjadi korban dan tidak memprovokasi serta memberikan kontribusi terhadap terjadinya tindak pidana. Kontribusi korban dalam tindak pidana sering disebut dengan istilah victim precipitation.

Apabila dihubungkan dengan kedudukan para terdakwa dalam perkara ini, kedudukan mereka tersebut dapat termasuk dalam kategori mutual victimization menurut Sellin dan Wolfgang atau self victimizating victims menurut Stephen Schafer. Secara normatif, para terdakwa tersebut adalah pelaku, karena memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana disyaratkan dalam segi objektif maupun subjektif. Namun dalam perspektif viktimologis, para terdakwa tersebut adalah mutual victimization atau self victimizating victims. Pelaku tidak sadar bahwa dia adalah korban dari kejahatannya sendiri, korban berpartisipasi penuh terhadap kejahatan tersebut karena korban adalah pelaku.

Pola pikir hakim harus dibawa kearah rehabilitasi terhadap anak dan bukan penghukuman. Majelis Hakim bisa berupaya melihat perkara ini dari segi sosiologis dimana ada teori dekriminalisasi yang mensyaratkan bahwa apabila kejahatan dilakukan tidak mengakibatkan korban orang lain melainkan diri sendiri (crime without victim) maka perbuatan tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai kejahatan Leonard Savitz menyatakan, bahwa perbuatan dinyatakan jahat secara hukum apabila memenuhi lima syarat. Kelima syarat tersebut adalah:

  • An act must take place that in volves harm inflicted on someone by the actor.
  • The act must be legally prohibited at the time it is committed.
  • The perpetrator must have criminal intent (mens rea) when he emgages in the act.
  • There must be a causal relationship between the volountary misconduct and the harm that result from it dan kelima, there must be some legally prescribed punishment for anyone convicted of the act. (Savitz, Leonard, Dilemmas in criminology, McGraw-Hill Book, New York 1967).

Namun, jika Majelis Hakim konsisten dengan maksudnya untuk memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk memperbaiki masa depannya, maka seharusnya Majelis Hakim mencoba melakukan eksplorasi kemungkinan adanya upaya rehabilitasi yang dimungkinkan oleh hukum formil yang bisa diterapkan kepada para terdakwa.

Seperti dalam UU 22 tahun 1997 tentang Narkotika diatur dalam Pasal 47 ayat (1), Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat :

  • Memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pencandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; atau
  • Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

Rehabilitasi tersebut akan dilakukan di fasilitas rehabilitasi, meliputi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (Pasal 49 jo 51 ayat (1) UU No.22 Tahun 1997) yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan dan Menteri Sosial. (Pasal 48 UU No.22 Tahun 1997). Diperlukan adanya mekanisme rehabilitasi yang diatur dalam UU Peradilan Anak dan UU Pemasyarakatan.

Pengawasan terhadap putusan pengadilan

Diperlukan adanya pengawas aktif dalam setiap proses peradilan anak (juvenile justice trial), entah itu dari pemasyarakatan (BAPAS) atau pengawas independen dari masyarakat sipil. Pengawas aktif ini akan mencatat pelanggaran dalam proses peradilan pidana anak. Hasil laporan ini dapat diadukan kepada lembaga yang berwenang untuk menangani pelanggaran ini.

Dalam upaya perlindungan anak dan perlindungan proses peradilan yang imparsial (fair trial), terdapat dua pintu advokasi.

Pertama, melalui Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Pada pasal 75 UU Perlindungan Anak dicantumkan bahwa tugas pokok KPAI ada 2, yaitu:

  1. Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan  perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan  data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap  pelanggaran perlindungan anak;
  2. Memberikan laporan, saran, masukan dan pertimbangan kepada presiden  dalam rangka perlindungan anak.

Mencermati isi pasal  tersebut maka tugas KPAI dapat dirinci lebih lanjut  sebagai berikut:

  • Melakukan  sosialisasi  dan advokasi  tentang  peraturan  perundang-undangan  yang berkaitan dengan perlindungan anak.
  • Menerima pengaduan  dan memfasilitasi pelayanan masyarakat terhadap  kasus-kasus  pelanggaran hak anak kepada pihak-pihak yang berwenang.
  • Melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, dan kondisi pendukung lainnya baik di bidang sosial, ekonomi, budaya dan agama
  • Menyampaikan dan memberikan  masukan, saran dan pertimbangan  kepada berbagai pihak tertuama Presiden, DPR, Instansi pemerintah terkait ditingkat  pusat dan daerah
  • Mengumpulkan  data dan informasi tentang  masalah perlindungan anak
  • Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tentang perlindungan anak termasuk laporan untuk Komita Hak Anak PBB (Committee on the Rights of the Child) di Geneva, Swiss.
  • Melakukan pengawasan  terhadap  penyelenggaraan  perlindungan anak di Indonesia.

Jika mencermati tugas pokok KPAI diatas, nampak bahwa KPAI dalam hal pelanggaran hak anak memiliki wewenang penyelidikan sebagaimana layaknya KOMNAS HAM. Hasil penyelidikan KPAI dapat diteruskan kepada penyidik untuk diproses lebih lanjut. Pelanggaran yang mungkin terjadi dalam proses peradilan pidana anak antara lain:

  • ditahan bersama-sama dengan orang dewasa
  • penyiksaan oleh penyidik atau petugas LAPAS
  • tidak diberikan hak dasarnya; makan, minum, perawatan kesehatan dan pendidikan

Kedua, pengaduan kepada Komisi Yudisial. Komisi Yudisial memiliki wewenang untuk memeriksa pelanggaran kode perilaku hakim dan berwenang untuk memberhentikan hakim yang terbukti melanggar pedoman perilaku hakim bersama-sama dengan MA. (UU No.3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung)

Pedoman perilaku hakim (Pedoman Perilaku Hakim, berlaku pada 22 Desember 2006) memiliki prinsip-prinsip:

–          Berperilaku adil

–          Berperilaku jujur

–          Sikap yang arif dan bijaksana

–          Bersikap mandiri

–          Integritas tinggi

–          Bertanggung jawab

–          Menjunjung tinggi harga diri

–          Berdisiplin tinggi

–          Berprilaku rendah hati

–          Bersikap profesional

Dalam hal ini, pengaduan terhadap hakim yang melanggar pedoman perilaku hakim diatas dalam upaya memeriksa proses peradilan pidana anak dapat diadukan ke KY oleh pengawas independen yang disebutkan sebelumnya.


Written by dimasprasidi

August 6, 2009 at 7:52 am

Posted in Opini Saya

One Response

Subscribe to comments with RSS.

  1. Biar kedepannya nanti anak tidak mengalami trauma

    S. Edi

    April 17, 2010 at 3:55 am


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: