Dimas Prasidi

Mini Mind of Me

Peluang Legislasi dimasa Pemilu

leave a comment »

Proses pemilu legislatif yang berjalan sejak 7 April 2008 sampai dengan 9 Mei 2009 telah menyita perhatian para anggota parlemen khususnya mereka yang mencalonkan diri kembali. Keharusan bagi para anggota tersebut untuk turut berkompetisi dengan para kandidat lain di satu sisi dan keharusan menjalankan peran dan fungsi sebagai anggota parlemen sepertinya sulit untuk dikompromikan.

Seperti diketahui, MK mengabulkan uji materi UU No.10/2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah melalui Putusan N NO.22-24/PUU-VI/2008. Dengan dikabulkannya uji materi terhadap pasal 214 huruf a,b,c,d, dan e pada UU tersebut, maka penetapan calon anggota legislatif terpilih tidak lagi memakai sistem nomor urut, melainkan suara terbanyak. Pasca putusan MK, anggota DPR yang dicalonkan kembali oleh partainya akan mengamankan posisi dan suaranya di daerah pemilihan masing-masing. Ini akan mengganggu ritme pembahasan RUU, sebelum putusan MK mengenai suara terbanyak muncul, anggota dewan yang memiliki nomor urut aman (satu atau dua) masih berkantor. Anggota yang turun ke lapangan adalah yang mendapat nomor urut besar.Namun, akibat putusan MK, anggota DPR yang mendapat nomor urut besar atau kecil harus terjun ke daerah. Diprediksikan, mulai Januari hingga akhir Maret dapat dipastikan anggota DPR yang maju pada pemilu legislatif akan mengamankan posisi masing-masing di daerah pemilihan. Hal itu tidak menjadi masalah jika jumlah anggota pansus yang maju dalam Pemilu 2009 sedikit. hampir semua anggota pansus mencalonkan diri lagi. Sekitar tiga per empat dari anggota pansus, 50 anggota Pansus RUU Tipikor, 40 orang (80 persen) di antaranya kembali masih berkonsentrasi dalam Pemilu 2009.

Kewajiban Legislasi

Menilik tarikan antara kewajiban legislasi anggota parlemen dengan “kewajiban” mereka dalam mengamankan posisi di daerah pemilihannya masing-masing terkait dengan implikasi putusan MK mengenai suara terbanyak, perlu dijabarkan ulang sejauhmana legitimasi dan kebebasan dari para anggota parlemen dalam menjalankan tugas konstitusinya.

Dalam sistem demokrasi perwakilan, dimana rakyat mendelegasikan aspirasinya kepada para wakilnya yang difasilitasi oleh partai politik untuk dijewantahkan kedalam kebijakan-kebijakan yang pada akhirnya akan mengakomodir kepentingan mayoritas (general will) masyarakat, wakil rakyat memiliki kewajiban untuk melakukan upaya terbaik untuk membawa aspirasi rakyat yang diembannya untuk diperjuangkan dalam penyusunan kebijakan-kebijakan negara yang pada akhirnya digunakan untuk mengatur kehidupan masyarakat yang secara mayoritas diinginkan oleh masyarakat itu sendiri. Rousseau mengatakan bahwa masyarakat yang sempurna seharusnya diatur oleh general will dari populasinya. Dia tidak mendefinisikan secara rinci mengenai bagaimana hal ini mesti dicapai karena bias dilakukan dengan beragam cara yang memungkinkan disesuaikan dengan situasi dari masyarakat itu sendiri. Rousseau menyarankan perhelatan tersebut dilakukan dengan melakukan akomodasi terhadap setiap individu warga negara untuk mengajukan will untuk digenerasi dalam general will. Tanpa adanya masukan dari masyarakat itu sendiri, tidak akan ada pemerintahan yang legitim. Dalam demokrasi perwakilan, Will tersebut dilepaskan oleh individu-individu masyarakat kepada satu individu yang akan membawa aspirasi-aspirasi tersebut yang pada akhirnya menimbukan hak bagi individu yang diberikan kumpulan will tersebut untuk menggunakannya sejauh maksud diberikannya general will tersebut.

Maka penting untuk untuk diketahui sejauhmana general will tersebut dapat digunakan oleh individu pengembannya. General will tersebut diberikan atas dasar kontrak, dimana individu pengemban, dengan kemampuan dan kapasitasnya diharapkan untuk melakukan upaya terbaik untuk mengenerasinya kedalam kebijakan-kebijakan negara. Upaya terbaik itu diukur dengan sejauhmana individu pengemban memainkan perannya, yang dilegitimasi dari kumpulan will tersebut, dalam upaya meninjeksikan kemauan bersama dalam negosiasi perumusan kebijakan, sejauhmana individu pengemban menggunakan kemampuannya untuk mencapai hal tersebut, bagaimana individu tersebut memperlakukan kemauan bersama yang diembannya, seberapa lama individu pengemban tersebut melakukan upayanya untuk menelurkan kebijakan-kebijakan pro general will.

Dalam prakteknya di Indonesia, individu-individu yang duduk dalam dewan perwakilan memainkan perannya dengan memiliki hak suara dan ha untuk negosiasi dalam merumuskan suatu kebijakan yang merupakan kewenangan konstitusional lembaga dewan perwakilan tersebut. Kemampuan dari para individu ini diakomodir dengan pemilahan komisi-komisi yang mengurusi bidang tertentu sesuai kemampuan para representator. Mereka juga diberi tata tertib mengenai bagaimana cara memperlakukan kemauan bersama yang diembannya. Batas waktu yang diberikan kepada mereka adalah lima tahun, lima tahun untuk menelurkan kebijakan-kebijakan yang terukur berdasarkan aspirasi-aspirasi yang diemban sebelumnya.

Kewajiban-kewajiban dari para legislator di parlemen diamanatkan oleh Pasal 20 Konstitusi dengan kata-kata Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang dan Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Kewajiban-kewajiban dijewantahkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 08/ DPR RI/I/2005.2006 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pasal 13 huruf f mengenai kewajiban anggota Dewan yang menyatakan mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan. Terkait dengan problem aktual mengenai kinerja anggota dewan yang dipengaruhi oleh dampak putusan MK mengenai suara terbanyak sebagaimana dijelaskan sebelumnya, maka perilaku anggota dewan yang mendahulukan kepentingan pribadinya, yakni menjaga popularitasnya di daerah pemilihan daripada menjalankan tugas konstitusionalnya merupakan pelanggaran terhadap pasal dalam tata tertib DPR tersebut.

Kewajiban memobilisasi parlemen dalam proses legislasi berada ditangan fraksi, Fraksi bertugas mengkoordinasikan kegiatan anggotanya dalam melaksanakan tugas dan wewenang DPR. (Pasal 17 (1 Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 08/ DPR RI/I/2005.2006 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia). Fraksi bertugas meningkatkan kemampuan, disiplin, keefektifan, dan efisiensi kerja anggotanya dalam melaksanakan tugas yang tercermin dalam setiap kegiatan DPR (Pasal 17 ayat (2) Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 08/ DPR RI/I/2005.2006 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia).

Dalam Pasal 6 Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 08/ DPR RI/I/2005.2006 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia disebutkan bahwa anggota DPR harus mengutamakan tugasnya dengan cara menghadiri secara fisik setiap rapat yang menjadi kewajibannya. Ketidakhadiran Anggota secara fisik sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam rapat sejenis, tanpa ijin dari Pimpinan Fraksi, merupakan suatu pelanggaran kode etik.

Dari segi profesionalitas, Pasal 3 Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 08/ DPR RI/I/2005.2006 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyebutkan anggota DPR harus berintegritas yang tinggi, dengan senantiasa menegakkan kebenaran dan keadilan, menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia, mengemban amanat penderitaan rakyat, mematuhi.Peraturan Tata Tertib DPR RI, menunjukkkan profesionalisme sebagai Anggota, dan selalu berupaya meningkatkan kualitas dan kinerjanya. Pasal 4 Tatib yang sama menyebutkan anggota bertanggung jawab mengemban amanat penderitaan rakyat, melaksanakan tugasnya secara adil, mematuhi hukum, menghormati keberadaan lernbaga legislatif, mempergunakan kekuasaan dan wewenang yang diberikan kepadanya demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat, serta mempertahankan kedaulatan bangsa dan kedaulatan negara.

Disisi lain, fenomena Pasca putusan MK, anggota DPR yang dicalonkan kembali oleh partainya cenderung memilih untuk mengamankan posisi dan suaranya di daerah pemilihan masing-masing dibanding melakukan pembahasan RUU, sebelum putusan MK mengenai suara terbanyak muncul, anggota dewan yang memiliki nomor urut aman (satu atau dua) masih berkantor. Anggota yang turun ke lapangan adalah yang mendapat nomor urut besar.Namun, akibat putusan MK, anggota DPR yang mendapat nomor urut besar atau kecil harus terjun ke daerah. Hal ini menimbulkan pertanyaan, sejauh mana anggota DPR dapat meninggalkan kewajiban legislasinya dalam rangka memperjuangkan haknya yang dijamin oleh Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yakni “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya” dan Pasal 28D ayat (3) “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”

Tegangan antara adanya delegasi aspirasi yang menimbulkan kontrak bagi anggota parlemen untuk menyusun kebijakan-kebijakan sesuai dengan kemauan dari individu-individu yang memilihnya dengan hak bagi anggota parlemen sebagai warga negara untuk mengejar dan maju sebagai wakil rakyat dan turut ambil bagian dalam penyusunan kebijakan menimbulkan diskursus mengenai prioritas mana yang harus didahulukan oleh anggota parlemen, mana yang lebih superior, mana yang bisa mengatasi apa, jenjang prioritas ini harus ditelusuri dari esensi adanya jabatan publik legislatif itu sendiri.

Anggota parlemen, legislature, merupakan pejabat publik yang dipilih melalui mekanisme demokrasi yang memiliki esensi sebagai pembawa kepentingan konstitutennya. Ketika terpilih, sifat pejabat publik melekat pada dirinya, dimana dia mengemban tugas publik dan wajib mendahulukan kepentingan publik diatas kepentingan pribadi. Hal ini merupakan konsekuensi dari kesediaan dia memajukan diri sebagai representasi dari konstituennya.

Selanjutnya, hak seseorang anggota parlemen untuk maju kembali sebagai representasi dari konstituennya melekat sebagai konsekuensi individu anggota parlemen tersebut sebagai warga negara. Dia mempunyai hak untuk melakukan upaya terbaik untuk kembali menjaring konstituennya untuk kembali mempercayakan suaranya kepadanya secara demokratis. Secara ideal, bagi calon incumbent tersebut, cara yang terbaik adalah dengan membuktikan melalui kinerjanya sebagai pembawa aspirasi konstutuen yang dipercayakan kepadanya. Ukuran yang digunakan adalah terakomodirnya aspirasi dari konstituennya selama 5 tahun dia menjabat sebagai wakil atau representasi dari konstituennya.

Jika dikaitkan dengan implikasi putusan MK mengenai suara terbanyak yang menyebabkan anggota parlemen memilih untuk turun ke daerah pemilihannya untuk menjaga popularitasnya agar bisa menjaring suara dan kembali menawarkan diri sebagai wakil dari konstituennya, maka hal ini bisa dikatakan sebagai fenomena demokrasi yang cacat. Bisa dikatakan hal ini terjadi karena yang sekarang terjadi adalah jual putus suara, dimana para konstituen hanya dilibatkan dalam tahapan pemilihan anggota parlemen sementara kontrol konstituen terhadap wakilnya minim.

kajian Stigler (1971) yang menyimpulkan bahwa pembuatan kebijakan (policy formulation) diambil berdasarkan pertarungan antar kelompok kepentingan. Kelompok yang memberikan `insentif’ tertinggilah yang akan memenangkan kebijakan tersebut. Dalam kalkulasi rasional, politisi memilih `penawar tertinggi’ untuk dapat mempertahankan dan melanggengkan kekuasaan.

Menurut Baldwin dan Cave (1999), kebijakan publik atau perundangan dapat dikategorikan good policy bila terdapat prasyarat setidaknya pertama, akuntabel dan dapat dikontrol oleh publik sejak dari pembahasan di Dewan sampai kebijakan tersebut diimplementasikan; kedua, kebijakan atau perundangan yang dihasilkan dalam penerapannya mendorong efisiensi atas sumberdaya publik. Dan’ situ jelaslah bahwa azas akuntabilitiltas dan efisiensi dalam pembentukan perundangan menjadi penting.

Dalam teori transaksi (exchange theory), diilustrasikan titik temu antara sisi permintaan dan sisi penawaran pada penentuan kebijakan. Dalam sisi permintaan (demand-side) pembuat kebijakan memerlukan rekognisi dari konstituennya, terpilih kembali, dukungan maupun sumbangan dana kampanye. Dari sisi penawaran (supply-side), kelompok-kelompok kepentingan, memberikan akses dan kontribusi dana kampanye demi memperoleh kebijakan yang menguntungkan, akses terhadap sumberdaya maupun proteksi bisnis. Kekuatan posisi tawar (bargaining power) legislatif terhadap eksekutif maupun kelompok kepentingan sangat menentukan hasil akhir dari suatu kebijakan. Proses pembuatan kebijakan dan. perundangan menjadi political game antar elit politik dan ekonomi dengan meminggirkan kepentingan publik.

Pertemuan antar dua kepentingan ini membidani kebijakan yang buruk. Politisi dilihat sebagai entitas yang sedapat mungkin memperbesar dukungan dan suara (votemaximizing). Dari diskursus diatas, fenomena kegagalan dari sistem demokrasi ternyata mempengaruhi kinerja dari lembaga parlemen itu sendiri.

Dari program legislasi 2005-2009 direncanakan sekitar 238 undang-undang yang akan dibahas. Pada Akhir 2007 parlemen menhasilkan 98 produk undang-undang, Dalam prolegnas 2008-2009 tercatat 42 undang-undang yang mendapatkan prioritas pembahasan, Namun dalam praktek target tersebut selalu tidak pernah tercapai, capaian maksimal hanya sebesar 65 persen atau 51 RUU pada tahun 2008. Ketua DPR Agung Laksono dalam pidato penutupan masa sidang III menyebutkan bahwa DPR periode 2004-2009 telah berhasil menyelesaikan 155 RUU dari total sebanyak 284 RUU yang masuk dalam daftar prioritas legislasi nasional (prolegnas).

Dalam dinamika Penyusunan undang-undang di tahun 2009, Dewan baru dapat menyelesaikan tiga RUU dari 38 RUU yang menjadi prioritas. Dengan selesainya tiga RUU tersebut, katanya, hingga kini Dewan telah menyelesaikan 157 RUU menjadi UU. Ketiga RUU yang diselesaikan pada masa sidang ini adalah RUU tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut, dan Udara, melengkapi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional Terorganisasi. Sementara beberapa RUU seperti RUU tentang Perubahan Kedua atas UU tentang Mahkamah Konstitusi, RUU tentang Perubahan atas UU tentang Komisi Yudisial, RUU tentang Peradilan Militer, RUU tentang Keistimewaan D.I. Yogyakarta. Kemudian, RUU tentang Kesehatan, RUU tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, RUU tentang Narkotika, RUU tentang Keimigrasian, RUU tentang Pelayanan Publik, dan RUU Pengadilan Tipikor, belum juga mengalami perkembangan pembahasan yang berarti. RUU Pengadilan Tipikor misalnya, RUU Pengadilan Tipikor diajukan Presiden ke DPR pada tanggal 11 Agustus 2008 dengan Surat Presiden Nomor : R.49/Pres/8/2009 yang menugaskan kepada Menteri Hukum dan HAM, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Jaksa Agung untuk mewakili Presiden dalam pembahasan RUU dengan DPR. Namun sampai dengan Masa Sidang III selesai, RUU ini masih mandeg di penyusunan Daftar Inventaris Masalah (DIM) ditingkat fraksi. Fraksi yang telah menyerahkan adalah Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Demokrat, dan Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi per 26 Februari 2009. Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) rencananya akan dilakukan pada awal Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2008-2009. Masa Sidang tersebut akan dimulai tanggal 13 April 2009.

Peluang Legislasi di masa Pemilu

Melihat fenomena kegagalan demokrasi yang telat dibahas sebelumnya, akan sulit untuk memaksakan adanya suatu proses legislasi dimasa Pemilu calon anggota legislatif. Peluang akan terbuka pada saat hasil Pemilu legislatif telah didapat, dengan asumsi bahwa upaya-upaya dari calon incumbent untuk mencari suara setidaknya tidak akan terjadi lagi. Peluang itu sedikit terancam dengan fakta apabila ada calon incumbent yang tidak lagi terpilih menjadi anggota parlemen, yang merupakan anggota penyusun salah satu RUU, pada masa berikutnya. Hal ini bisa mengakibatkan ketidakseriusan anggota tersebut untuk membahas RUU yang sebenarnya menjadi kewajiban dia sampai masa jabatan dirinya berakhir. Kemudian ancaman lain yang potensial adalah setelah pemilu legislatif lewat, anggota DPR biasanya diminta partai untuk menyukseskan calon presiden/wakil presidennya..

Masa sidang yang tersisa dari DPR periode 2004-2009 hanya tersisa dua kali yakni Masa Sidang IV Tahun Sidang 2008-2009: 27 April s/d 17 Juli 2009 dan Masa Sidang I Tahun Sidang 2009-2010: 14 Agustus s/d 30 September 2009. Hal yang bisa diharapkan adalah komitmen dari anggota DPR untuk menunjukkan komitmen, dengan memanfaatkan waktu yang sedikit untuk membahas RUU. Jika diperlukan, DPR harus menggunakan masa resesnya untuk rapat pansus.

Para anggota DPR juga sudah semestinya mengingat bahwa dijalankan atau tidaknya kewajiban legislasi akan berimplikasi pada akuntabilitasnya kepada konstituennya dan secara kelembagaan akan berpotensi dibawanya anggota tersebut ke dewan kehormatan yang memilki kewenangan mengukur kinerja dari anggota dari lembaga legislatif tersebut.

Written by dimasprasidi

April 17, 2009 at 7:09 am

Posted in Opini Saya

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: