Dimas Prasidi

Mini Mind of Me

Seri Independensi Peradilan: Pengawasan dan AkuntabilitasSeri Independensi Peradilan: Pengawasan dan Akuntabilitas

leave a comment »

Efektifitas Pengawasan Internal

Fungsi pengawasan internal MA didelegasikan oleh UU Kekuasaan Kehakiman “MA memegang kewenangan di bidang pengawasan atas peradilan dan tingkah laku hakim (dan termasuk Hakim Agung) dalam menjalankan tugas di seluruh tingkatan peradilan. secara ringkas metode pengawasan yang diterapkan oleh Mahkamah Agung”.1
Secara ringkas mekanisme pengawasan di MA dilakukan dengan dua metode yakni pengawasan melekat (struktural) dan pengawasan fungsional (Badan Pengawasan MA). Metode pengawasan yang biasanya dilakukan oleh lembaga pengawas MA antara lain:
1. Inspeksi rutin dan mendadak;
2. Meminta laporan secara periodik dari pengadilan;
3. Menindaklanjuti laporan/ pengaduan masyarakat.
Pelaksanaan pengawasan rutin dilakukan dengan teknik pemeriksaan, monitoring, dan pembinaan yang mencakup keseluruhan aspek administrasi dan manajemen peradilan. 2

Kinerja Badan Pengawas MA ini bisa diukur dengan kebijakan tradisi baru MA yakni penyampaian Laporan Tahunan MA. Merunut ke belakang, pada tahun 2005 MA melaporkan telah menerima 317 pengaduan masyarakat dan hasilnya 40 personil lembaga peradilan dijatuhi sanksi. Sanksinya bervariasi antara lain, mutasi, pembatalan mutasi, penurunan jabatan dan pemberhentian sementara dari PNS. Selama 2006, MA menerima 505 pengaduan masyarakat dan memberikan sanksi kepada 51 personil lembaga peradilan.3 Di tahun 2007, pengaduan yang masuk ada 532, termasuk sisa pengaduan pada tahun 2006 sebanyak 253, sampai bulan maret 2008 telah dijatuhkan sanksi terhadap 53 personil lembaga peradilan, diantaranya 18 orang hakim.4
Namun hal ini belum mampu mengikis pandangan publik bahwa pengawasan internal MA tidak efektif Kuantitas dari realitas empiris yang menjadi perhatian masyarakat menyebabkan konklusi dalam kalimat sebelumnya menjadi valid. Satu bukti tak efektifnya pengawasan internal terlihat dari kebijakan Ketua MA Bagir Manan mempromosikan Kresna Menon hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang pernah direkomendasikan Komisi Yudisial (KY) diberhentikan sementara selama setahun sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Bandung. Menon merupakan ketua majelis hakim Pengadilan Tipikor yang menolak pemanggilan Bagir Manan sebagai saksi dalam kasus dugaan penyuapan oleh Harini Wijoso, penasihat hukum terdakwa korupsi Probosutedjo.5Promosi ini tampaknya mengulang apa yang pernah terjadi pada Nana Juwana, mantan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang menangani kasus sengketa Pilkada Kota Depok. Berdasarkan rekomendasi KY, Nana diusulkan untuk diberhentikan sementara selama setahun sehubungan dengan kasus sengketa Pilkada tersebut. Namun taklama setelah ditarik ke bagian Litbang dan Diklat MA, Nana justru diangkat sebagai Ketua PT Jawa Tengah .

Dengan sejarah yang demikian, kepercayaan publik terhadap fungsi pengawasan internal MA semakin luruh. Menurut jajak pendapat yang dilakukan Kompas (10/10/05), responden masih mempercayai bahwa keputusan hakim dapat dibeli dan belum meyakini bahwa hakim-hakim bebas KKN. Tuntutan berbagai pihak dalam menyoroti kinerja MA dalam menjalankan funsgi pengawasan adalah masih belum dapat diukurnya hasil kerja-kerja Badan Pengawasan MA. Harapan untuk mendengar lebih banyak hasil pengawasan internal MA tak terpenuhi. Seharusnya MA mengklasifikasi pengaduan publik dalam menjalankan prinsip akuntabilitas dengan mengumumkan laporan tahunannya. Kemudian, dalam laporan tahunan MA yang disosialisasikan kepada publik, nama-nama personil lembaga peradilan yang dijatuhkan hukuman memang tidak dicantumkan. Selain tidak mencantumkan nama, laporan tersebut juga tidak memuat penyebab dijatuhinya hukuman, melainkan hanya memuat posisi dan jenis hukuman yang dijatuhkan.

Rekomendasi dari cetak biru Pembaruan MA antara lain:
1.membagi secara tegas perbedaan yurisdiksi tugas antara Komisi Yudisial dan Ketua Muda MA bidang Pengawasan dan Pembinaan.
2.Menyusun kode etik atau pedoman perilaku hakim
3.menyusun standar mekanisme pengawasan yang akuntabel

Saat ini, MA baru saja merilis kebijakan-kebijakan guna memperkuat fungsi kewenangan pengawasan internalnya. Keputusan-keputusan tersebut antara lain Keputusan Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan, Keputusan Nomor KMA/096/SK/X/2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan, serta Keputusan Nomor KMA/104A/SK/XII/2006 tentang Pedoman Perilaku Hakim. Namun, selama pengawasan terhadap perilaku personil lembaga peradilan masih menjadi kewenangan internal semata, output dari pengawasan tersebut akan sulit diukur dan dipertanggung jawabkan. Kewenangan superior MA dalam melakukan supervisi dalam ranah kekuasaan kehakiman dinilai Sebastian Pompe melebihi kewenanagan koleganya di Prancis dan Belanda, Pompe mengatakan MA adalah institusi yang memiliki kewenangan lebih luas dari cour de Cassation, yang hanya memiliki sedikit kewenangan pengawasan, atau MA Belanda, yang kewenangan supervisinya secara esensial terbatas hanya pada permasalahan kedisiplinan kehakiman.

Guna mengakhiri feodalisme dan oligarki di salah satu lembaga tertinggi peradilan ini diperlukan lembaga eksternal sebagai bentuk mekanisme check and balance terhadap konstitusi. Dengan adanya lembaga counter internal ini, maka setiap pengawasan yang dilakukan di internal MA, selalu bisa diklarifikasi dan selalu bisa diuji (accountable). Masalahnya, sikap MA terhadap kehadiran lembaga supervisi eksternal, Komisi Yudisial, masih berupa resistensi arogan. Busyro Muqoddas, Ketua Komisi Yudisial, menyatakan bahwa tidak ada satupun rekomendasi KY yang ditindaklanjuti oleh MA, pihaknya (Komisi Yudisial) belum menerima laporan hasil pengawasan dari MA tidak diketahui apakah hakim-hakim yang mendapatkan sanksi dari Badan Pengawasan MA sama dengan hakim yang dimaksud dalam rekomendasi KY.

Resistensi Pengawasan KY

Tegangan antara independensi kekuasaan kehakiman yang melekat pada MA dan kewajibannya dalam menjalankan prinsip akuntabilitas, pertanggung jawaban publik, sebagaimana layaknya lembaga negara lain, memunculkan diskursus tentang pembentukan Komisi Yudisial. Secara konstitutional, independensi peradilan merupakan prinsip yang harus dijabarkan, secara eksplisit, dalam konstitusi guna memastikan adanya jaminan pelaksanaan kekuasaan yudikatif yang selalu independen. Prinsip 1 dari Prinsip dasar lansiran PBB menyebutkan:

“The independence of the judiciary shall be guaranteed by the State and enshrined in the Constitution or the law of the country. It is the duty of all governmental and other institutions to respect and observe the independence of the judiciary.”8

Secara Nasional, pengakuan terhadap independensi peradilan termaktub pada Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”

Peradilan, sebagaimana halnya, cabang kekuasaan lain dalam sistem demokrasi harus mengakomodasi prinsip akuntabilitas, baik dari putusannya maupun dari penyelenggaraannya. Jika putusannya jauh dari rasa keadilan masyarakat, maka aturan yang menjadi dasar memutus akan rentan dari tuntutan untuk direvisi atau tekanan juga bisa diarahkan pada sistem peradilan untuk memilih hakim yang responsif terhadap keadilan yang ada dimasyarakat. Dalam tingkatan administrasi peradilan, lembaga ini harus bertanggung jawab pada publik mengenai penggunaan anggaran dan bagaimana penyelenggaraan dari kekuasaan yudikatif oleh lembaga ini.

Pun, sebagaimana layaknya lembaga negara lain, peradilan juga harus menerima supervisi, baik sistem Pengawasan internal dan eksternal. Penguatan pengawasan terhadap lembaga peradilan lazim dilakukan dalam upaya reformasi hukum. Dalam Prinsip Dasar PBB tentang Independensi Peradilan Prinsip 20, diatur mengenai proses pemeriksaan pelanggaran kode etik hakim harus dilakukan melalui proses yang independen.9 Dalam Piagam Universal Hakim diatur bahwa jika tidak ada sistem pengawasan yang telah terbangun dan terbukti dapat diandalkan, maka pemeriksaan terhadap pelanggaran etik oleh hakim harus dilakukan oleh lembaga independen yang juga berisi perwakilan yudisial.

Sayang idealitas sistem ketatanegaraan yang demokratis ini tidak membuat lembaga-lembaga ini berelasi secara harmonis. Hal ini dapat dilihat dari penolakan para Hakim Agung di Mahkamah Agung untuk diawasi oleh Komisi Yudisial dan mereka mengupayakan Uji Materi UU 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial pada Mahkamah Konstitusi. Mereka meminta uji konstitusionalitas kewenangan yang dimiliki KY, dengan sandaran Pasal 24B UUD 1945. Pada intinya, hakim agung tidak merasa bagian dari yang diawasi KY, karena Pasal 24B tidak secara tersurat menyebutkan kata hakim agung, tetapi sekedar kata hakim, artinya hakim di bawah Mahkamah Agung. MK membenarkan tafsir ini, bahwa kata hakim, di dalamnya tidak mengandung terminology hakim agung. Selain itu, MK juga memberi tafsir bahwa Pasal 24B tidak mengamanatkan adanya kewenangan KY untuk mengawasi hakim konstitusi, meski perihal ini tidak dimintakan oleh pemohon. Imbasnya, KY pada akhirnya hanya mempunyai kewenangan mengusulkan pengangkatan hakim agung, serta menjaga, menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perlilaku hakim di bawah MA (hakim agung).

Resistensi MA kepada KY berlanjut, dengan mempersoalkan landasan konstitusional KY MA mengusulkan pencabutan pasal dalam UUD 1945 yang memasukkan posisi KY dalam bab tentang kekuasaan kehakiman karena dianggap menggangu independensi MA dan Hakim Agung dalam menjalankan tugasnya.11 Ketua MA, Bagir Manan, dalam pernyataannya, menegaskan bahwa eksistensi KY tidak tepat berada dalam bab tentang kekuasaan kehakiman di UUD 1945, karena secara teori KY tidak termasuk lembaga kekuasaan kehakiman yang sejatinya berfungsi untuk mengadili dan menyelesaikan perkara.

Ketidakpahaman ataupun tidak mau pahamnya MA dalam membaca kedudukan KY dalam menjaga keseimbangan dalam sistem ketatanegaraan yang coba dicapai oleh amandemen Konstitusi, semakin memberikan keyakinan kepada publik bahwa MA merupakan lembaga yang tidak mau dikontrol dan menghambat proses reformasi hukum yang hendak dicapai, karena MA, adalah sebagai salah satu pucuk tertinggi kekuasaan kehakiman yang diamanatkan oleh konstitusi.

Written by dimasprasidi

January 2, 2009 at 11:04 am

Posted in Opini Saya

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: