Dimas Prasidi

Mini Mind of Me

Seri Independensi Peradilan: Manajemen Perkara

leave a comment »

MANAJEMEN PERKARA

Menakar kinerja Mahkamah Agung dari sisi bagaimana mereka memperlakukan perkara yang datang kepada institusi tidak terlepas dari isu-isu sebagai berikut; pendaftaran perkara, pendistribusian perkara, proses memeriksa dan memutus perkara, proses setelah perkara diputus. Penumpukan perkara dan produktivitas Hakim Agung. Kondisi empiris mengenai tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja sejak lembaga tersebut secara mandiri memegang kekuasaan tertinggi yudikatif ternyata tidak kontradiktif dibanding dengan masa-masa lembaga tersebut masih sarat intervensi baik secara kedudukan dan kewenangan maupun secara independensi dalam memutus.TAP MPR Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan mengatur tentang hal ini kemudian diikuit dengan lahirnya UU Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman. UU itu menegaskan tentang perubahan sistem pengelolaan lembaga peradilan yang semula menggunakan dua atap menjadi satu atap. Teknis penyatuan diatur lebih detail di UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam jajak pendapat yang dilakukan oleh Kompas pada bulan september 2000 misalnya, dari 854 responden di delapan kota menyatakan ketidakpuasannya terhadap kinerja Mahkamah Agung dalam penegakan hukum dan keadilan Kompas , 11 September 2000: 7) dan pada jajak pendapat yang dilakukan oleh Koalisi Pemantau Peradilan Ketidakyakinan publik bahwa Mahkamah Agung (MA) bebas dari intervensi dapat dilihat dari hasil jajak pendapat ini. Mayoritas responden (65,3 %) menyatakan tidak yakin MA bebas dari intervensi dari luar.
‘’Hanya 23 % responden yang berkeyakinan bahwa MA bebas dari intervensi dari luar. Sebanyak 11, 7 % responden menyatakan tidak tahu, untuk catatan jajak pendapat ini dilakukan pada September 2008 dalam rangka menentang pengaturan usia pensiun Hakim Agung yang rencananya akan menjadi 70 tahun. Dalam rentang waktu satu dekade kepercayaan masyarakat atas independensi Mahkamah Agung dalam menjalankan fungsinya sebagai harapan publik pencari keadilan

Pendaftaran Perkara

Proses pendaftaran perkara merupakan awal perjalanan perkara yang akan diproses dan diperiksa oleh Mahkamah Agung. Proses pendaftaran di MA sebelumnya terdiri dari beberapa tahap yang terdiri dari pengiriman berkas perkara pengadilan pengaju, penerimaan oleh bagian Tata Usaha dari Biro Umum yang akan melakukan pencatatan terhadap nomor surat berdasarkan urutan tanggal berkas tersebut masuk. Kemudian berkas tersebut dikirimkan kepada Direktorat-Direktorat perkara yang terdiri dari Direktorat perdata, pidana, TUN, Agama dan Militer. Sejak tahun 2007 Mahkamah Agung telah merubah prosedur pendaftaran perkara dengan beberapa kebijakan sebagai berikut:
-Beroperasinya Kepaniteraan Perkara menggantikan Direktorat Perkara
– Dipisahkannya Kepaniteraan Pidana Khusus dari Kepaniteraan Pidana
– Restrukturisasi DIrektorat Perdata Niaga menjadi Kepaniteraan Muda Perdata Khusus, sebagai satuan
kerja kerja di bawah kepaniteraan yang bertanggung jawab atas penanganan perkara Perdata husus.
– Selesainya pengisian jabatan-jabatan pada kepaniteraan dan sebagian jabatan struktural dan
fungsional di bawahnya.

Alur pendaftaran perkara berubah menjadi satu atap dibawah Kepaniteraan dimana dibawahnya terdiri dari Sub kepaniteraan perdata, pidana dan lain-lain. Tujuan perubahan ini adalah untuk merampingkan organisasi dan guna mengatasi tumpukan perkara. Namun, ini dinilai belum bisa menghapuskan praktek mafia peradilan karena dalam proses pendaftaran ini masih menyisakan celah yang bisa dimanfaatkan dan rawan akan praktek-praktek kolusi yakni pada proses penomoran berkas dan masih biasnya aturan tentang prioritas perkara sebagaimana tercantum dalam cetak biru pembaruan MA. Sebagaimana rekomendasi dalam cetak biru tersebut MA harus memperkuat kontrol terhadap pegawai pendaftaran, hal ini berkaitan dengan pengawasan yang jika secara internal dilakukan oleh Badan pengawasan Mahkamah Agung yang bertugas melakukan pengawasan fungsional. Badan ini didudukan sebagai badan indenpenden, masalahnya selama pengawasan hanya dilakukan secara internal akan rentan dengan praktek kolusi semangat menjaga korps. Diperlukan suatu mekanisme pengawasan eksternal guna mengakomodasi prinsip akuntabilitas dari proses pengawasan dalam tubuh MA. Sejak mandiri, prinsip akuntabilitas dijewantahkan MA dengan merilis Laporan Tahunan MA yang disusun secara internal. Maka ada baik lembaga yang ada, Komisi Yudisial, juga memilliki fungsi pengawasan bukan hanya terhadap hakim tetapi juga pegawai administrasi peradilan dalam lingkup kerja-kerja di MA.
Kedua soal biaya perkara, sebagaimana ramai diberitakan, terjadi perseteruan MA-BPK yang diakibatkan MA tidak mengizinkan BPK mengaudit keuangannya karena MA bersikukuh bahwa biaya perkara adalah tidak masuk dalam kategori penerimaan negara.. Problem tersebut coba diatasi oleh pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, yang berlaku pada Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, Mahkamah Agung kini tidak lagi mengelola biaya perkara. Uang perkara wajib langsung disetor ke kas negara. Peraturan itu ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 23 Juli 2008 (Koran Tempo Kamis, 28 Agustus 2008)
Dalam lampiran peraturan pemerintah itu disebutkan penerimaan negara bukan pajak terdiri atas biaya pendaftaran dan biaya lain yang menjadi hak kepaniteraan. Biaya pendaftaran perkara kasasi di Mahkamah Agung yang masuk ke penerimaan negara Rp 50 ribu. Peninjauan kembali ditetapkan Rp 200 ribu. Biaya pendaftaran permohonan uji materi yang masuk ke kas negara Rp 50 ribu. Selain di Mahkamah Agung, penerimaan negara bukan pajak berasal dari biaya pendaftaran gugatan dan permohonan banding di pengadilan umum, niaga, agama, dan tata usaha negara. Setoran kas negara juga berasal dari hak kepaniteraan lain yang mencapai 15 jenis, antara lain hak redaksi, penyerahan salinan putusan, dan leges.

Distribusi Perkara

Dalam permasalahan distribusi perkara, MA sejak tahun 2007 hendak menerapkan pembatasan proses pemeriksaan perkara, yakni tidak boleh lebih dari dua tahun . Kebijakan ini akan berguna untuk mengurangi penumpukan perkara. Namun permasalahan yang dicermati dalam cetak biru pembaruan MA adalah masalah kualitas putusan MA yang tidak konsisten terhadap isu yang similar. Hal ini diakibatkan perkara diputus oleh hakim-hakim yang berbeda. Dalam proses distribusi perkara di MA, perkara ditangani oleh 8 tim yang bisa menangani perkara apa saja, distribusi perkara diklasifikasi melalui sistem penomoran, misalnya nomor sekian sampai sekian ditangani oleh tim A. Desakan pembaruan sistem distribusi pekara ini senada, yakni segera bentuk sistem kamar (chamber system) yakni sistem yang memilah perkara dan hakim yang akan menangani berdasarkan isu, cetak biru pembaruan MA merekomendasikan setidaknya 8 kamar di MA .

Tumpukan Perkara

Perjalanan upaya MA dalam mereduksi tumpukan perkara mengalami pasang surut. Jika dirunut ke belakang sejak tahun ini, data per 14 Maret 2008 menunjukkan perkara tersisa adalah 9.388. Jumlahnya sudah turun dalam lima bulan kemudian. Data per 30 Agustus 2008 menunjukkan sisa perkara adalah 8.447. Jumlah itu sudah memperhitungkan sisa perkara Desember 2007 (10.827), perkara yang masuk selama Januari – Agustus (7.522), dan perkara yang putus selama periode yang sama (9.902). Dalam berbagai kesempatan,
Tahun sebelumnya, penumpukan perkara berada dikisaran angka 13 ribuan (2007), Ketua MA, Bagir Manan, bahkan pernah memprediksikan pada akhir tahun 2007, MA akan berjalan normal dan tidak ada lagi tumpukan perkara (Kompas, 24 Mei 2006).Tumpukan perkara di Mahkamah Agung pada awal tahun 2001 , diawal masa jabatan Bagir Manan, adalah 11.892, perkara tersebut adalah perkara sisa dari penyelesaian perkara yang masuk di MA (laporan akhir tahun 2000 MA). Lalu, bagimanakah seharusnya perlakuan terhadap perkara dilakukan oleh MA? Untuk perkara pidana, KUHAP mengatur bahwa maksimal penahanan terhadap terdakwa ditingkat kasasi adalah 110 hari (pasal 28), selama itu pulalah MA harus berhasil memutus perkara, karena jika melewati jangka waktu tersebut maka terdakwa harus dibebaskan demi hukum. Secara historikal mantan hakim agung Bustanul Arifin mengatakan Perkara “Waktu Pak Bekti (Soebekti, Ketua MA periode 1968-1974) pindah ke Pak Seno Aji (Ketua MA 1974-1982) itu nol tunggakan. Perkara di MA paling lama tiga minggu. Tidak ada orang yang tanya perkara. Kemudian pak Seno pindah ke Pak Mujono itu sudah ribuan perkara tunggakan” (VHR Media 7 Oktober 2008). Memang kita tidak bisa menafikan adanya perbedaan kondisi eksternal selama perjalanan penyelenggaraan hukum di Indonesia. Namun, dengan stagnasi jumlah penumpukan perkara di MA diatas 5 ribu perkara tiap tahunnya menimbulkan anggapan bahwa petinggi-petinggi MA kurang serius merespon hal ini. Padahal sudah ada beberapa rekomendasi dari pihak yang kompeten untuk mengeliminasi problem ini baik dari internal MA sendiri maupun dari eksternal. Cetak Biru pembaruan MA merekomendasikan beberapa solusi antara lain:
1. Efisiensi dalam Manajemen Perkara
2. Meningkatkan produktivitas Hakim Agung dan staf pendukungnya
3. Meningkatkan kualitas Hakim Agung

Efisiensi manajemen perkara dilakukan dengan penerapan sistem kamar dan proses pendistribusian perkara sedangkan peningkatan produktivitas dan kualitas Hakim Agung dilakukan dengan melakukan rekrutmen Hakim Agung yang terukur.
Rekomendasi lain dikemukakan oleh Sebastian Pompe yang menelaahnya dari problem yang ada di tubuh MA yakni, kesemerawutan dalam proses memutus perkara (manajemen perkara yang tidak efisien), permasalahan anggaran, pengawasan yang tidak ketat pada dalam manajemen perkara.

Written by dimasprasidi

January 2, 2009 at 11:02 am

Posted in Opini Saya

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: