Dimas Prasidi

Mini Mind of Me

Seri Independensi Peradilan: Independensi Peradilan Nasional

leave a comment »

Independensi Peradilan secara umum dipakai untuk mewakili lembaga peradilan, termasuk individu-individu hakimnya, sebagai lembaga yang bebas dari intervensi dari pihak lain. Prinsip 2 dari Prinsip Dasar Independensi Peradilan Versi PBB menjelaskan bahwa imparsialitas peradilan ditentukan oleh perilaku hakim yang selalu memutus perkara yang diajukan kepada mereka berdasarkan fakta-fakta dan kaitannya dengan hukum yang berlaku, tanpa adanya pembatasan-pembatasan, pengaruh-pengaruh yang tidak seharusnya ada, tekanan-tekanan, ancaman-ancaman, atau intervensi-intervensi, baik secara langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun dan dengan alasan apapun.

Independensi peradilan merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dari keberadaan suatu lembaga peradilan yang ideal. Jika hal ini absen, maka peranan dari lembaga peradilan akan terdistorsi dan mengakibatkan turunnya kepercayaan publik kepada lembaga peradilan khususnya dan penyelenggara negara pada umumnya. Sayangnya, hal ini tengah dialami oleh lembaga peradilan Indonesia. Reduksi kepercayaan publik secara konstan adalah diakibatkan absennya prinsip independensi peradilan dalam upaya melindungi hak warga negara untuk mendapatkan keadilan dan akses terhadap keadilan. Penyebabnya, adalah perilaku korup dari institusi peradilan.

Montesquieu menegaskan, tidak seorang pun bisa dikatakan bebas dalam teori pemisahan kekuasaan jika kebebasan terpenting tidak ada, kebebasan terpenting itu adalah independensi peradilan. Dalam konteks demokrasi, kekuasaan yudikatif yang independen dan imparsial memberikan manfaat bagi keseimbangan yang stabil antara dirinya dengan eksekutif. Kekuasaan yudikatif memastikan hak-hak dasar warga negara yang rentan dari kemungkinan diabaikan oleh eksekutif. Independensi peradilan juga merupakan faktor kunci dari pemberantasan korupsi, mengurangi manupulasi politik dan meningkatkan kepercayaan publik kepada penyelenggara negara.

Intervensi terhadap independensi peradilan dapat datang dari eksekutif, legislatif, pemerintah lokal, aparat pemerintah atau anggota parlemen, elit politik, kekuatan ekonomi, militer, akademisi dan bahkan dari dalam institusi peradilan itu sendiri.

Oleh karena itu, aspek-aspek dasar dari independensi peradilan mencakup; penunjukkan hakim dan aparat peradilan secara non-politik, jaminan remunerasi yang pantas bagi hakim, absennya intervensi eksekutif dan legislatif dalam proses peradilan atau penyelenggaraan peradilan dan otonomi dalam penyelenggaraan administrasi peradilan dan penggunaan anggaran. Dalam konteks sistem penunjukkan hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung guna mengisi posisi aparat hukum di institusi pengadilan yang menjadi yurisdiksinya, kecuali untuk pemilihan Hakim Agung, proses seleksi dilakukan oleh lembaga independen (Komisi Yudisial) dan harus mendapatkan persetujuan parlemen (DPR) untuk kemudian diangkat oleh kepala negara. Indonesia sejak satu dekade terakhir telah memisahkan antara kekuasaan judisial dari cengkraman eksekutif yang sebelumnya selalu menggunakan kekuasaan yudisial sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan. Sejak independen, kekuasaan tertinggi dalam ranah judisial dipegang Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Dengan pemisahan ini, lembaga peradilan umum diluar Mahkamah Konstitusi berada satu atap di Mahkamah Agung, Mahkamah Agung memiliki otonomi dalam melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman secara mandiri termasuk dalam hal penggunaan anggaran.

Secara konstitutional, independensi peradilan merupakan prinsip yang harus dijabarkan, secara eksplisit, dalam konstitusi guna memastikan adanya jaminan pelaksanaan kekuasaan yudikatif yang selalu independen. Prinsip 1 dari Prinsip dasar lansiran PBB menyebutkan:

“The independence of the judiciary shall be guaranteed by the State and enshrined in the Constitution or the law of the country. It is the duty of all governmental and other institutions to respect and observe the independence of the judiciary.”1

Secara Nasional, pengakuan terhadap independensi peradilan termaktub pada Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”

Peradilan, sebagaimana halnya, cabang kekuasaan lain dalam sistem demokrasi harus mengakomodasi prinsip akuntabilitas, baik dari putusannya maupun dari penyelenggaraannya. Jika putusannya jauh dari rasa keadilan masyarakat, maka aturan yang menjadi dasar memutus akan rentan dari tuntutan untuk direvisi atau tekanan juga bisa diarahkan pada sistem peradilan untuk memilih hakim yang responsif terhadap keadilan yang ada dimasyarakat. Dalam tingkatan administrasi peradilan, lembaga ini harus bertanggung jawab pada publik mengenai penggunaan anggaran dan bagaimana penyelenggaraan dari kekuasaan yudikatif oleh lembaga ini. Ironisnya, hal ini tidak terjadi di tubuh Mahkamah Agung, dalam upaya terus-menerus reformasi hukum yang tengah dijalankan, Mahkamah Agung malah menjauh dari upaya tersebut dengan menutup diri dari audit pemakaian anggaran ,yang telah dikelolanya secara mandiri, yang akan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pun, sebagaimana layaknya lembaga negara lain, peradilan juga harus menerima supervisi, baik sistem Pengawasan internal dan eksternal. Penguatan pengawasan terhadap lembaga peradilan lazim dilakukan dalam upaya reformasi hukum. Dalam Prinsip Dasar PBB tentang Independensi Peradilan Prinsip 20, diatur mengenai proses pemeriksaan pelanggaran kode etik hakim harus dilakukan melalui proses yang independen.2 Dalam Piagam Universal Hakim diatur bahwa jika tidak ada sistem pengawasan yang telah terbangun dan terbukti dapat diandalkan, maka pemeriksaan terhadap pelanggaran etik oleh hakim harus dilakukan oleh lembaga independen yang juga berisi perwakilan yudisial.3

Di Indonesia, fungsi pengawasan eksternal terhadap etika hakim ini dilakukan oleh sebuah Komisi Yudisial. Hal ini dilakukan dalam rangka penerapan mekanisme check and balances. Sayang idealitas sistem ketatanegaraan yang demokratis ini tidak membuat lembaga-lembaga ini berelasi secara harmonis. Hal ini dapat dilihat dari penolakan para Hakim Agung di Mahkamah Agung untuk diawasi oleh Komisi Yudisial dan mereka mengupayakan Uji Materi UU 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial pada Mahkamah Konstitusi. Mereka meminta uji konstitusionalitas kewenangan yang dimiliki KY, dengan sandaran Pasal 24B UUD 1945. Pada initinya, hakim agung tidak merasa bagian dari yang diawasi KY, karena Pasal 24B tidak secara tersurat menyebutkan kata hakim agung, tetapi sekedar kata hakim, artinya hakim di bawah Mahkamah Agung.

Pembaruan dari kekuasaan judisial di Indonesia sudah saatnya dilakukan. Faktor penting reformasi peradilan adalah pembaruan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekuasaan peradilan ke arah yang lebih progresif. Dalam konteks rule of law, penegakan hukum diawali dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya digunakan sebagai dasar pelaksanaan kehidupan bernegara yang berdasarkan hukum. Diawali dengan Pembaruan peraturan-perundang-undang

an yang menjadi dasar beroperasinya sistem peradilan tersebut. Perubahan belum diinisiasi pada ketentuan mengenai kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung dan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan kekuasaan judisial. UU tentang Mahkamah Konstitusi pun dibentuk dengan waktu yang singkat, hanya beberapa bulan, guna memenuhi amanat konstitusi yang mengharuskan ketentuan tentang pembentukan Mahkamah Konstitusi harus dibentuk pada 17 Agustus 2003. Akibatnya UU MK belum sepenuhnya sempurna.

Beberapa masalah dalam yang ada dalam dasar hukum penyelenggaraan ketiga lembaga amanat konstitusi ini, MA, MK dan KY, haruslah segera diatasi guna tercapainya peradilan yang independen dan akuntabel. Beberapa masalah tersebut antara lain mengenai penguatan kelembagaan, kedudukan dan kewenangan, proses seleksi hakim atau anggotanya dan interrelasi antar ketiga lembaga tersebut, dalam konteks pengawasan.

Written by dimasprasidi

December 2, 2008 at 6:05 am

Posted in Opini Saya

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: