Dimas Prasidi

Mini Mind of Me

Lima Tahun Komisi Yudisial: Suatu Rekomendasi untuk Revisi UU No.22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

with one comment

Oleh: Dimas Prasidi, SH

A. Latar Belakang

Pada pertengahan bulan februari Badan legislasi DPR RI mengesahkan 10 RUU Prioritas Tambahan 2010.[1] Salah satu RUU yang akhirnya mendapatkan jatah untuk diprioritaskan pembahasannya adalah RUU tentang Perubahan UU No,22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. RUU ini sebenarnya merupakan luncuran dari Prolegnas Prioritas 2009[2] dan telah dibahas pada tahun 2007-2008 sebagai salah satu RUU dalam Prolegnas Prioritas 2007.[3] Namun, pembahasan RUU ini tidak pernah mendapatkan treatment sebagai RUU Prioritas. Komisi III, yang membidangi Hukum dan HAM, memilih untuk mendahulukan pembahasan RUU Paket Peradilan[4] dan RUU Perubahan Kedua atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. RUU KY dan RUU tentang Perubahan UU No 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi praktis ditunda pembahasannya.  Padahal, jika melihat urgensi dan demi harmonisasi sistem pengawasan lembaga peradilan, seharusnya RUU KY mendapatkan prioritas terlebih dahulu. Karena RUU KY merupakan “undang-undang payung” dari segi pengaturan skema besar dalam pengawasan eksternal terhadap perilaku hakim.

 

Hal ini terbukti saat RUU MA disahkan menjadi UU No.3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, pengaturan mengenai pengawasan eksternal yang seharusnya menjadi porsi Komisi Yudisial, ternyata banyak yang bertentangan dengan naskah akademis RUU KY yang telah dibahas pada tahun 2007. Akibatnya, pengaturan mengenai pengawasan yang terdapat dalam UU Paket Peradilan yang telah disahkan  berbeda dengan pengaturan pelaksanaan kewenangan KY menurut UU No.22 Tahun 2004. Misalnya mengenai pengaturan MKH, UU No.22 Tahun 2004 mengatur bahwa kewenangan Komisi Yudisial adalah menerima laporan masyarakat, melakukan pemeriksaan terhadap dugaan perlanggaran perilaku hakim, memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku hakim dan membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada Mahkamah Agung.[5] Sedangkan dalam UU No.3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung mengatur bahwa Komisi Yudisial bersama-sama Mahkamah Agung membentuk Majelis Kehormatan Hakim dan komposisinya terdiri dari 3 hakim agung dan 4 komisioner KY.[6]

 

Kondisi tersebut menimbulkan ketidaktertiban dalam proses legislasi RUU Paket Peradilan memang dipicu dengan adanya pencabutan kewenangan pengawasan hakim oleh Mahkamah Konstitusi[7] Semangat ini juga diakui dan termaktub dalam penjelasan UU yang direvisi, misalnya dalam paragraf 3 penjelasan umum UU No.49/2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang mengatakan;

 

“Perubahan Undang-Undang ini antara lain dilatarbelakangi dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 tanggal 23 Agustus 2006, dimana dalam putusannya tersebut telah menyatakan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan ketentuan pasal-pasal yang menyangkut mengenai pengawasan hakim dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sebagai konsekuensi logis-yuridis dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, telah dilakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, selain Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial itu sendiri yang terhadap beberapa pasalnya telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.”

 

Jika demikian, dalam konteks pembaruan aturan soal pengawasan perilaku hakim, maka tentu RUU KY sebagai ketentuan yang dibatalkan oleh MK dan memiliki pengaturan soal pengawasan terhadap perilaku hakim paling pantas untuk dibahas terlebih dahulu. Faktanya, DPR memberikan prioritas untuk membahas RUU perubahan kedua UU No.14/1985 tentang MA. Proses pembahasan pun terkesan terburu-buru, hanya …bulan. Meski akhirnya dalam UUMA yang baru terkesan menambahkan kewenangan KY untuk terlibat dalam proses memutus sanksi etik bagi hakim, namun hal ini menimbulkan ketidakpastian pelaksanaan kewenangan KY yang telah diatur dalam UU KY yang berlaku sekarang.  Jika kita memetakan pengaturan tentang pengawasan yang berlaku sekarang akan terlihat UU KY out of date. Semua UU Paket Peradilan yang disahkan pada tahun 2009 mengacu kepada UUMA 3/2009 sebagai acuan pengaturan pengawasan. Bahkan dalam UU 49/2009 tentang Peradilan Umum, UU 50/2009 tentang Peradilan Agama dan UU 51/2009 tentang Peradilan TUN, ketentuan tentang pengawasan terhadap kode etik seperti disalin ulang dari undang-undang yang satu ke undang-undang yang lain.

 

Kemudian, jika kita melihat kembali khitah keberadaan lembaga Komisi Yudisial selama 5 tahun kebelakang sejak didirikan, nampaknya lembaga ini terbelenggu dalam posisi yang selalu absurd. Ketika wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim diterjemahkan dalam UU No.22/2004 hanya sebatas memanggil, memeriksa hakim dan memberikan rekomendasi. Dengan minimnya kewenangan tersebut KY mencoba beberapa improvisasi, salah satunya melakukan pengawasan terhadap putusan hakim, tentu saja hal ini mendapatkan resistensi dari MA. Kedua lembaga ini akhirnya terlibat dalam perseteruan yang dipuncaki dengan adanya judicial review atas UU No.22/2004 sepanjang pasal-pasal mengenai pengawasan ke Mahkamah Konstitusi. Akibatnya, KY kehilangan wewenang pengawasannya selama 2006-2008 sebelum “dikembalikan” lagi oleh DPR sejak UUMA disahkan awal 2009.  Kemudian, dalam rangka menjalankan khitah-nya pula lah pada tahun … KY mengusulkan ada “kocok ulang” hakim agung di Mahkamah Agung, dimana hakim-hakim agung yang telah menjabat di MA diseleksi ulang kembali. Hal ini pun ditanggapi dingin oleh MA, keterbatasan kewenangan yang diberikan oleh UU menyebabkan KY kehilangan wibawa didepan counterpart-nya, Mahkamah Agung.

 

Namun, kondisi tersebut hanya sebagian problematika dalam mencari konsep pengawasan yang ideal sebagai bagian dari upaya menciptakan konsep peradilan yang ideal (baca: independen, transparan dan akuntabel). Dalam hal ini, proses evaluasi akan kinerja KY selama 5 tahun didirikan harus diarahkan untuk, tidak hanya membaca kebutuhan konkrit namun juga melangkah lebih jauh untuk mendorong konsep-konsep peradilan yang ideal.

 

Sejarah keberadaan KY dapat ditelusuri sejak pembahasan RUU Kekuasaan Kehakiman sekitar tahun 1968, saat itu ada usulan dibentuknya suatu komisi khusus yang berfungsu memberikan saran dan atau usul-usul yang berkenaan dengan pengangkatan, promosi, kepindahan, pemberhentian, dan tindakan atau hukuman jabatan para hakim. Namun ide tersebut tidak berhasil direalisasikan. Pada tahun 1998 Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengeluarkan Ketetapan MPR RI No.X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara, dalam Bab V Bagian C menyatakan perlunya segera diwujudkan pemisahan yang tegas antara fungsi-fungsi yudikatif dan eksekutif. Hal ini diikuti munculnya usulan untuk membentuk suatu komisi yang mengurusi hal-hal yang saat itu dianggap tidak mampu dilakukan MA seperti rekrutmen, pengawasan dan sebagainya. Kekhawatiran akan lahirnya monopoli kekuasaan kehakiman oleh MA dirasakan oleh Tim Kerja Terpadu mengenai Pengkajian yang Tegas antara Fungsi-Fungsi Yudikatif dan Eksekutif (Tim Kerja Terpadu) yang dibentuk oleh Keppres No.21/1999 yang merekomendasikan perlunya pembentukan Dewan Kehormatan Hakim (istilah yang mereka gunakan untuk Komisi Yudisial) yang berwenang mengawasi perilaku hakim, memberikan rekomendasi mengenai rekrutmen, promosi dan mutasi hakim serta menyusun code of conduct hakim. Dalam batas-batas tertentu, konsep lembaga semacam usulan diatas lebih komprehensif dan mungkin lebih cocok untuk kondisi Indonesia dibanding terbatas hanya pengawasan hakim dan rekrutmen hakim agung semata. Dalam Sidang Tahunan 2001, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) “memveto” konsep ideal mengenai komisi Yudisial di Indonesia, lahirlah Amandemen Ketiga UUD 1945 yang mengatur keberadaan Komisi Yudisial dengan fungsi untk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.[8]

 

Keberadaan suatu komisi yudisial dalam membudayakan perilaku check and balances di negara-negara demorkasi modern merupakan jawaban atas problematika menjaga tegangan antara independensi peradilan dan akuntabilitas peradilan. Namun, sebagai alat baru, fungsi, organisasi dan bentuknya tidak seragam diberbagai negara. Belum bisa ditemukan fungsi ideal yang universal dari suatu komisi yudisial, hal ini juga tidak terlepas dari problem bawaan masing-masing negara dalam memperbaharui sistem pengawasan dan akuntabilitas peradilannya. Ada beberapa fungsi komisi yudisial dibeberapa negara lain yang tidak dimiliki oleh Komisi Yudisial RI, salah satunya kewenangan untuk memberikan rekomendasi pengangkatan Ketua MA sebagaimana di Afsel, memberikan rekomendasi dan asistensi agar putusan pengadilan lebih konsisten sebagaimana di New South Wales, Australia atau kewenangan merekomendasikan mutasi, promosi, pengawasan terhadap administrasi pengadilan, keuangan pengadilan, manajemen perkara sampai manajemen pengadilan sebagaimana negara-negara Eropa Barat atau bahkan berkuasa atas pengelolaan keuangan pengadilan sebagaimana pernah diusulkan di Belanda.[9]

 

Tulisan ini diarahkan tidak hanya terbatas pada evaluasi kinerja Komisi Yudisial selama periode pertama sejak dibentuk ditahun 2005. Berangkat dari sejarah pembentukan Komisi Yudisial yang tidak terlepas dari kompromi. Maka kertas kerja ini akan menawarkan konsep tentang suatu komisi yudisial yang ideal untuk sistem peradilan Indonesia yang ideal dan faktual saat ini. Konsep ideal tentang suatu komisi yudisial mencakup fungsi, kelembagaan dan kedudukan. Maka kertas ini ini memiliki kerangka sebagai berikut:

  1. Analisa fungsi; membedah kinerja dan problematika Komisi Yudisial dalam menjalankan kewenangan yang ada sekarang sejak didirikan
  2. Analisa Kelembagaan: memaparkan problematika (inefektif dan inefisiensi) kelembagaan KY sejak didirikan
  3. Analisa Kedudukan, membaca permasalahan yang muncul dari kedudukan KY yang sekarang dan mencari konsep ideal kedudukan KY dalam sistem hukum indonesia.

B. Analisa

Analisa kewenangan

Evaluasi ini akan dilakukan dengan menguraikan pelaksanaan dua kewenangan utama KY selama 5 tahun terakhir. Kewenangan-kewenangan itu adalah melakuka seleksi hakim agung dan menjaga dan menegakkan kehormatan serta keluhuran dan martabat hakim. Sebenarnya Komisi Yudisial memiliki satu lagi kewenangan yakni mengusulkan penghargaan kepada hakim atas prestasi dan jasanya dalam menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.[10] Namun, kewenangan ini belum dilakukan secara maksimal, dari laporan tahunan Komisi Yudisial, tidak ditemukan jumlah rekomendasi Komisi Yudisial atas pemberian penghargaan terhadap hakim.

 

1. Menegakkan kehormatan serta keluhuran martabat dan menjaga perilaku hakim

Hasil dari fungsi kewenangan Komisi Yudisial dalam menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim adalah rekomendasi atau usulan penjatuhan sanksi terhadap hakim.[11] rekomendasi tersebut bersifat mengikat bagi badan-badan peradilan yang diperiksa oleh Komisi Yudisial.[12] Jika mengacu pada UU No.22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial maka alurnya adalah; setelah itu, badan peradilan, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi menggelar majelis kehormatan hakim guna mendengar pembelaan hakim yang direkomendasikan untuk dijatuhi sanksi. Apabila pembelaan ditolak maka usulan pemberhentian diajukan Mahkamah Agung/Mahkamah Konstitusi kepada presiden paling lambat 14 hari setelah pembelaan dinyatakan ditolak.

 

Berikut adalah perbandingan proses penanganan perkara berdasarkan UU 22/2004 sebelum putusan MK, setelah putusan MK dan setelah disahkannya UU Paket Peradilan 2009:

 

UU 22/2004 sebelum putusan MK UU 22/2004 Setelah Putusan MK Dalam UU Paket Peradilan 2009
  1. KY menerima pengaduan dari masyarakat (Pasal 21 (1))
  2. KY mengusulkan rekomendasi mengikat kepada MA/MK (Pasal 23 (2))
  3. MA/MK membentuk MKH (Pasal 23 (4))
  4. MKH mendengar pembelaan hakim
  5. MKH memutus mengenai rekomendasi sanksi kepada presiden
  6. Apabila pembelaan ditolak maka MA/MK mengusulkan pemberhentian hakim kepada presiden paling lambat 14 hari setelah pembelaan ditolak (Pasal 23 (5))
  7. Presiden menetapkan pemberhentian hakim dalam 14 hari sejak diterimanya usulan dari MA/MK (Pasal 23 (6))

 

  1. KY menerima laporan masyarakat
  2. KY tidak memiliki kewenangan untuk merekomendasikan sanksi bagi hakim kepada MA/MK  (Pasal 22 (1) dicabut)

 

  1. KY menerima laporan masyarakat
  2. KY/MA mengajukan usulan penjatuhan sanksi
  3. KY/MA membentuk MKH dengan komposisi 4 komisioner KY dan  3 dari MA
  4. Jika perkara diajukan oleh MA maka Ketua majelis adalah dari MA dan sebaliknya
  5. MKH mendengar pembelaan hakim
  6. MKH memutus mengenai rekomendasi sanksi kepada presiden
  7. Apabila pembelaan ditolak maka MA/KY mengusulkan pemberhentian hakim kepada presiden paling lambat 14 hari setelah pembelaan ditolak (Pasal 23 (5) UU 3/2009)
  8. Presiden menetapkan pemberhentian hakim dalam 14 hari sejak diterimanya usulan dari MA/KY (Pasal 23 (6) UU 3/2009)
  9. Pelanggaran Kode Perilaku hakim MK ditangani oleh MKH MK (Pasal 44 UU 48/2009)

 

 

Di masa kekosongan dasar hukum bagi pelaksanaan kewenangan KY untuk mengusulkan rekomendasi sanksi terhadap hakim, yakni 2006-2009, ternyata pengaduan yang masuk ke Komisi Yudisial tetap konsisten setiap tahunnya. sebelumnya sejak putusan MK yang memangkas kewenangan KY tersebut, KY memutuskan untuk tidak menindaklanjuti laporan namun akibat banyak pengaduan yang masuk secara konsisten, maka awal 2007 KY membuka kembali meja pengaduan pelanggaran perilaku hakim dan menindaklanjuti laporan tersebut dan merekomendasikan sanksi hakim kepada MA. Sejarah hubungan MA-KY mengalami pasang surut sejak pertama kali didirikan KY pada tahun 2005. Resistensi muncul dari Mahkamah Agung atas berbagai penafsiran kewenangan dari Komisi Yudisial, antara lain mengenai kewenangan KY menganalisa putusan dan menempatkan pengawasan atas putusan sebagai bagian dari kewenangan KY untuk mengawasi keluhuran martabat dan perilaku hakim. Bahkan sampai saat sebelum UU 3/2009 yang mencairkan hubungan MA-KY pun, kedua lembaga ini masih terlibat percekcokan masalah yang sama. Saat itu, Desember 2009, KY hendak memeriksa Ketua Muda Pidana Khusus Djoko Sarwoko terkait putusan perkara perdata Marubeni Corp vs Sugar Group Company.[13]

 

Imbas dari perseteruan MA-KY, Mahkamah Agung pun mengabaikan semua rekomendasi KY atas usulan sanksi bagi hakim yang diindikasikan melanggar kode perilaku hakim. Tercatat pada Maret 2008, KY telah merekomendasikan sanksi terhadap 27 hakim kepada MA (12 teguran tertulis, 14 orang pemberhentian sementara dan 1 orang pemberhentian tetap), tidak ada satu pun yang ditindaklanjuti MA.[14] Sedangkan pada tahun 2009, KY merekomendasikan 11 rekomendasi sanksi terhadap 17 hakim dan hanya dua yang akhirnya dibawa ke MKH. Dua orang hakim, Aldhitya Kurniyansa Sudewa dan Ari Siswanto adalah dua orang yang harus menghadapi sistem baru MKH yang baru saja diatur dalam UU 3/2009.[15]

 

Pengaturan mengenai Majelis Kehormatan Hakim berada dalam UU No.3 Tahun 2009 tentang  Perubahan Kedua UU 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 11A. Terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan MKH yakni adanya keterlibatan Komisi Yudisial secara penuh dalam proses pemeriksaan maupun dalam proses memutus dalam MKH. Tahapan pemeriksaan oleh MKH meliputi:

  1. Usulan pemberhentian dari Mahkamah Agung/Komisi Yudisial untuk pelanggaran berupa perbuatan tercela (Pasal 11A ayat (3) UU 3/2009) dan dari Komisi Yudisial untuk pelanggaran terhadap kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim (Pasal 11A ayat (5) UU 3/2009).
  2. Setelah menerima usulan pemberhentian maka Ketua MA dan Ketua KY membentuk Majelis Kehormatan Hakim melalui penetapan bersama paling lama 14 sejak diterimanya usulan pemberhentian[16]
  3. Majelis terdiri dari 3 orang Hakim Agung dan 4 orang komisioner KY. Apabila Usulan diajukan oleh MA maka Ketua Majelis dipimpin oleh Hakim Agung, apabila usulan pemberhentian dari KY maka Ketua Majelis dipimpin oleh Komisioner KY[17]
  4. Majelis menetapkan hari sidang[18]
  5. Majelis memerintahkan pemanggilan terhadap hakim terlapor selambat-lambatnya 3 hari sebelum hari sidang[19]
  6. Dalam sidang, Majelis mendengarkan pembelaan terlapor, keterangan saksi-saksi, surat-surat bukti dan tindakan lain yang dianggap perlu untuk melakukan klarifikasi[20]
  7. Putusan Majelis harus diambil selambat-lambatnya 14 setelah pembentukan Majelis[21]

 

Saat ini Majelis Kehormatan Hakim telah memutus empat perkara pelanggaran kode perilaku hakim melalui putusan No.Putusan No.01/MKH/IX/2009 , Putusan No. 02/MKH/XI/2009, Putusan No. 03/MKH/XI/2009 dan Putusan No. 03/MKH/I/2010. Dari keempat putusan tersebut, Majelis Kehormatan Hakim memutus dua orang hakim untuk diberhentikan dengan tidak hormat dan dua orang hakim diberhentikan sementara dengan jangka waktu masing-masing 20 bulan dan 2 tahun. Komposisi majelis terdiri dari 3 hakim agung dan 4 anggota komisi yudisial, dari 4 persidangan yang telah dilakukan dua kali dipimpin oleh Hakim Agung sebagai Hakim Ketua dan dua kali persidangan dipimpin oleh Komisioner dari Komisi Yudisial sebagai Hakim ketua.

Sebagaimana telah dijelaskan diatas, bahwa komposisi MKH adalah fixed, tiga anggota majelis berasal dari MA dan 4 anggota majelis berasal dari KY. Pengaturan ini berpotensi mengakibatkan hilangnya kepercayaan hakim atas independensinya. Jika usulan pemberhentian diinisiasi oleh KY, dengan komposisi mayoritas dalam MKH, maka akan dengan mudah KY memutus bahwa hakim yang diusulkan untuk diberi sanksi terbukti bersalah. Padahal, tidak tertutup kemungkinan adanya informasi yang salah atau kesalahan analisa yang dilakukan KY ketika memeriksa perkara (misalnya penilaian terhadap pertimbangan hakim).

 

Demi kelangsungan proses check and balances, sebaiknya komposisi MKH tidak dibuat fixed number. Pengaturan bisa dibuat berimbang, misalnya jika perkara diusulkan oleh MA maka Komposisi MKH mayoritas diisi oleh KY. Jika perkara diajukan oleh KY maka komposisi mayoritas diisi oleh MA.

 

Pengaduan yang dilaporkan ke Komisi Yudisial setiap tahunnya fluktuatif. Namun, adanya putusan MK yang memangkas kewenangan KY dalam merekomendasikan sanksi bagi hakim harus diakui memperngaruhi kuantitas pelapor. Sebelum putusan tersebut, pengaduan kepada komisi Yudisial dapat mencapai angka 473 (tahun 2006), setelah putusan MK tersebut, pengaduan yang masuk berkisar di angka 200-300 pertahunnya.

 

Secara ringkas proses perjalanan satu pengaduan di Komisi Yudisial melalui 6 tahap, sejak pertama kali dilaporkan hingga rekomendasi. Berikut bagan proses Penanganan Pengaduan di KY menurut Peraturan KY RI 2/2005 tentang Tata cara Pengawasan Hakim:

Pelapor

ditolak

 

 

 

 

 

 

 

Pengaduan yang masuk diterima oleh sekertaris jendral, pengaduan selanjutnya melalui tahap administrasi dan didaftarkan untuk ditelaah dalam rapat pleno yang terdiri dari 1 atau 3 anggota komisi yudisial untuk menentukan pengaduan tersebut ditindaklanjuti ketahap pemeriksaan atau tidak. Setelah pleno 1 menyepakati bahwa laporan akan dialnjutkan maka proses pemeriksaan pengaduan dilakukan dengan melakukan pemeriksaan alat bukti tertulis, mendengar keterangan pelapor dan terlapor, keterangan saksi, keterangan ahli dan pemeriksaan rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan dan peristiwa yang berkesesuaian dengan alat bukti lain yang dapat dijadikan bukti petunjuk. Pengambilan Putusan dilakukan dalam rapat pleno II yang dihadiri sekurang-kurangnya 5 anggota KY. Putusan rapat pleno disampaikan kepada MA/MK dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan.

 

Sejak adanya putusan MK sebagaimana dijelaskan sebelumnya maka praktis proses pemeriksaan terputus hingga tahap penyusunan rekomendasi. Hal ini tidak menyebabkan proses penanganan pengaduan dihentikan, KY tetap melakukan proses penerimaan-penanganan-rekomendasi terhadap pengaduan yang diterima. Permasalahan adanya putusan MK diatas hanya merupakan salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan kewenangan KY menegakkan kehormatan, keluhuran martabat hakim serta menjaga perilaku hakim. Beberapa hambatan yang muncul adalah penanganan pengaduan yang lama. Dengan melewati dua tahap pleno komisioner maka otomatis proses pengaduan tergantung dari kesiapan komisioner (Pleno I minimal dihadiri 3 komisioner, Pleno II minimal dihadiri 5 Komisioner). Sementara pengaduan yang masuk terus bertambah, sejak 2005 hingga akhir 2009 jumlah pengaduan yang masuk mencapai 6.550 pengaduan.[22] Dalam laporan 4 Tahun Komisi Yudisial, disebutkan bahwa 55,4 % masyarakat berpendapat bahwa pengaduan yang masuk ke KY ditanggapi dengan baik dan ditindaklanjuti, 37 % Ditanggapi dengan baik tapi tidak ditindaklanjuti dan 7,2 % laporan didiamkan saja.[23]

 

Selain itu, dalam struktur fungsional KY dibentuk bidang tugas Komisi Yudisial yang dikoordinasi oleh Komisioner KY yang ditunjuk., bidang tugas tersebut antara lain Bidang Pelayanan Masyarakat, Bidang Penilaian Prestasi Hakim dan Seleksi Hakim, Agung, Bidang Pengawasan Kehormatan Keluhuran, Martabat dan Perilaku Hakim, Bidang Hubungan Antar Lembaga, dan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia.[24] Setiap Koordinator Bidang Tugas memiliki tugas spesifik yang diatur dalam Peraturan KY No.4/2005 tentang Pembagian Tugas Ketua, Wakil Ketua dan Koordinator Bidang Tugas Komisi Yudisial RI. Melihat beban tugas dari Komisioner yang menjadi koordinator bidang tugas diatas, maka aturan bahwa setiap pengaduan harus melalui dua kali pleno komisioner menjadi tidak relevan dengan prinsip efisiensi dan efektivitas penanganan pengaduan. Infomasi yang belum dikonfirmasi menyebutkan bahwa keadaan ini menjadi penyebab utama lambatnya penanganan pengaduan di Komisi Yudisial. Selain itu, kuorum pleno sering tidak tercapai karena komisioner sering berpergian keluar kantor dan sibuk dengan koordinasi bidang tugas. Problematika ini diikuti dengan penyimpangan-penyimpangan seperti adanya diskriminasi dalam penanganan pengaduan, ada laporan/pengaduan yang mendapat prioritas penanganan karena langsung diberikan ke komisioner (biasanya pelapor memiliki relasi dengan komisioner) dan lemahnya daya tawar KY di MKH menjadi titik-titik yang harus mendapatkan treatment dalam memperbaharui efektifitas dan efisiensi kewenangan KY dalam menegakkan kehormatan dan keluhuran hakim serta menjaga perilaku hakim.

 

2. Penghargaan kepada Hakim dan Seleksi Hakim Agung

Dalam Pasal 24A UUD 1945 disebutkan bahwa Hakim Agung diusulkan oleh Komisi Yudisial, wewenang ini  ditegaskan dalam Pasal 24B UUD 1945 sebagai kewenangan utama KY. Sejak tahun 2006-2010 KY telah melakukan 5 kali seleksi, yakni pada tahun 2006 untuk memilih 6 orang hakim, namun KY tidak berhasil untuk memenuhi kuota calon yang harus diusulkan kepada DPR yakni untuk satu posisi hakim agung, KY harus mengajukan 3 calon. DPR meminta KY melakukan seleksi ulang dan akhirnya pada tahun 2007 KY berhasil menjaring 12 calon untuk diusulkan kepada DPR. Ditahun 2008, KY kembali mendapatkan tugas untuk memilih 14 calon karena 2 Hakim Agung meninggal dunia dan 12 lainnya pensiun, seleksi ini pun dilakukan dalam 2 tahap yakni pada interval kedua tahun 2008 dan awal 2009, terakhir KY kembali akan melakukan seleksi untuk 2 posisi Hakim Agung yang masih kosong di tahun 2010.

 

Dari data dan informasi di atas, ada beberapa permasalahan yang menyangkut proses seleksi calon hakim agung yang dilakukan oleh Komisi Yudisial selama 5 tahun ini. Permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, seleksi hakim agung diawali oleh kebutuhan hakim agung oleh MA. Kebutuhan disini diartikan oleh Undang-Undang hanya sebatas pensiunnya atau meninggalnya hakim agung. Hal ini dilihat dari 5 tahun ini, seleksi selalu diawali oleh adanya ‘pemberitahuan’ dari Mahkamah Agung kepada Komisi Yudisial tentang adanya hakim agung yang meninggal atau memasuki usia pensiun. Fenomena ini tak lepas dari pengaturan yang ada di UU no. 22 Tahun 2004 tentang komisi Yudisial. Pasal 14 ayat (2) menyebutkan bahwa: Dalam hal berakhir masa jabatan Hakim Agung, Mahkamah Agung menyampaikan kepada Komisi Yudisial daftar nama Hakim Agung yang bersangkutan, dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jabatan tersebut. Pengaturan tersebut membuat ruang seleksi hanya 2, yakni pensiun atau meninggal dunia.

Kedua, terdapat perdebatan antara DPR dan KY terkait kualitas hakim agung yang telah diajukan oleh KY kepada DPR. DPR menilai calon hakim agung yang telah diseleksi KY tidak layak pilih. Selain itu, KY  sendiri sering mengeluhkan sulitnya menjaring calon hakim agung yang berintegritas. Karenanya KY sulit memenuhi kuota posisi kosong hakim agung. Beberapa mantan hakim agung menilai hal tersebut terjadi karena KY salah dalam menerapkan metode seleksi yang terlalu bergantung pada landasan teoritis. Dalam UU sendiri telah disebutkan seperti apa mekanisme seleksi itu. Namun UU tidak melihat apakah persyaratan-persyaratan itu efektif atau tidak. Pengaturan persyaratan dalam UU tersebut juga mengandung permasalahan bila ternyata apa yang diatur UU tersebut bukanlah sebuah efektif dan efisin, sehingga perlu waktu yg lama untuk mengubah hal tersebut

Ketiga, KY sering tidak dapat memenuhi perbandingan 3:1 calon hakim agung yang ditetapkan dalam UU. Pengaturan ini tidak hanya sebatas kuota, tapi menyebabkan DPR harus memilih calon yang telah diajukan oleh KY, sebagai hakim agung. Keharusan ini diperlukan hanya untuk menghindari DPR tidak memilih atas calon yang telah diajukan KY.

Analisa Kelembagaan

Struktur kelembagaan KY yang ada sekarang meliputi Sekretariat Jendral yang membawahi Biro Seleksi dan Penghargaan Hakim, Biro Pengawasan Hakim, Biro Umum dan Pusat Data dan Pelayanan Informasi dan Komisioner.

Sekretariat Jendral

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas memberikan dukungan teknis administratif kepada Komisi Yudisial.

a)    Biro Seleksi dan Penghargaan: Bertugas melaksanakan dukungan teknis administratif di bidang seleksi hakim agung dan penghargaan terhadap prestasi hakim

b)    Biro Pengawasan Hakim: Bertugas melaksanakan dukungan teknis administratif di bidang pengawasan perilaku hakim

c)    Biro Umum: Bertugas melaksanakan perencanaan, pengawasan, administrasi kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, perlengkapan dan rumah tangga di lingkungan Komisi Yudisial

d)    Pusat Data dan Pelayanan Informasi: Bertugas melaksanakan pengelolaan data dan pelayanan informasi

e)    Biro Investigasi dan Pengendalian Internal: Bertugas melaksanakan dukungan administrasi teknis administratif di bidang investigasi terkait perilaku hakim dan calon hakim agung, serta melaksanakan pengendalian internal[25]

Sebagai lembaga baru, untuk pertama kali, pada Sekretariat Jendral di Komisi Yudisial ditempatkan personil-personil yang dimutasi dari lembaga lain. Pengadaan Sumber Daya Manusia untuk Sekretariat Jendral Komisi Yudisial sepenuhnya berada dalam tanggung jawab Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara. Hal ini mengakibatkan pegawai negeri sipil yang ditempatkan di Sekretariat Jendral Komisi Yudisial bukan personil-personil yang memiliki kompetensi untuk menjalankan fungsi-fungsi Komisi Yudisial secara efektif dan efisien. Keberadaan personil-personil pada level pengambil kebijakan di kesekjenan,mengakibatkan arah kebijakan kesekjenan tidak sesuai dengan khitah keberadaan Komisi Yudisial. Komisi Yudisial memang telah melakukan perekrutan sendiri sejak beberapa tahun terakhir, namun staf-staf baru yang direkrut langsung oleh KY perlu waktu bertahun-tahun untuk mencapai tingkatan pengambil kebijakan, karena mengikuti pedoman kenaikan pangkat yang diatur dalam UU Kepegawaian (eselonisasi).

Jika kita bandingkan dengan struktur lembaga-lembaga negara lain yang telah terbangun dengan baik, seperti struktur organisasi Mahkamah Konstitusi dan Komis Pemberantasan Korupsi, maka struktur organisasi KY tertinggal jauh dalam hal peningkatan efektifitas dan efisiensi kelembagaan.

 

Struktur Organisasi MK[26] Struktur Organisasi KPK[27] Struktur Organisasi KY
Terdiri dari: 

l  Ketua /Wakil Ketua MK: membawahi Sekretaris Jendral dan Panitera

l  Hakim Anggota MK: Bersifat Koordinatif dengan Ketua/Wakil Ketua

l  Sekretaris jendral: Jabatan Struktural, menjalankan fungsi-fungsi administratif, membawahi 5 biro kepegawaian, garis komando kepada Ketua/Wakil Ketua MK

l  Panitera: Jabatan Fungsional, menjalankan fungsi-fungsi terkait yudisial, membawahi panitera-panitera MK, garis komando kepada Ketua /Wakil Ketua MK

Terdiri dari: 

l  Pimpinan KPK: terdiri dari Komisioner KPK, membawahi Sekertaris Jendral dan Kedeputian

l  Penasihat: berkoordinasi dengan Pimpinan

l  Sekretaris Jendral: Jabatan struktural, menjalankan fungsi-fungsi administratif, membawahi 6 biro kepegawaian, garis komando ke Pimpinan

l  Kedeputian: Jabatan fungsional, membawahi 4 bidang tugas kedeputian. Garis komando ke Pimpinan

l

Terdiri dari: 

l  Pimpinan KY: terdiri dari Komisioner KY, membawahi sekertaris jendral

l  Sekretaris jendral: Jabatan Struktural, menjalankan fungsi-fungsi administratif,membawahi 4 biro kepegawaian, garis komando ke Pimpinan

 

Bagan Struktur Organisasi KY[28]

 

Jika kita lihat perbandingan dari ketiga lembaga yang lahir setelah reformasi tersebut diatas, maka akan terlihat bahwa ada pemisahan tegas antara jabatan struktural dan fungsional di struktur organisasi MK dan KPK. Sedangkan pada struktur organisasi Komisi Yudisial, tidak terlihat adanya pemisahan tersebut. Kerja-kerja fungsional dan administratif semua menjadi satu dalam kesekjenan. Kerja-kerja yang terkait dengan dua kewenangan utama KY yakni, Seleksi dan Penghargaan Hakim serta Pengawasan hakim dikerjakan oleh biro yang berada dibawah kesekjenan. Penyatuan kerja-kerja administratif dan fungsional dibawah satu komando, ditambahkan minimnya kompetensi dan ekspertis orang-orang yang menjalankan kedua fungsi tersebut, mengakibatkan pelaksanaan kewenangan Komisi Yudisial menjadi tidak maksimal.

 

Komisioner

Dalam UU 22/2004 disebutkan bahwa Keanggotaan Komisi Yudisial terdiri atas mantan hakim, praktisi hukum, akademisi hukum, dan anggota masyarakat. Anggota Komisi Yudisial adalah pejabat Negara, terdiri dari 7 orang (termasuk Ketua dan Wakil Ketua yang merangkap Anggota). Anggota Komisi Yudisial meemgang jabatan selama masa 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Semua komisioner memegang tugas pokok yang sama, yakni memutuskan treatment apa yang akan dilakukan terhadap pengaduan yang masuk melalui rapat Pleno Komisioner. Selain tugas pokok tersebut, berdasarkan PKY No.2A/2005, masing-masing Komisioner yang ada sekarang memegang tugas sebagai koordinator bidang tugas komisi yudisial yaitu:

  1. bidang pelayanan masyarakat
  2. bidang penilaian prestasi hakim dan seleksi hakim agung
  3. Bidang pengawasan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim
  4. Bidang hubungan antar lembaga negara
  5. Bidang pengembangan SDM

Dalam perjalanan selama 5 tahun, ada beberapa perkara yang menarik perhatian masyarakat. Salah satunya adalah perkara Korupsi yang dilakukan oleh salah satu Komisioner KY Periode 2005-2010, Irawady Junus. Irawady Junus  terbukti tertangkap tangan oleh KPK saat menerima uang senilai $30.000 dan Rp600 juta dari Freddy Santoso, seorang rekanan Komisi Yudisial pada bulan September 2007. Majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi menyatakan Irawady Yunus terbukti bersalah dalam kasus korupsi suap dalam pengadaan tanah untuk kantor Komisi Yudisial dan dihukum dengan pidana penjara 8 tahun. [29] Permasalahan lain yang mendapat sorotan masyarakat adalah tentang Wakil Ketua Thahir Saimima yang mengajukan diri sebagai Calon Anggota DPD untuk daerah pemilihan Provinsi Maluku pada Pemilu 2009. Saat itu, Thahir Saimima mendapat kecaman keras karena saat mencalonkan diri dia tidak melepaskan jabatannya sebagai Komisioner KY.[30]

Komisioner yang dibutuhkan oleh KY adalah Komisioner yang memiliki kompetensi dan keahlian dibidang yang menjadi koor utama kewenangan KY yakni, penilaian, penghargaan terhadap hakim, seleksi hakim dan pengawasan atas keluhuran martabat, kehormatan dan perilaku hakim. Sedangkan pengaturan mengenai prasyarar komisioner yang dibutuhkan oleh KY adalah tercantum dalam pasal 7 ayat (3) UU 22/2004 yakni mantan hakim, praktisi hukum, akademisi hukum dan anggota masyarakat. Terlepas dari perdebatan apakah bahwa mereka yang disebut tadi adalah merupakan perwakilan masyarakat, pengaturan yang demikian tidak mewakili kebutuhan KY dalam rangka menjalankan dua kewenangan utamanya Pengaturan seperti ini lazim sebagaimana digunakan dalam prasyarat anggota-anggota/komisioner-komisioner lembaga negara lainnya. Namun, pengaturan seperti ini akan mengakibatkan proses seleksi menjadi cair dan menghasilkan calon yang liar dan tidak terfokus. Proses seleksi yang demikian berpotensi KY ditempati oleh orang-orang yang tidak berkompeten dalam menjalankan kewenangan KY. Dibutuhkan orang-orang yang memiliki kemampuan khusus yang sejalan dengan fungsi dan kewenangan KY, misalnya orang yang memiliki keahlian dibidang perekrutan pejabat negara/pegawai, keahlian di bidang penilaian prestasi pejabat negara/pegawai, keahlian dibidang investigasi secara umum dan keahlian dibidang pengawasan pengadilan. Kemudian, komposisi yang fixed ini harus dituangkan dalam ketentuan sehingga proses seleksi akan mengacu pada ketentuan tersebut.

Kedudukan Komisi Yudisial

Permasalahan yang dihadapi oleh setiap negara di dunia ini kian kompleks. Kompleksitas permasalahan ini tidak bisa dihadapi oleh setiap negara hanya berpedoman dengan sistem pemisahan kekuasaan negara secara klasik, yakni: eksekutif (kekuasaan pemerintahan), legislatif (kekuasaan membentuk UU) dan yudikatif (kekuasaan kehakiman). Pembentukan badan-badan independen yang bersifat khusus dianggap jawaban paling tepat untuk menangani dan menyelesaikan kompleksitas permasalahan-permasalahan tersebut.

Fakta sejarah pun tidak dapat dilepaskan dari tren pembuatan lembaga independen di beberapa negara yang pernah mengalami praktek-praktek otoriterianisme. Perasaan traumatis dan ketidakpercayaan kepada lembaga-lembaga negara yang sudah ada mendorong lahirnya lembaga-lembaga independen untuk mengontrol kekuasaan negara yang sudah ada. Lembaga-lembaga ini juga dibentuk atas dasar refleksi dari kenyataan bahwa lembaga-lembaga yang sudah ada dilanda krisis kepercayaan dan dan dianggap sebagai bagian dari kekuasaan otoriter masa lalu dan anti pembaruan. Di beberapa negara Amerika Latin praktek tersebut terjadi, dimana lembaga-lembaga independen itu dibuat untuk membatasi dan mengendalikan kekuasaan presiden.

Pada prinsipnya, lembaga-lembaga ekstra bersifat independen dan dan serngkali memiliki tugas campuran, yakni semilegislatif, semiregulatif, dan bahkan semiyudikatif. Oleh karena itu muncul istilah badan-badan independen yang (berhak) mengatur dirinya sendiri (independent and self-regulatory bodies).

Perjalanan kekuasaan kehakiman itu sendiri merupakan sebuah perjalanan yang banyak diintervensi oleh kekuasaan eksekutif. Saat itu, kewenangan, administrasi, personel, keuangan dan organisasi peradilan berada di bawah sebuah departemen pemerintahan yang merupakan kekuasaan eksekutif. Bukan hal yang aneh, ketika seorang hakim harus membuat putusan berdasarkan pesanan pemerintah bila ia tidak mau dimutasi ke tempat-tempat ‘terpencil’.

Pada tahun 1968 timbul ide untuk membuat lembaga Majelis Pertimbangan dan Penelitian Hakim (MPPH) dalam pembahasan RUU tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Majelis ini berfungsi untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan dan mengambil keputusan terakhir mengenai saran, usul yang berkenaan dengan pengangkatan, promosi, kepindahan, pemberhentian dan hukuman untuk para haki,, baik yang diajukan  oleh MA mapun Menteri Kehakiman. Namun, ide tersebut tidak diakomodir dalam UU tersebut, sehingga fungsi tersebut dijalankan oleh departemen pemerintahan yang membuat kekuasaan peradilan menjadi tidak independen.

TAP MPR no. X /MPR/ 1998 merupakan sebuah tonggak penting yang ikut mewarnai sistem ketatanegaraan Indonesia pasca jatuhnya orde baru. Sistem pembagian kekuasaan yang banyak disimpangi oleh praktek-praktek tidak sehat yang dilakukan oleh orde baru. Tap MPR tersebut dinyatakan perlunya pemisahan kekuasaan yang tegas antara fungsi-fungsi eksekutif dan yudikatif.

Dengan adanya Tap MPR tersebut, muncul komitmen penyatuan atap peradilan di bawah MA. Artinya, kewenangan administrasi, personel, keuangan  dan organisasi peradilan dipindahkan dari departemen (yang merupakan kekuasaan eksekutif) ke Mahkamah Agung. Namun, perubahan ini juga melahirkan keraguan baru akan kemampuan Mahkamah Agung mengelola dirinya sendiri. Selain itu juga timbul kekhawatiran akan terjadi monopoli kekuasaan kehakiman.

Keraguan-keraguan tersebut membawa kekusaan kehakiman di posisi yang dilematis. Di satu sisi pengelolaan administrasi yang ditempatkan di bawah departemen akan membuat kekuasaan kehakiman menjadi tidak independen. Karena pada prinsipnya adalah harus terdapat penegasan antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudiktatif. Kekuasaan eksekutif akan diawasi oleh kekuasaan legislatif. Pengawasan yudikatif dulu dilakukan oleh eksekutif secara tidak langsung dengan menempatkan pengorganisasian yudikatif di bawah eksekutif yang justru menyebabkan intervensi. Artinya memang kekuasaan kehakiman harus berdiri sendiri lepas dari pengawasn kekuasaan negara lainnya. Sehingga munculah ide penyatuan atap. Namun, di sisi lain bila pengelolaan tersebut dibuat satu atap di bawah MA seluruhnya akan timbul kekhawatiran akan monopoli kekuasaan kehakiman. Pada akhirnya, UU no. 35 tahun 1999 tentang perubahan atas UU no. 14 tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman yang menayatakan penyatuan atap sistem manajemen peradilan di bawah MA.

Akibat dari pengaturan tersebut, muncul kebutuhan untuk membuat sebuah komisi independen yang mengawasi kekuasaan kehakiman agar tidak terjatuh dalam lingkaran monopoli kekuasaan. Terdapat beberapa hal yang melatar belakangi dibentuknya komisi yang independen untuk mengawasi kekuasaan kehakiman. Pada pembahasan Undang-Undang Dasar 1945 dimasukan rumusan untuk membuat Komisi Yudisial sebagai pengawas lembaga peradilan selama tidak menyangkut teknis yustisial. Komisi ini merupakan state axilary bodies yang seperti sudah dinyatakan diatas tidak menjalani fungsi kekuasaan negara apapun. Ia berdiri independen dan bukan merupakan bagian dari kekuasaan negara apapun. Waloaupun dapat dilihat dari sejarah yang sudah disebutkan, Komisi Yudisial merupakan subtitusi dari fungsi departemen pemerintahan untuk menghindari monopoli atas kekuasaan kehakiman. Sebagai pemegang salah satu kewenangan eksekutif, KY berposisi sebagai quasi executive, dalam arti KY adalah pendukung sistem check and balance diantara lembaga-lembaga tinggi negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif).

Sehingga jika melihat kedudukan dari KY dalam sistem Ketatanegaraan kita, lembaga ini mengambil alih fungsi check and balance kekuasaan eksekutif terhadap kekuasaan yudikatif. Pengawasan terhadap kekuasaan yudikatif merupakan pelaksanaan prinsip akuntabilitas dari kekuasaan yudikatif. Lembaga peradilan sebagai pemegang kekuasaan yudikatif harus menyiapkan sistem yang mendukung kerja-kerja lembaga yang terukur dan transparan, membuka diri terhadap pengawasan eksternal. Berkaitan dengan independensi peradilan, maka sistem pengawasan eksternal terhadap lembaga peradilan harus dibuat berimbang dan sebisa mungkin tidak mempegaruhi independensi kekuasaan kehakiman.[31]

Dalam dasar hukumnya yakni UU no. 22 tahun 2004, KY dinyatakan sebagai lembaga negara (pasal 2) yang memiliki sifat mandiri (Pasal 24 B ayat (1) UUD 1945). Lebih jauh dinyatakan bahwa Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. Meskipun demikian, kewenangan terbatas KY menempatkan hal ini sebatas supporting system dari kekuasaan kehakiman dimana KY hanya akan mengeluarkan rekomendasi dalam menjalan kan fungsinya. Karena memang kurang tepat jika lembaga pengawas diberikan kewenangan yang sangat luas. Selain itu, akan terlihat aneh jika KY memiliki kekuatan yang bisa langsung dilakukan padahal tidak ada hubungan birokrasi terhadap lembaga pengawasnya, misalnya ketika KY sampai memiliki kewenangan memecat seorang hakim akan timbul pertanyaan terkait tidak adanya hubungan administrasi-kepegawaian antara KY dengan hakim yang dipecat. Secara umum  KY memiliki fungsi kontrol eksekutif yang mencakup mencakup kontrol preventif dengan memegang wewenang untuk memilih orang-orang yang akan memimpin lembaga kekuasaan yudikatif (seleksi hakim agung) dan kontrol rehabilitatif, yakni dengan menindak pelanggaran perilaku yang merendahkan martabat dan kerhomatan kekuasaan yudikatif. Sedangkan kontrol preventif terhadap anggaran dan ketentuan dasar pelaksanaan kekuasaan kehakiman berada ditangan parlemen (legislatif).

Salah satu alat yang dapat menyebabkan terjerembabnya kekuasan kehakiman adalah putusan yang diambil oleh para hakim. Hakim yang bermartabat tentu akan membuat putusan yang baik. Sesuai dengan fungsinya, sebagai penegak martabat hakim dan juga sebagai pengawas kekuasaan kehakiman agar tidak terjebak pada monopoli, seharusnya KY bisa melakukan sesuatu terhadap setiap putusan yang dibuat oleh hakim. Tapi di sisi lain, akan ada intervensi terjadi terhadap kebebasan hakim menjatuhkan putusan. Oleh karenanya KY hanya akan melakukan penelitian terhadap putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, tidak berpengaruh terhadap para pihak, dan tentunya penelitian itu dikembalikan kepada Mahkamah Agung untuk ditindaklanjuti. Sebenarnya, wewenang ini sudah dijalankan  oleh jaksa agung dalam fungsi mengajukan kasasi demi kepentingan hukum. Namun tidak berjalan dengan baik karena jaksa agung  pun memiliki masalah dengan banyaknya perkara-perkara yang masuk dan karakter Jaksa Agung itu sendiri yang menjatuhkan hukuman pada seseorang dapat  membiaskan proses kasasi demi kepentingan hukum itu sendiri. KY sendiri merupakan lembaga mandiri yang tidak pernah berhubungan dengan para pihak dan akan melakukan kasasi semata untuk kepentingan hukum dan menjaga martabat hakim melalui putusan.

 

C. Kesimpulan & Rekomendasi

 

Permasalahan Kesimpulan Rekomendasi
Kewenangan Penilaian Prestasi Hakim dan Seleksi Hakim Agung
  • Koordinasi yang tidak baik antara antara MA, KY maupun DPR merupakan problem yang selalu mewarnai proses seleksi.
  • Seleksi calon hakim agung hanya berdasarkan jumlah hakim agung yang meninggal atau pensiun, bukan pada kebutuhan nyata di dalam Mahkamah Agung.
  • Komisi Yudisial hendaknya diberikan kewenangan untuk turut serta melakukan analisa kebutuhan SDM hakim agung dan manajemen hakim agung.

 

 

Pertama, titik tolak seleksi seharusnya tidak hanya dipegang oleh MA. Saat ini bilamana ada hakim agung yang pensiun atau wafat, saat itu pula MA meminta KY untuk menyeleksi calon hakim agung. Hal yang harus disadari adalah proses seseorang untuk menjadi hakim adalah sebuah proses yang dilakukan eksekutif (kementrian) yang tidak membangun kultur independensi kekuasaan kehakiman, bahkan tak sedikit yang katanya harus melakukan praktek-praktek yang tidak sehat untuk menjadi hakim. Sehingga hal inilah yang menyebabkan KY harus proaktif untuk membuat filter terhadap ha-hal semacam itu dan membantu MA dalam menganalisa kebutuhan SDM hakim agung. KY, bersama-sama dengan MA, semestinya jeli melihat kebutuhan hakim agung di MA dengan melakukan analisa, penyusunan rencana dan pemetaan kebutuhan SDM hakim agung di MA. Praktek semacam ini juga dikenal di Swedia. Domstolsverket (Komisi Yudisial Swedia) membantu pengadilan dalam manajemen personalia, termasuk di dalamnya perekrutan personel, administrasi personel dan pengelolaan personel pengadilan. Tentu kewenangan tersebut akan menunjang wewenang lain dari Domstolsverket yakni evaluasi, pengajuan calon dalam pengangkatan hakim, dan kenaikan pangkat dan penempatan hakim.

Kedua, sistem seleksi calon hakim agung adalah sebuah sistem yang linier dan berada dalam satu kesatuan. Begitu juga dengan lembaga yang termasuk di dalam proses sleksi tersebut, dalam hal ini DPR, KY dan MA. Permasalahan yang terjadi dalam proses seleksi selama ini menggambarkan tidak adanya sinergisasi yang baik di antara ketiga lembaga tersebut. MA mengeluarkan surat terkait atas kebutuhan hakim agung, KY menyeleksi, DPR melaksanakan fit and proper test lantas memilih hakim agung, kesemuanya terlihat sebagai rangkaian yang terpisah yang pada akhirnya menimbulkan beberapa problem. Ketiga lembaga tersebut harus bersinergi dengan baik. Rekomendasi yang diajukan adalah seleksi hakim agung dilakukan setelah ada keputusan dari DPR. Keputusan dilakukan setelah mendapatkan permintaan/permohonan dari Mahkamah Agung. Permohonan diajukan dengan memberikan alasan serta spesifikasi kebutuhan calon. Keputusan diambil oleh DPR setelah mendapatkan pertimbangan dari KY yang juga telah melakukan analisa kebutuhan hakim agung di MA. Selain itu, untuk menjamin akuntabilitas pengusulan / seleksi calon hakim agung, sebelum seleksi dilakukan, KY harus mendisclose metode dan parameter seleksi kepada pihak DPR dan MA.

l  Analisa ini akan digunakan KY untuk bersama-sama MA menentukan seleksi calon hakim agung. KY dan MA akan membuat sebuah analisa bersama akan kebutuhan hakim agung di MA. Selanjutnya, MA akan meminta persetujuan DPR untuk membuka seleksi calon hakim agung yang akan dilakukan oleh KY. Dalam mengambil keputusan, DPR harus mempertimbangkan pendapat KY. KY akan mengumumkan metode dan parameter seleksi kepada DPR dan publik dan melakukan seleksi. Hasil seleksi akan kembali diserahkan ke DPR untuk disetujui.

Kewenangan menegakkan keluhuran martabat dan menjaga perilaku hakim l  Putusan MK menyebabkan KY kehilangan wewenang untuk mengeluarkan rekomendasi mengikat atas hasil Laporan pemeriksaan atas pelanggaran perilaku hakim 

l  Adanya disharmonisasi pengaturan tentang prosedur pengawasan oleh KY akibat disahkannya UU MA dan UU Paket Peradilan 2009 yang mengatur tentang prosedur baru tentang MKH

l  Komposisi MKH yang mayoritas KY dalam semua perkara yang diajukan ke MKH

l  Adanya dua kali Pleno dalam penanganan pengaduan di KY menyebabkan lamanya proses pemeriksaan

l  Ada indikasi diskriminasi dalam pemeriksaan pengaduan di KY

l  Lemahnya posisi tawar KY , rekomendasi tidak ditindaklanjuti MA

l  Harus dilakukan harmonisasi pengaturan pengawasan, terutama yang berkaitan dengan prosedur pengawasan eksternal oleh KY. Perlu diprioritaskan pembahasan RUU KY dalam posisi sebagai aturan dasar pengawasan eksternal 

l  Perubahan pengaturan komposisi MKH, tidak fixed 4 KY:3MA. Namun, komposisi MKH didasarkan pada siapa yang mengusulkan sanksi. Jika KY yang mengusulkan, maka komposisi MKH mayoritas MA begitu juga sebaliknya. Hal ini perlu dilakukan untuk menjaga keseimbangan persidangan MKH.

l  Efisiensi dan Efetivitas prosedur penanganan pengaduan di KY. Seharusnya penanganan pengaduan tidak melalui dua pleno. Untuk menentukan satu perkara layak atau tidak diperiksa sebaiknya wewenang komisioner yang menjadi koordinator pengawasan hakim. Pleno dilakukan ketika pengambilan keputusan. (dikaitkan dengan usulan adanya komposisi fixed komisioner dan bidang tugasnya)

l

Struktur Organisasi l  Tidak ada pemisahan struktur fungsional dan administratif, semua berada dibawah garis komando Sekretariat Jendral KY 

l  Kompetensi pejabat pengambil kebijakan di Sekretariat Jendral KY akibat dari penempatan pejabat-pejabat publik dari Menpan yang tidak memperhatikan kebutuhan riil KY. Sedangkan Pejabat-pejabat baru yang direkrut sendiri oleh KY sejak tahun 2006, masih membutuhkan waktu lama untuk mencapai level pengambil kebijakan karena harus tunduk pada peraturan tentang eselonisasi dalam peraturan kepegawaian

l  Pemisahan struktur organisasi struktural yang hanya mengurusi administrasi dan kerja-kerja pendukung laiinnya. Dan adanya organisasi fungsional yang mengerjakan tugas-tugas yang menjadi koor utama lembaga (bentuknya bisa kedeputian) 

l  Pemisahan antara organisasi struktural dan fungsional memberikan keleluasaan bagi KY. Organisasi fungsional sebaiknya tidak terikat ketentuan eselonisasi UU kepegawaian. Sehingga KY  dapat menentukan SDM yang tepat untuk menjalankan kerja-kerja lembaga.

Komisioner l  Pengaturan mengenai komposisi komisioner dalam UU 22/2004 tidak mengatur secara fixed mengenai jumlah dan kriteria komisioner yang dibutuhkan untuk kerja-kerja KY yang efektif dan efisien. 

l  Karena ketiadaan komposisi secara fixed maka kriteria untuk menjadi komisioner KY menjadi sangat umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 UU 22/2004

l  Pengaturan komposisi komisioner yang fixed. Pengaturan ini disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan kewenangan KY. Untuk Seleksi hakim dibutuhkan orang-orang yang kompeten dalam penilaian dan perekrutan SDM yang tepat guna, untuk pengawasan hakim dibutuhkan orang yang berpengalaman dibidang investigasi, pemeriksaan kode etik. 

l  Komposisinya dapat terdiri dari, 2 orang yang berpengalaman dibidang penilaian dan perekrutan SDM tepat guna (utk seleksi hakim), 2 orang ahli dibidang investigasi, 1 orang mantan hakim, dan 1 orang ahli dibidang pemeriksaan kode etik (untuk pengawasan hakim), 1 orang untuk hubungan antar lembaga.

l  Perlu ada pengaturan tentang kriteria-kriteria yang perlu dimiliki calon Komisioner KY sesuai dengan komposisi fixed yang diusulkan diatas

Kedudukan Lembaga l  KY sebagai Quasi Eksekutif seharusnya berfungsi menjaga kewibawaan lembaga peradilan dalam rangka menjalankan fungsi perimbangan kekuasaan 

l  Kehormatan dan kewibawaan peradilan salah satunya adalah putusan yang konsisten dan responsif guna menjaga kesatuan hukum

l  KY harus memiliki peran aktif dalam pembaruan sistem peradilan

l  Dalam upaya menjaga konsistensi putusan ada lembaga Kasasi demi kepentingan Hukum yang saat ini berada sebagai kewenangan Jaksa Agung.

 

  1. Memberikan teguran kepada pihak-pihak di luar pengadilan yang melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat hakim dan kekuasaan kehakiman.
  2. Memberikan rekomendasi reformasi Peradilan
  3. Mengajukan Kasasi Demi Kepentingan Hukum atas putusan pengadilan tingkat pertama atau banding yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara pidana, perdata dan tata usaha negara.
  4. Memberikan advice kepada MA atas permohonan kasasi (conclusi – advokat general)

 

 

 

 

 

 

 

 

Daftar Pustaka

Bahan Bacaan:

——–      Voermans, Wim DR., Komisi Yudisial di Beberapa Negara Uni Eropa, diterjemahkan oleh Adi Nugroho, M.Zaki Hussein, Lembaga Kajian dan Advokasi Untuk Independensi Peradilan (LeIP), 2002 hal v-ix

———Komisi Yudisial, 4 Tahun Komisi Yudisial RI 2005-2009, Komisi Yudisial, 2009 Hal 113

Peraturan Perundang-undangan

———The Universal Charter of the Judge, International Association of Judges, diadopsi pada Pertemuan Central Council of the International Association of Judges di Taipei, Taiwan, 17 November 1999. Pasal 11 paragraf 1

——–      Keputusan Ketua DPR RI No.41B/DPR RI/I/2009-2010

——–      Keputusan Ketua DPR RI No.  02A/DPR RI/I/2008-2009

——–      Keputusan Ketua DPR RI No   /DPR RI/I/2007-2008

——–      UU No.22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Pasal 22

——–      UU No.3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 11A

——–      Surat Keputusan Bersama KMA dan Ketua KY No.129/KMA/SKB/IX/2009 – 04/SKB/P.KY/IX/2009 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja dan Tata Cara Pengambilan ——–         Keputusan Majelis Kehormatan Hakim, Pasal 2 ayat (3) jo pasal 3 (1)

——–      Peraturan No.2A/2005 tentang Pembentukan Koordinator Bidang Tugas Komisi Yudisial

——–      Putusan Mahkamah Konstitusi No.005/PUU.IV/2006

Artikel

——–      “MA Tolak KY Periksa Hakim Agung”, Fajar Online, 19 Desember 2009

——–      “Rekomendasi KY Tak Direspon MA”, Suara Karya, 18 Maret 2008

——–      “Rekomendasi KY Tidak Otomatis Ditindaklanjuti MKH”, Media Indonesia, 18 Januari 2010

——–      “Komisi Yudisial terima 6.550 Pengaduan Hakim” VivaNews, 30 November 2009

——–      “Vonis 8 Tahun Irawady Junus”, BBC Indonesia, 14 Maret 2008

——–      “YLBHI, Mundur Sekarang, Jangan Nanti Setelah Terpilih”, Detiknews, 5 November 2008

Situs Internet

——–      Situs Komisi Yudisial RI, Diakses pada 29 Maret 2010 Pukul 16.32

Sumber: http://komisiyudisial.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=1178&Itemid=155&lang=in

——–      Situs Komisi Yudisial RI, Diakses pada 29 Maret 2010, Pukul 16.35

Sumber: http://komisiyudisial.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=137&Itemid=109&lang=in

——–      Situs Mahkamah Konstitusi RI, Diakses pada 29 Maret, Pukul 18.04

Sumber: http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=website.StrukturOrganisasi

——–      Situs Komisi Pemberantasan Korupsi RI, Diakses pada 29 Maret 2010 Pukul 18.18

Sumber: http://www.kpk.go.id/modules/edito/content.php?id=13

 

 

 

 


[1] Keputusan Ketua DPR RI No.41B/DPR RI/I/2009-2010

[2] Keputusan Ketua DPR RI No.  02A/DPR RI/I/2008-2009

[3] Keputusan Ketua DPR RI No   /DPR RI/I/2007-2008

[4] RUU tentang Kekuasaan Kehakiman, RUU tentang Peradilan Umum, RUU tentang Peradilan Agama, RUU tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan RUU tentang Peradilan Militer.

[5] UU No.22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Pasal 22

[6] UU No.3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 11A

[7] Putusan Mahkamah Konstitusi No.005/PUU.IV/2006

[8] Disarikan dari:DR.Wim Voermans, Komisi Yudisial di Beberapa Negara Uni Eropa, diterjemahkan oleh Adi Nugroho, M.Zaki Hussein, Lembaga Kajian dan Advokasi Untuk Independensi Peradilan (LeIP), 2002 hal v-ix

[9] Ibid

[10] Op cit hal 1, Pasal 24 (1)

[11] Op cit hal 1, Pasal 21

[12] Op cit, hal 1 Pasal 23

[13] “MA Tolak KY Periksa Hakim Agung”, Fajar Online, 19 Desember 2009

[14] “Rekomendasi KY Tak Direspon MA”, Suara Karya, 18 Maret 2008

[15] “Rekomendasi KY Tidak Otomatis Ditindaklanjuti MKH”, Media Indonesia, 18 Januari 2010

[16] Surat Keputusan Bersama KMA dan Ketua KY No.129/KMA/SKB/IX/2009 – 04/SKB/P.KY/IX/2009 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim, Pasal 2 ayat (3) jo pasal 3 (1)

[17] Ibid, Pasal 2 ayat (4)

[18] Ibid Pasal 3 (3)

[19] Ibid Pasal 3 (4)

[20] Ibid Pasal 3 (10)

[21] Ibid Pasal 3 (17)

[22] “Komisi Yudisial terima 6.550 Pengaduan Hakim” VivaNews, 30 November 2009

[23] 4 Tahun Komisi Yudisial RI 2005-2009, Komisi Yudisial, 2009 Hal 113

[24] Peraturan No.2A/2005 tentang Pembentukan Koordinator Bidang Tugas Komisi Yudisial

[25] Situs Komisi Yudisial RI, Diakses pada 29 Maret 2010 Pukul 16.32

Sumber: http://komisiyudisial.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=1178&Itemid=155&lang=in

[26] Situs Mahkamah Konstitusi RI, Diakses pada 29 Maret, Pukul 18.04

Sumber: http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=website.StrukturOrganisasi

[27] Situs Komisi Pemberantasan Korupsi RI, Diakses pada 29 Maret 2010 Pukul 18.18

Sumber: http://www.kpk.go.id/modules/edito/content.php?id=13

[28] Op cit hal 10, Diakses pada 29 Maret 2010, Pukul 16.35

Sumber: http://komisiyudisial.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=137&Itemid=109&lang=in

[29] “Vonis 8 Tahun Irawady Junus”, BBC Indonesia, 14 Maret 2008

[30] “YLBHI, Mundur Sekarang, Jangan Nanti Setelah Terpilih”, Detiknews, 5 November 2008

[31] The Universal Charter of the Judge, International Association of Judges, diadopsi pada Pertemuan Central Council of the International Association of Judges di Taipei, Taiwan, 17 November 1999. Pasal 11 paragraf 1

 

Written by dimasprasidi

January 17, 2011 at 2:53 am

Posted in Opini Saya

One Response

Subscribe to comments with RSS.

  1. Terima Kasih Atas Informasinya.

    Saidin

    March 22, 2012 at 11:30 am


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: