Dimas Prasidi

Mini Mind of Me

Membaca Arah Reformasi Hukum Pasca Perubahan Kekuasaan Tahun 1998

leave a comment »

Dalam konteks hukum kontrak, reformasi diartikan sebagai perubahan norma atau perubahan dari dokumen kontrak berdasarkan perintah pengadilan berdasarkan permintaan dari salah satu pihak dari perjanjian tersebut. Reformasi juga disamakan dengan memperbaiki atau membetulkan. Reformasi, masih dalam konteks hukum perjanjian, akan diperintahkan untuk dilakukan jika para pihak telah terikat oleh satu perjanjian dan ada hal-hal dalam perjanjian yang tidak sesuai dengan perjanjian mereka, apakah karena kesalahan atau wanprestasi. Seringkali pihak yang melakukan gugatan untuk perubahan kontrak didasari oleh kesadaran dari salah satu atau kedua pihak bahwa efek dari perjanjian yang tertulis tidak sesuai dengan apa yang para pihak pahami atau sepakati tetapi telah ditulis dan didaftarkan. Tetapi pengadilan tidak pernah mempunyai hak untuk merubah kontrak dimana para pihak tidak pernah menyetujui klausul perubahan Reformasi memerlukan fakta yang jelas dan meyakinkan mengenai maksud natural dari para pihak yang menyepakati kontrak tersebut. (Reformation Law & Legal Definition, http://www.definition.USlegal.com)

Dalam konteks reformasi sistem hukum yang diberlakukan dalam satu negara, analogi hukum perjanjian diatas berlaku. Jika sistem yang telah disepakati antara pelaksana hukum (pemerintah dalam arti luas) dan pengguna hukum (warga negara) tidak lagi dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuan para pihak, baik karena keadaan yang tidak lagi memungkinkan kontrak tersebut dilaksanakan berdasarkan klausul-klausul yang disepakati dalam kontrak, maka kontrak atau kesepakatan sosial tersebut, berdasarkan kesepakatan para pihak haruslah diubah mengikuti kehendak original para pihak. Oleh karena itu sangat relevan jika reformasi sistem hukum dalam suatu negara diikuti adanya perubahan mendasar dari sistem yang sebelumnya dinilai gagal mengakomodasi keinginan para pihak, baik perubahan kontrak sosialnya (konstitusi) maupun perubahan paradigma hukum yang fundamental. Reformasi hukum di Indonesia terjadi pada saat era yang biasa disebut era reformasi yang digagas pada tahun 1998. Era tersebut dimulai pada saat era orde baru akhirnya berhasil diakhiri setelah 30 tahun berkuasa. Pemimpin orde baru, Soeharto dipaksa untuk meninggalkan posisinya oleh mahasiswa yang menggugatkan perubahan kontrak sosial kepada MPR, karena negara, pemerintah dalam arti luas, tidak lagi dapat melaksanakan keinginan hakiki dari warga negaranya, yakni pelaksanaan negara berdasarkan sistem demokrasi yang telah disepakati. Sistem hukum yang bagaimanakah yang bisa berjalan dengan baik dalam suatu negara berpaham demokrasi? Suatu sistem hukum yang berfungsi dengan baik akan menyokong secara luas pembangunan di bidang sosial, ekonomi dan politik, yaitu dengan melindungi hak serta keamanan individu, dapat dilaksanakannya suatu perjanjian, menjamin amannya hak-hak atas kepemilikan dan dapat dialihkannya hak-hak tersebut, serta menjamin bahwa suatu proses penetapan kebijakan publik sebisa mungkin dilakukan secara transparan. Setelah Pemilu tahun 1999, para pemimpin politik Indonesia mendeklarasikan komitmen untuk menjunjung prinsip rule of law, menegaskan pentingnya reformasi hukum dalam meningkatkan pembangunan nasional yang lebih luas dan proses menuju demokratisasi. Pada saat pendirian Komisi Hukum Nasional dan inisiasi-inisiasi lain yang ditegaskan pada awal komitmen, pemerintah juga telah melakukan perkembangan minimal dalam meloloskan legislasi yang penting, reformasi peradilan dan lembaga-lembaga hukum lain, mengurangi korupsi, atau mengkoordinasikan upaya-upaya reformasi dari agen-agen kunci.(The Asia Foundation, Indonesia Legal Reform, Agustus 2000) Era reformasi telah diwarisi oleh sistem hukum yang telah disalahgunakan oleh otoritas pada era sebelumnya untuk keuntungan pribadi mereka. Sistem yang terbangun dari sistem hukum yang telah korup tersebut melahirkan sistem hukum yang tidak tersentuh oleh keadilan. Sistem hukum korup ini telah menderita pelemahan dalam prinsip-prinsipnya, orientasinya dan kelembagaannya. Sebelum tersentuh reformasi, sistem injuga mengabaikan hak-hak asasi manusia dan tidak menghormati prinsip-prinsip seperti persamaan depan hukum, presumption of innocent bahkan hukum digunakan sebagai alat untuk memainkan dan melanggengkan kekuasaan. Beberapa perubahan yang kasat mata dalam era reformasi ini antara lain perubahan konstitusi yang mengakomodasi perubahan fundamental sistem kenegaraan dan hubungan antar lembaga lembaga. Kemudian pembentukan lembaga-lembaga penyeimbang prinsip check and balances seperti Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi dan lembaga-lembaga independen yang berfungsi menjadi alat untuk akselerasi reformasi hukum seperti Komisi pemberantasan Korupsi. Menyikapi arah reformasi hukum, setelah lebih dari satu dekade digagas, merupakan hal menjadi konsentrasi berbagai pihak. KHN dalam kajiannya pada tahun 2005 memaparkan bahwa arah reformasi hukum ditandai dengan Lahirnya komisi-komisi (state auxilaries agencies) yang disebabkan oleh tingginya ketidakpercayaan public terhadap lembaga-lembaga yang ada, karena dianggap belum berfungsi secara maksimal khususnya dalam mendukung agenda reformasi. Kemudian agenda reformasi birokrasi yang digagas dalam Propenas (Program Pembangunan Nasional), Desentralisasi, penguatan hak-hak publik, pembangunan hukum dan kebebasan pers dan keterkaitan pembangunan hukum dan pembangunan ekonomi. (KHN Menuju Paradigma Baru Pembangunan Hukum Nasional, Februari 2005)

The Asia Foundation pada tahun 2000, melakukan pendekatan dalam membaca bagaimana reformasi hukum seharusnya dilakukan dengan menjalankan agenda-agenda berikut: 1. Memperkuat lembaga-lembaga hukum dan administratif 2. Mempromosikan kesadaran yang lebih luasbagi masyarakat tentang reformasi hukum 3. Menggerakkan basis pendukung reformasi hukum, antara lain reformasi konstitusi, pemberdayaan hukum, melawan korupsi peradilan dan melawan korupsi ditingkat lokal. (Asia Foundation, Indonesia Legal Reform, Agustus 2000) Sedangkan arah pembangunan hukum versi pemerintah dijewantahkan dalam Propenas 1999-2004:

  1. Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum.
  2. Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbarui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi.
  3. Menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai hak asasi manusia (HAM).
  4. Melanjutkan ratifikasi konvensi internasional, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan bangsa dalam bentuk undang-undang.
  5. Meningkatkan integritas moral dan keprofesionalan aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat dengan meningkatkan kesejahteraan, dukungan sarana dan prasarana hukum, pendidikan, serta pengawasan yang efektif.
  6. Mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa dan pihak mana pun.
  7. Mengembangkan peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan perekonomian dalam menghadapi era perdagangan bebas tanpa merugikan kepentingan nasional.
  8. Menyelenggarakan proses peradilan secara cepat, mudah, murah dan terbuka, serta bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan tetap menjunjung tinggi asas keadilan dan kebenaran.
  9. Meningkatkan pemahaman dan penyadaran, serta meningkatkan perlindungan, penghormatan, dan penegakan HAM dalam seluruh aspek kehidupan.
  10. Menyelesaikan berbagai proses peradilan terhadap pelanggaran hukum dan HAM yang belum ditangani secara tuntas.

Dalam program rencana pembangunan jangka menengah 2004-2009 pemerintah menyusun rencana pembanguan hukum sebagai berikut:

  1. Program Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
  2. Program Pemberdayaan Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegak Hukum Lainnya
  3. Program Penuntasan Kasus Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Pelanggaran Hak Asasi Manusia
  4. Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan Pengembangan Budaya Hukum

Dari beberapa cara pandang diatas dan melihat agenda reformasi hukum dari pemerintah dapat dtarik benang merah bahwa agenda penting reformasi hukum adalah reformasi dalam proses pembentukan hukum (legislasi), reformasi birokrasi lembaga peradilan, pemberantasan korupsi, penegakkan dan penghormatan HAM serta pelibatan masyarakat agar partispatif dalam proses reformasi hukum. Setelah lebih satu dekade patut dan layak untuk dibaca sejauh mana janji-janji pemerintah dalam melaksanakan agenda-agenda reformasi hukum diatas; sejauh apa upaya-upaya yang telah dilakukan, bagaimana upaya-upaya itu dilakukan, kesesuaian dengan agenda-agenda yang telah mereka susun, dan hasil yang telah dicapai. Oleh karena itu, perlu untuk dilakukan suatu penelitian mendalam menyoal arah reformasi hukum setelah lebih dari satu dekade digulirkan, menyoal pilihan-pilihan sistem hukum yang akan dibangun beserta alasan fundamentalnya, agenda-agenda guna membangun sistem hukum tersebut, sejauhmana perkembangannya, apakah terjadi penyimpangan dalam proses pembangunannya, bagaimana pendapat masyarakat sipil dalam melihat proses yang berjalan dan bagaimana perspektif dunia internasional dalam melihat proses reformasi hukum yang tengah berjalan di Indonesia.

About these ads

Written by dimasprasidi

April 24, 2009 at 4:46 am

Posted in Opini Saya

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: